Guru Besar FH USU Gelar Pengabdian kepada Masyarakat Berjudul Peningkatan Pemahaman Penegakan Hukum Lingkungan

Kamis, 28 Juli 2022 | 17:51 WIB

Medan, MPOL: Guru Besar Fakultas Hukum USU Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H turut serta dalam kegiatan Profesor Mengabdi yang diadakan oleh Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Sumatera Utara. Selaku Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat kali ini, beliau mengangkat judul Peningkatan Pemahaman Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Masyarakat Desa Pardomuan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir. Kegiatan ini beranggotakan Dosen Fakultas Hukum USU yaitu, Riadhi Alhayyan, S.H., M.H dan Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat. Penting nya pemberian pemahaman ini karena di desa pardomuan ajibata masih kurang pengetahuan mengenai Hukum Lingkungan. Pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh kepala desa dan jajarannya beserta masyarakat desa pardomuan ajibata. Kegiatan ini juga melibatkan Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum USU yaitu, Yunus Ralie Siregar, Alifia Afifah Taj Kamilah, Chynthia Aurelia Nasution, serta Masdo Andreas Lingga.

Dalam pemaparannya, Prof. Suhaidi, menyebutkan bahwasanya terdapat perubahan dalam UU No. 32 Tahun 2009 di beberapa pasalnya yang dirubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam materi nya, Prof. Suhaidi beserta anggota yaitu, Riadhi Alhayyan dan Jelly Leviza memaparkan mengenai Penegakan Hukum Lingkungan dari berbagai Aspek Hukum, seperti Aspek Hukum Administrasi, Aspek Hukum Perdata serta Aspek Hukum Pidana Lingkungan. Dalam hal ini, prof. suhaidi memberikan penjelasan tahapan – tahapan bagaimana cara melakukan gugatan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dalam aturannya terdapat hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah , hak gugat masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan hidup.

Dalam kesempatan ini, Riadhi Alhayaan juga mengungkit masalah Strict Liability/ tanggung jawab mutlak. “Perlu kita ketahui Bersama bahwa prinsip pertanggung jawaban perdata dalam hukum lingkungan dibagi 2, yaitu Fault Based Liability dan Strict Liability.”

Namun terjadi sedikit perubahan terkait pasal 88 UUPPLH yang menjadi pasal 22 angka 33 dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini, setiap orang yang melakukan kegiatan nya menggunakan B3, menghasilkan dan / atau mengelola libah B3 menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatan nya. “Didalam Strict Liability tidak diperlukan pembuktian unsur kesalahan, melainkan pihak penggugat hanya membuktikan kerugian yang dialami sebagai akibat dari perbuatan atau kegiatan tersebut,” ujar Riadhi.

Diharapkan, setelah Program Pengabdian Masyarakat Profesor Mengabdi ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat pardomuan ajibata mengenai Penegakan Hukum Lingkungan pasca diberlakukan nya Undang Undang Cipta Kerja. Sehingga pemerintah daerah dan masyarakat desa kedepannya paham mengenai pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta tahap-tahapan mengajukan gugatan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup serta dapat berpartisipasi dalam meningkatkan perlindungan lingkungan hidup.