RUU Sisdiknas 2022 Menambah Gelisah Perguruan Tinggi

APTISI Sumut Tolak Keras Lembaga Akreditasi Mandiri

Jumat, 23 September 2022 | 18:47 WIB

Medan, MPOL-Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Sumut menolak keras keberadaan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang rencananya masuk dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Tahun 2022. LAM dinilai akan memperbesar pembiayaan perguruan tinggi ,yang efeknya membuat PTS akan menaikkan uang kuliah.

Penolakan itu disampaikan Ketua APTISI Sumut Dr H Isa Indrawan SE MM bersama pimpinan perguruan tinggi swasta di Sumut dalam konferensi pers yang digelar di RM Garuda Jalan Patimura Medan, Jum’at 23/9). Tampak hadir Ketua PWI Sumut yang juga Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) SUmut H Farianda Putra Sinik SE dan Sekretaris Ryanto Aghly atau Anto Genk.

Penolakan ini akan terus dikawal sampai pada akhirnya tidak menjadi aturan yang bakal mempersulit kampus termasuk mahasiswa yang lulus harus terlebih dahulu mengikuti uji kompetensi sesuai bidang ilmunya.

Dalam pers relis yang disampaikan, APTISI berharap Presiden Jokowi bisa mendengarkan langsung aspirasi Perguruan Tinggi Swasta yang juga mengemban harapan pulih lebih cepat, bangkit lebihkuat, apalagi selepas masa pandemic covid 19 yang masih menyisakan permasalahan bagi dunia pendidikan tinggi, lebih 50 persen mahasiswa pun mengambil cuti selama pandemic.

APTISI juga mengemban visi danmisi untuk meningkatkan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan agar mampu menjadi asosiasi terdepan yang mampu berkolaborasi , menjaga sinergitas PTS PTS dalam menghasilkan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berguna bagi kemajuan bangsa serta peningkatan derajat hidup kemanusiaan.

Karena itu, persoalan pengelolan pendidikan tinggi khususnya swasta harus benar benar diperhatikan serius oleh pemerintah, seperti kesulitan membiayai kampus.

PTS belum bisa bangkit seutuhnya dari situasi pandemi, kementrian mengeluarkan peraturan peraturan tentang Lembaga Akreditasi Mandiri, meskpiun pada tahun pertama dan kedua tidak berbayar, tapi di tahun ketiga perguruan tinggi swasta harus membayar Rp70 juta sampai Rp80 juta per satu prodi, dan yang jadi masalah ini tidak pernah diaudit.

Disisi lain mahasiswa menurun, ditambah dengan 3 tahun terakhir covid menjadikan Perguruan Tinggi Swasta sulit sekali untuk memiliki kemampuan pembiayaan kampusnnya. Dan PTS sekarang harus dibebankan dengan biaya dalam proses akreditasi.

Karena itu, secara tegas, APTISI Sumut menolak revisi UU Sisdiknas yang membuat aturan akreditasi dari lembaga akreditasi swasta yang dilegitimasi pemerintah. Sebenarnya, khan cukup kalau selama ini ada lembaga akreditasi pemerintah, BAN PT, yang mencakup seluruh perangkat kampus. Tetapi LAM kini berbayar, tentu membebani kampus,” ujar Rektor UNPAB ini.

M.Isa Indrawan, juga sangat menyayangkan adanya niatan dan keinginan Menteri Pendidikan untuk mensapu jagad tiga undang undang yaitu UU nomor 20 tahun tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi,menjadi RUU SISDIKNAS perubahan tahun 2022.

Seolah olahpemerintah mengangap persoalan tunjangan profesi guru dan dosen adalahbeban, Indonesia ini satu kesatuan yang terdiri dari kepulauan yang berjarak dan karakter wilayah berbeda, tentunya sebelum mengambil atau melahirkan kebijakan, sangatlah arif dan bijaksana jika terlebih dahulu mengkaji membahas perubahan Undang Undang itu secara kemprehensif ,detail, jujur dan transparan,dengan melibatkan semua stakeholder pendidikan tinggi yang berkepentingan.

Coba kita bayangkan teman teman yang ada di perbatasan , daerah terluar, sungguh mereka sangat mengharapkan tunjangan dan sertifikasi tersebut ,karena pengabdian mereka dalam dunia pendidikan sematamata untuk kemajuan dan kecerdasan anak bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Karena itu, APTISI Sumut menyatakan dengan tegas bahwa APTISI akan terus mengawal RUU Sisdiknas 2022 sampai tahap pengesahan bersama DPR RI. Memang tahun 2022 ini DPR RI sudah satu suara untuk tidak memasukkan RUU Sisdiknas ke dalam Prolegnas 2022, namun kita tetap harus mewaspadai dan menjaga pada tahun 2023 yang akan datang, agar RUUini tidakdisusun ataupun diundangkan tanpa melibatkan APTISI dan stake holder pendidikantinggi lainnya.

Kedepan harapan kita bersama,sebaiknya UU yang sudah ada tetaplah menjadi legal standing dalam menjalankan sistim pendidikan tinggi, paling tidak sampai kepada kondisi betul betul pulih dan PTS bisa bangkit seperti keadaan sebelum pandemi. Kita berharap pernyataan dan kegelisahan kita ini didengar oleh pemerintah,terlebih khusus kepada Bapak Presiden Jokowi, agar kita betul betul bisa bersinergi dalam memajukan pendidikan bangsa yang kita cintai ini dimasa masa yang akan datang. (bp/r)