Tahapan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK

Jumat, 14 Februari 2020 | 18:23 WIB

Oleh: IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H

(Dosen FH UMSU, Direktur LAPK)

Dalam dunia bisnis tidak jarang terjadi permasalahan yang timbul terkait dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur langkah-langkah penyelesaian konsumen baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Seperti yang telah diuraikan pada artikel-artikel sebelumnya tentang penyelesaian sengketa konsumen melaui jalur non litigasi berupa penyeleseaian konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka artikel ini berupaya mengulas cara-cara menyelesaiakan sengketa konsumen melalui BPSK tersebut.

Dikutip dari Jurnal Arif Rahman yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang” menuliskan bahwa untuk mengatasi liku-liku proses pengadilan yang lama dan formal UUPK memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Dengan diundangkannya UUPK, maka masyarakat/konsumen yang dirugikan merasa terlindungi, dan mempunyai pilihan untuk mengadukan permasalahannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dengan proses beracara yang lebih lama atau dapat mengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase, bersifat final dan mengikat. Ketentuan final dan mengikat ini sebagaimana tercantum pada Pasal 54 Ayat (3) UUPK yang menyatakan “Putusan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat” (Jurnal Ajudikasi Vol. 2 No. 1 Juni 2018).

Masih dalam kutipan yang sama selanjutnya Arif Rahman menguraikan beberapa tahapan yang dilakukan jika konsumen ingin menyelesaikan sengketa dari jalur luar pengadilan atau melalui BPSK; Pertama, Tahap pengajuan gugatan, Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK yang terdekat dengan tempat tinggal konsumen;

Kedua, Tahap persidangan, Pada penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini, majelis BPSK sebagai konsiliator memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, dan memanggil saksisaksi beserta saksi ahli, dan bila diperlukan menyediaan forum konsiliasi bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa dan menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundangundangan di bidang perlindungan konsumen. Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersengketa dan diserahkan kepada majelis untuk dituangkan dalam keputusan majelis BPSK yang menguatkan perjanjian tersebut, selanjutnya tahap persidangan dapat melakukan mediasi, Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi mediator. Mediator menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun besarnya ganti rugi atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya kembali kerugian konsumen;

Ketiga, Tahap Putusan, Putusan majelis BPSK sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika telah diusahakan sungguh-sungguh ternyata tidak berhasil kata mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak (Jurnal Ajudikasi Vol. 2 No. 1 Juni 2018).

Tahapan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK seperti yang telah di uraikan di atas dinilai lebih memudahkan konsumen dari segi waktu dan biaya daripada harus menyelesaikan lewat jalur pengadilan yang dinilai terlalu formal. Dengan begitu tujuan utama dilahirkannya BPSK melalui UUPK telah terpenuhi dengan tepat. Konsumen telah terlindungi dan dapat menyelesaikan sengketannya dengan mudah dan cepat.***