Ketua DPRD Taput Ir. Poltak Pakpahan : Kita “Sebatas” Mau Berdiskusi Dengan Pihak IAKN

Selasa, 15 Juni 2021 | 15:09 WIB

Taput, MPOL: Ketua DPRD Taput Ir. Poltak Pakpahan dalam menanggapi surat undangan yang dilayangkan kepada Rektor IAKN (Institut Agama Kristen Negeri ) Tarutung tertanggal 7 Juni 2021 supaya dapat hadir tanggal 14 Juni 2021 sebagai hal yang wajar.

” Kita buat undangan secara resmi dari DPRD Taput kepada rektor IAKN sebatas mau berdiskusi. Saya rasa hal itu masih wajar-wajar saja,’ ungkap Poltak Pakpahan kepada medanposonline.com, Senin (15/6) dikantornya.

Sebatas duduk bersama untuk membahas perkembangan dengan timbulnya gejolak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat atas perubahan IAKN menjadi Universitas Negeri Tapanuli Raya (UNTARA).

” Karena sudah menimbulkan kegaduhan masyarakat, sudah menjadi tugas DPRD Taput untuk menanggapinya,” tegas politisi PDI.P Taput itu.

Iya itu benar, pihak IAKN tidak menghadiri undangan itu, malah kembali melayangkan surat balasan atas undangan kami yang ditujukan kepada ketua DPRD Taput tertanggal 14 Juni 2021.

” Saya heran, kenapa IAKN tidak mau berdiskusi dengan DPRD Taput dengan tujuan mulia pendirian Universitas Negeri. Padahal IAKN masih berpijak di Tapanuli Utara,” ujar sekretaris DPC PDI.P Taput itu menjawab pertanyaan wartawan dengan ketidakhadiran IAKN atas undangan DPRD Taput.

Perlu digaris bawahi, antara UNTARA dan UKN bukan urusan kita, itu wewenang Pak Presiden.

Dengan terbitnya Perpres tahun 2021 dengan mentransformasi enam (6) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Univeraitas Islam Negeri (UIN). Dalam Perpres itu, tidak termasuk IAKN menjadi Universitas Kristen Negeri (UKN).

” Maunya kita satu persepsi, makanya kita undang Mereka. Kenapa mereka masih mau ngotot, itu yang mau kita diskusikan secara bersama-sama. Sekaligus kita menanyakan, apa IAKN layak menjadi UKN. DPRD Taput ingin berdialog dengan baik, bukan berdialog di media sosial yang sudah kasak kusuk,” terangnya.

Poltak juga menambahkan, setiap yang berdiam di Taput menimbulkan dampak yang serius ditengah-tengah masyarakat, DPRD wajib menanggapinya. ***