KPK Rakor Tindak Lanjut Penyelamatan Aset Kemendikbud di Sumut, #RN USU Akan Dikembalikan ke Negara

Kamis, 3 Desember 2020 | 11:29 WIB

Medan,MPOL: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menghadiri rapat koordinasi (rakor) tindak lanjut penyelesaian aset Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupa 134 rumah negara (RN) yang berlokasi di area Universitas Sumatera Utara (USU).

Dihadiri Irjen Kemendikbud, Irjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kakanwil BPN Sumut, Rektor USU, Perwakilan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, rakor diadakan pada Rabu, 2 Desember 2020.

“KPK telah mengirimkan rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2010 dan 2019 yang intinya agar masalah rumah negara ini segera diselesaikan dengan baik demi kepastian hukum dan pengelolaan aset negara yang lebih baik,” ujar Lili.

Disebutkan, sesuai dengan laporan hasil audit (LHA) investigatif Inspektorat Kemendikbud tanggal 30 September 2009 terhadap dugaan penyimpangan dalam penghunian, penguasaan dan pengelolaan RN pada USU antara lain terkait, yaitu pertama, terdapat beberapa RN gol II yang telah berubah bentuk bangunannya dan juga beralih fungsi menjadi usaha swasta, yang tidak sesuai dengan Perpres 40 tahun 1994 tentang rumah negara dan Permendiknas Nomor 76 tahun 2008.

Kedua, terdapat penghuni rumah negara gol II yang surat ijin penghuniannya sudah berakhir baik karena pensiun atau meninggal dunia namun masih menempati rumah negara.

Ketiga, pengalihan hak atas kepemilikan RN gol II menjadi RN gol III tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Koordinator wilayah I KPK Yudhiawan menegaskan bahwa dalam proses perubahan RN gol II ke RN III tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu untuk menghindari timbulnya kerugian negara atas hal tersebut, menurutnya, perlu dilakukan langkah strategis bersama stakeholder untuk mengembalikan aset-aset menjadi sesuai peruntukan dan porsinya sebagai aset milik negara.

Rektor USU Runtung Sitepu membenarkan bahwa telah terjadi pengajuan usulan penurunan kelas RN dari gol II ke III oleh pihak USU sebelumnya yang mengakibatkan terjadinya maladministrasi. Usulan penurunan tersebut disampaikan ke Kemendikbud. Kemudian Kemendikbud mengajukan permintaan ke Kementerian PUPR agar gol RN diturunkan dan PUPR menindaklanjuti dengan menurunkan kelas.

Di sisi lain, Direktur PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa perubahan golongan harus berasal dari pimpinan instansi kepada Kemendikbud lalu disampaikan ke PUPR. Kementerian PUPR tidak akan memproses apabila tidak ada permintaan dari K/L.

Sementara itu, Irjen ATR/BPN Sunraizal menyampaikan bahwa sudah ada RN yang dilepas, sudah terbit sertifikat bahkan sudah ada pengalihan hak kepemilikan. BPN bisa saja membatalkan bila ada surat permintaan atau putusan pengadilan. BPN juga tidak akan menerbitkan sertifikat baru sebelum status_clear and clean_.

Di akhir pertemuan, Irjen Kemendikbud Chatarina M. Girsang berjanji akan menyampaikan secara tertulis kepada KPK langkah-langkah apa yang akan diambil sesuai dengan LHA Investigasi Inspektorat Kemendikbud serta rekomendasi KPK.

“Masalah ini sudah 10 tahun jalan di tempat, atas nama lembaga saya mohon maaf. Tapi pada prinsipnya kami tetap berkomitmen menyelesaikan masalah aset BMN ini sesuai rekomendasi KPK,” pungkas Chatarina.

Dalam rekomendasi KPK kepada Kemendikbud, disebutkan agar Kemendikbud melakukan 4 hal. Pertama, melaksanakan surat pemblokiran kepada BPN Kota Medan agar rumah negara yang berada di lingkungan kampus USU tidak dapat dialihkan haknya.

Kedua, menyampaikan permohonan pembatalan status rumah negara gol III di lingkungan kampus USU kepada Kementerian PU dan membatalkan proses sewa beli yang sudah dilakukan.

Ketiga, membebaskan penghuni yang tidak berhak serta mengembalikan fungsi rumah negara berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, untuk rumah negara yang sudah diterbitkan sertifikat hak milik agar diproses melalui jalur hukum untuk dikembalikan ke negara.

Menutup kegiatan, Lili meminta pihak-pihak terkait agar memberikan peringatan tegas terkait aset-aset tersebut agar tidak ada upaya pemindahtanganan atau pengalihan kepemilikan dari pihak manapun.***