TEGAKNYA HUKUM

Selasa, 28 Januari 2020 | 12:55 WIB

TEGAKNYA HUKUM

Oleh: FAISAL, S.H., M.Hum

Dosen & Wakil Dekan I FH UMSU

Istilah tegaknya hukum merupakan bentuk tunggal dari istilah penegakan hukum dalam menerapkan seperangkat aturan yang berlaku. Seperangkat aturan hukum dimaksud merupakan penjabaran dari suatu kesatuan sistem hukum dalam tata hukum yang berlaku di Indonesia. Telah banyak pakar hukum berupaya menguraikan beberapa teori terkait penegakan hukum dalam rangka mengkaji dan mengurai beberapa faktor yang menjadi pendorong maupun yang mempengaruhi suatu proses dari upaya tegaknya suatu hukum.

Lawrence M. Friedman dalam teorinya mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat (dalam http://khoiruumah96.blogspot.com/).

Soerjono Soekamto dalam buku yang berjudul ‘Faktor-Faktor Penegakan Hukum” sebagaimana dikutip oleh Bambang Yugo Pamungkas dalam artikelnya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Efektifitas Peradilan Pidana Atau Penegakan Hukum” (melalui http://hukumkepolisian.blogspot.co.id) menguraikan bahwa setidaknya terdapat 5 faktor yang kemudian mempengaruhi penegakan hukum, yaitu, meliputi; Faktor  substansi hukum, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat, dan Faktor kebudayaan

Pertama, Faktor hukumnya sendiri/substansi hukum yang akan ditegakkan; Subtsansi hukum  pada dasarnya ada yang bersifat mengatur dan ada yang bersifat memaksa hukum dan hal tersebut dapat dilihat dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelanggar hukum. Maka pada dasarnya substansi hukum harus memiliki arah, sebab di sinilah peran substansi hukum yang akan ditegakkan.

Kedua, Faktor penegak hukum; Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement yaitu aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Ketiga, Faktor Sarana atau Fasilitas penegakan hukum; Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Keempat, Faktor Masyarakat; tegaknya hukum bergantung pada pemahaman dan anggapan masyarakat dalam memaknai hukum tersebut, dan Kelima, Faktor kebudayaan; kebudayaan hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang diangap buruk (sehingga dihindari).***