TEMPAT TINGGAL & KEDIAMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Selasa, 11 Februari 2020 | 22:16 WIB

OLEH: TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.H., S.S., M.H

(Dosen FH UMSU)

Dalam memaknai makna ‘domisili’ yang lazim dikenal oleh masyarakat, pada dasarnya menurut Hukum Perdata dapat diartikan dalam dua persefsi, dapat berupa ‘tempat tinggal’ maupun ‘kediaman. Terhadap kedua persefsi tersebut tentunya memiliki makna yang berbeda. Maka oleh karenanya, ulasan ini ditujukan untuk memberi pemamahan kepada khalayak luas agar dapat memaknai antara istilah domisili baik dalam arti tempat tinggal maupun kediaman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sejatinya telah membedakan makna domisili dalam arti tempat tinggal maupun domisili dalam arti kediaman. Pertama, domisili dalam arti tempat tinggal; Menurut Pasal 17 KUHPerdata, pengertian tempat tinggal  adalah tempat dimana ia memusatkan kegiatannya. Maknanya, tempat tinggal merupakan tempat keseharian sesorang melakukan aktivitasnya. Menurut sri soedewi Masjchoen Sofwan (dalam https://kuliahade.wordpress.com) tempat tinggal merupakan “tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ”.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Pedata  tempat tinggal didefenisikan sebagai tempat dimana seorang secara resmi menetap dan tercatat sebagai penduduk di tempat itu, dalam hal dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Uraian tersebut mengandung makna bahwa untuk dikatakan sebagai tempat tinggal harus dapat dibuktikan secara legalitas formal sebagaimana tercantum dalam daftar umum kependudukan (DUK). Sehingga jikapun ada orang atau keluarga yang memiliki tempat tinggal disuatu wilayah namun belum memiliki kartu keluarga atau kartu tanda penduduk atau memiliki kartu keluarga atau kartu tanda penduduk yang berbeda alamatnya dengan tempat tinggalnya bukanlah termasuk dalam kategori defenisi tempat tinggal.

Kedua, domisili dalam arti kediaman; Pasal 77 dan Pasal 1393 KUHPerdata domisili (dalam arti kediaman) adalah “tempat tinggal dimana sesuatu perbuatan hukum harus dilakukan” (atau lazim disebut dengan domisili hukum). Dalam (RUU) Hukum Perdata ditemukan arti kediaman sebagai tempat dimana seseorang menurut kenyataannya berdiam tanpa dapat dikatakan bahwa ia secara resmi menetap di situ. Maknanya bahwa dimungkinkan seseorang  memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda dengan tempat kediamannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Pada faktanya, ada dua klasifikasi tempat tinggal berdasarkan KUHPerdata, yaitu; Pertama, tempat tinggal sesungguhnya; diatur dalam Pasal 17 (2) KUHPerdata tempat tinggal sukarela/mandiri, seperti tinggal di komplek perumahan atau tinggal di perkampungan.  Berikutnya termasuk pula tempat tinggal wajib/berkelanjutan yang tidak bergantung pada keadaan orang yang bersangkutan melain orang lain seperti istri ikut suami sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHPerdata, atau pembantu mengikuti majikan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHPerdata.

Kedua,  tempat tinggal pilihan/yang dipilih; merupakan tempat tinggal yang dikarenakan suatu alasan tertentu sesorang bertempat tingggal disuatu tempat, kota atau provinsi, seperti; karena sedang menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHPerdata, tempat tinggal untuk catatan akta kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KUHPerdata, dan karena pilihan untuk domisili hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 24 KUHPerdata.

Berdasarkan  ulasan di atas, maka pada hakikatnya domisili tidak hanya dapat dimaknai sebagai tempat tinggal belaka, melainkan juga dapat dimaknai sebagai kediaman. Tentu hal demikian akan berpengaruh pada bagaimana situasi dan kondisi istilah tempat tinggal dan kediaman tersebut digunakan berdasarkan ketentuan KUHPerdata sebagaimana telah dijelaskan di atas.***

.