Pentingnya Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penanganan Pandemi Corona

Minggu, 29 Maret 2020 | 11:09 WIB

Oleh: Fajaruddin, S.H., M.H

Dosen FH UMSU, Kabag. HTN/HAN

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah- daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan adanya wabah virus corona yang telah menjadi pandemi dan memasuki wilayah Indonesia beberapa pekan terakhir, sontak menimbulkan rasa ketakutan bagi masyarakat luas khususnya di daerah-daerah yang sebaran virusnya cukup tinggi. Namun di balik peristiwa tersebut, belum tampak sinergisitas yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya penangannya. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bentukan presiden Jokowi yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih tampak belum mengintegrasi data dan fakta perkembangan pandemi COVID-19 di daerah-daerah.

Salah satu contoh macetnya komunikasi antara pusat daerah adalah seperti yang terjadi di Surakarta. Seorang Pasien yang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, Surakarta, baru diketahui terinfeksi corona setelah juru bicara pemeritah untuk corona sekaligus Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, mengumumkan pada jum’at lalu, padahal dua hari sebelumnya pasien tersebut telah meninggal dunia (sumber; https://majalah.tempo.co/).

Sinergisitas pemerintah pusat dengan daerah juga telihat berantakan ketika pengambilan kebijakan locokdown maupun social distanting di masing-masing daerah. Pemerintah pusat mengatakan bahwa kewenangan penetapannya ada di pusat, sementara di darah-daerah sudah banyak yang menjadikan peristiwa pandemi sebagai bagian dari Kejadian Luar Biasa (KLB) bahkan mengarah kepada benacan nasional (non alam), barulah kemudian pemerintah pusat beberapa waktu kemudian menetapkan pandemi corona yang melanda Indonesia sebagai bencana nasional (non alam).

Belum jelasnya status siaga maupun status darurat di berbagai daerah juga turut mengaburkan validitas informasi sebaran virus corona di daerah-daerah yang berkorelasi terhadap upaya penanganannya. Menyikapi hal demikian Menteri Dalam Negeri  Tito Karnavian menyebutkan bahwa “Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas Doni Monardo bahwa penentuan kebijakan utama status darurat di daerah harus dikonsultasikan kepada Kepala Gugus Tugas karena kebijakan tersebut sangat terkait dengan kebijakan lain, yakni ekonomi, moneter, dan fiskal,” (sumber: https://nasional.sindonews.com/)

Memang pada dasarnya menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Disebutkan bahwa urusan pemerintahan dibagi beberapa hal, di antaranya perihal pemerintahan absolut atau mutlak itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hal itu meliputi bidang pertahanan, keamanan, agama, yustisi, politik luar negeri, dan moneter-fiskal (sumber: https://nasional.sindonews.com/). Maka oleh karenanya, sinergisitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tampaknya menjadi sangat penting dalam upaya melakukan tindakan-tindakan pemerintahan dalam penangggulangan pandemi corona di Indonesia, agar lebih teratur, terarah dan terukur.

Sebab pada hakikatnya tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan dalam kacamata hukum administrasi negra memiliki berbagai unsur. Meminjam pendapat dari Muchsan yang menyebutkan bahwa terdapat unsur-unsur dari tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan yaitu; Pertama, tindakan atau perbuatan hukum itu dilakukan oleh organ atau badan pemerintahan (aparat pemerintah) dalam kedudukannya sebagai penguasa (overheid) maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuursorganen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri; Kedua, tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan; Ketiga, tindakan atau perbuatan hukum tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi; Keempat, tindakan atau perbuatan hukum yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat (Aminuddin Ilmar, 2012:139).