DPD RI dan UMN Al Washliyah Jajaki Kerjasama Pendidikan

Selasa, 15 September 2020 | 21:01 WIB

Medan, MPol : Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah Dr H Hardi Mulyono Surbakti SE, MAP menyatakan, pihaknya siap menyampaikan masukan kepada pemerintah dalam mensosialisasikan produk undang-undang dan segala aturan menyangkut pembangunan dunia pendidikan.

Hal itu disampaikan Hardi Mulyono kepada wartawan usai melakukan MoU antara DPD RI dan UMN Al Washliyah serta 5 perguruan tinggi dibawah naungan PB Al Washliyah lainnya, antara lain Univa Medan, Univa Labuhan Batu, STIT Al-Washliyah Binjai dan STIE Al-Washliyah Sibolga.
Selasa (15/9) di aula Udin Sjamsuddin Djajaluddin Lubis Kampus Syech Muhammad Yunus UMN Al Washliyah Jalan Gedung Arca Medan.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekjen PB Al Washliyah KH. Masyhuril Khamis, MM, Ketua PW Al-Washliyah H Dedi Iskandar Batubara yang juga Anggota DPD RI, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan sejumlah pimpinan Al Washliyah baik tingkat pusat dan Sumut.

MoU ini, juga memuat beberapa lingkup kepentingan berkaitan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jadi, pada substansinya, MoU ini diharapkan dapat membangun sinerjitas dan kerjasama, sekaligus menggali sumbang saran dunia akademisi untuk pembangunan pendidikan.

Sementara itu, Sekjen PB Al Washliyah H Masyuril Khamis menegaskan, Al Washliyah dan semua perguruan tinggi yang berada dibawah naungan Al Jam’iyatul Washliyah pastinya akan bersikap terbuka terhadap segala upaya pembangunan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jadi, kerjasama ini sangat produktif, apalagi, DPD RI, sebagaimana disebutkan Pak La Nyalla Mattalitti, juga memfokuskan perhatiannya saat ini pada upaya peningkatan kualitas pendidikan kita.

Demikian juga kita, di Al Washliyah ini, juga mantargetkan upaya penciptaan generasi muda yang berakhlakul kharimah serta beradab. Nah, ini salah satu isi yang akan diimplementasikan dalam setiap pengkajian dan penelitian yang kita lakukan, termasuk kesiapan kita dalam mensosialisasi undang undang menyangkut pendidikan.

Seharusnya, seluruh lembaga pemerintah, tidak hanya DPD, dapat menjaring aspirasi dan mencari data akurat di dunia akademi, sehingga kepentingan pendidikan yang benar-benar ingin dicapai akan sesuai fakta di lapangan. Jadi, kerjasama ini penting sekali, tegasnya. (bp)