Work from Home & Upah Bagi Pekerja Harian

Minggu, 29 Maret 2020 | 11:20 WIB

Oleh: Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H

Dekan FH UMSU

Dalam upaya penanganan dan penanggulangan penyebaran pandemi virus corona yang terjadi di Indonesia beberapa pekan terakhir, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya penerapan social distancing dengan mengurangi aktivitas di luar rumah temasuk untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah (work from home). Himbauan ini ditindaklanjuti oleh Kementrian Ketenagakerjaan melaui Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Tentu kondisi demikian memunculkan banyak pertanyaan terkait dengan pembayaran upah bagi pekerja yang berstatus pekerja harian sebagaimana dikenal dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dengan sebutan pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertetntu (PKWT). Sebab jika merujuk pada pasal Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa “upah pekerja tidak dibayar apabila tidak melakukan pekerjaan”.

Penting untuk difahami bahwa salah satu substansi SE Menaker tersebut di atas menyebutkan bahwa gubernur diminta melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemi virus corona serta mengupayakan pencegahan, penyebaran, dan penanganan kasus COVID-19 di lingkungan kerja. Dengan kata lain, pemerintah daerah diminta untuk mengeluarkan kebijakan pengehentian atau pembatasan kegiatan pekerjaan guna menekan angka penyebaran virus corona di lingkungan kerja.

Tidak semua pemerintah daerah tampaknya melakukan hal berani seperti kebijakan tegas yang dikeluarkan oleh gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Beliau telah mengambil kebijakan untuk menghentikan kegiatan perkantoran untuk menekan penularan virus corona. Konsekuensi yang beliau ambil adalah memberikan subsidi sebesar Rp. 1,1 juta bagi pekerja yang upahnya dihitung berdasarkan pekerja harian (sumber https://kumparan.com/). Lalu bagaimana dengan nasib pekerja harian yang kepala daerahnya tidak menempuh kebijakan yang sama seperti kebijakan gubernur DKI?

Di dalam SE Menaker sebagaimana disebutkan di atas menegaskan bahwa perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Dengan kata lain, penghitungan upah didasarkan pada kesepakatan antara pelaku usaha dengan para pekerja.

Menyikapi hal tersebut banyak kalangan yang menilai bahwa kebijakan Work from Home tentu akan berdampak pada pengupahan pekerja PKWT. Berbeda dengan pekerja tetap yang akan menerima gaji bulanan walaupun pekerja diliburkan Hadi Subhan Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga berpandangan bahwa Poin II Nomor 4 SE Menaker yang menyatakan, ‘perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh,’ cukup melemahkan posisi pekerja. Semestinya jika diliburkan pekerja harus tetap dibayar diatur dalam pasal 93 ayat 2 huruf (f) UU Ketenagakerjaan. Maka beliau menilai bahwa SE Menaker tersebut telah melanggar UU Ketenagakerjaan. Sebab jika semuanya diserahkan kesepakatan ya, pekerja terpaksa sepakat,” (sumber: https://infografik.bisnis.com/).

Hal yang menonjol dari SE Menaker adalah penegasan terhadap pekerja yang telah divonis sebagai orang dalam pantauan (ODP) pada kasus virus corona. Seperti mendapat dispensasi khusus bahwa “Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan [ODP] terkait dengan COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh,” SE itu sendiri tidak mengklasifikasi status pekerja yang bagaimana yang masuk ke dalam ODP, apakah PKWT atau PKWTT berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Menyimak ulasan di atas, tampaknya menjadi sangat penting bagi semua kalangan termasuk pemerintah daerah untuk memperhatikan nasib pengupahan tenaga kerja/buruh yang bestatus harian lepas (PKWT).***