SK Rektor USU Nomor 82 Cacat Administrasi Dan Tindak Pidana

Sabtu, 16 Januari 2021 | 19:33 WIB

Medan, MPOL : Kuasa hukum Rektor USU terpilih, Dr. Muryanto Amin, Hasrul Benny Harahap, SH, M.Hum, menilai Surat Keputusan (SK) Rektor USU Nomor: 82/UNS 1 R/SK/KPM/2021 Tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Norma Etika Akademik/Etika Keilmuan dan Moral Sivitas Akademika kepada Dr Muryanto Amin dalam kasus self plagiarisme, memiliki banyak kejanggalan, bahkan cacat administrasi.

“SK Rektor USU itu cacat adaminitrasi, bahkan berimplikasi perbuatan pidana,” kata Hasrul Benny Harahap dalam konferensi pers dengan sejumlah wartawan, Sabtu (16/1/21) di sebuah kafe di Jalan Wahid Hasyim, Medan, menyikapi terbitnya SK Rektor USU Nomor: 82/UNS 1 R/SK/KPM/2021.

Hadir dalam kesempatan itu, Dr. Edy Ikhsan, juru bicara Rektor USU periode 2021 2026, Muryanto Amin, Wakil Rektor I USU, Prof Rosmayati, Wakil Rektor II Prof Fidel Ganis Siregar, dan Wakil Rektor V, Luhut Sihombing.

Lebih lanjut Hasrul Benny Harahap mengatakan, pengambilan keputusan terhadap penjatuhan sanksi terhadap Muryanto Amin oleh Rektor USU melalui SK Nomor: 82/UNS 1 R/SK/KPM/2021 harusnya sebagai pimpinan univeristas, bukan sebagai pribadi karena pimpinan univeritas bersifat kolektif kolegial.

“Tidak disertakannya para wakil rektor khususnya Wakil Rektor 1, 2 dan 5, patut diduga putusan ini merupakan tindakan pribadi dari Rektor USU. Bahkan, tindakan pribadi tersebut kami duga merupakan tindak pidana yang merugikan nama baik klien kami,“ tegas Benny.

Oleh karena itu, Benny meminta kepada pihak-pihak yang terkait dengan keputusan itu, khususnya Rektor USU, agar mengajukan permohonan maaf kepada kliennya sekaligus mengklarifikasi nama baik kliennya.

”Dalam kasus ini kami akan melakukan upaya banding ke Kemendikbud dan langkah hukum PTUN, karena tindakan itu sangat merugikan klien kami,” tegas Benny.

Lebih jauh, sambungnya, sampai saat ini kliennya belum menerima salinan SK tersebut, sehingga penjatuhan sanksi terhadap kliennya oleh Rektor USU dianggap tidak pernah ada. Pernyataan yang telah tersebar luas ditengah masyarakat adalah tindak pidana, dalam kaitan pencemaran nama baik klien kami.

Disamping itu, tambah Benny, tindakan Rektor USU terhadap kliennya adalah tindakan politis karena dilakukan secara tergesa-gesa setelah kliennya secara resmi terpilih menjadi rektor USU yang baru.

Bahkan patut diduga, lanjut Bennyz personel yang bekerja dalam komite etik bentukan Rektor USU adalah orang-orang yang tidak memilih Muryanto Amin pada pemilihan rektor kemarin.

“Dari sisi hukum dan adiminitrasi sudah terang benderang klien kami tidak bersalah, sehingga lebih jauh lagi kami menduga bahwa penjatuhan sanksi terhadap klien kami adalah tindakan untuk mengalihkan atau menutupi tindakan-tindakan plagiat lainnya yang diduga untuk merusak nama baik klien kami sebagai pimpinan yang baru,” ujarnya

Benny menegaskan, konferensi pers hari ini adalah deklarasi pernyataan komitmen kliennya untuk tetap menegakkan kebenaran dan keadilan serta membongkar praktek- praktek kecurangan yang merugikan USU.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Muryanto Amin, Dr. Edy Ikhsan, mengatakan Muryanti Amin selalui berniat baik dengan tetap menahan diri dari semua serangan dan tuduhan yang dialamtkan kepadanya.

”Semua pencemaran yang dilakukan oleh orang-orang yang memang juga berada di dalam lingkup USU masih disikapi dingin oleh Pak Muryanto Amin,” sebut Edy Ikhsan.

Sepatutnya, kata Edy, semua pihak menahan diri dan menunggu sikap resmi dari Kementerian terkait permasalahan itu. Hal itu kata dia, perlu agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi terkait permasalahan yang terjadi di USU.

Edy juga menyinggung soal SK Rektor USU Runtung Sitepu belum bersifat final dan mengikat. Banyak hal dalam SK tersebut yang berpotensi dipersoalkan secara prosedur hukum maupun substansi.

la menambahkan, masih ada upaya hukum yang pasti ditempuh untuk membatalkannya. Mengingat SK tersebut memiliki potensi digugat karena melanggar proses hukum dan ketidaktepatan substansi.

Sementara itu, dalam konferensi pers itu, Wakil Rektor I USU, Prof. Dr. Ir. Rosmayati, M.S, Wakil Rektor II Prof. Dr. dr. Muhammad Fidel Ganis Siregar, dan Wakil Rektor II Luhut Sihombing, M.P, secara tegas menyatakan sebagai pimpinan eksekutif USU, mereka mengaku tidak mengikuti dan tidak dilibatkan dalam penelusuran, penyelidikan dugaan plagiarisme tersebut. Ketiga wakil rektor tersebut mengaku diundang dalam rapat pada 13 Januari 2021 hanya sebagai pendengar.

Karena SK Rektor USU Nomor 82 itu dinilai bukan putusan kolegial pimpinan USU, maka secara pribadi ketiga wakil rektor dengan tegas mengatakan tidak bertanggungjawab atas putusan terkait penelusuran, penyelidikan dan putusan tentang self plagiarisme Muryanto Amin.

Prof Rosmayati mengatakan, proses lahirnya putusan rektor ini juga tidak lazim. “Saya tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan komite etik, jadi kami tidak tahu kapan komite etik dibentuk, diduga putusan ini mal administrasi, ” tegasnya.

Hal senada disampaikan Prof Fidel Ganis Siregar. Menurutnya kasus self plagiarisme Muryanto Amin tidak ada dalam Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) atau Lapor.co.di. Dia juga mengaku tidak dilibatkan dalam persoalan ini.

Sedangkan Wakil Rektor V, Luhut Sihombing mengatakan, sesuai kententuan yang berlaku, self plagiarisme yang dilakukan Muryanto Amin bukan palgiat sebagaimana yang dituduhkan. **