Opini

Opini

Hak-Hak Atas Tanah Tempo Dulu

OLEH: RAHMAT RAMADHANI(Dosen Hukum Agraria FH UMSU)Pembahasan tentang hak atas tanah tempo dulu pada dasarnya mengulas tentang jenis-jenis hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Rumusan tentang pengertian hak atas tanah itu sendiri tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA, menyebutkan bahwa “hak-hak atas tanah […]

Opini

Konsumen, Barang Bekas & Aspek Hukumnya

Oleh: IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H(Dosen FH UMSU, Direktur LAPK)Pengertian konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis menguraikan bahwa […]

Opini

CAMAT DAN KEWENANGANNYA

Oleh: FAJARUDDIN, S.H., M.H(Dosen FH UMSU & Kabag. HAN/HTN)Keberadaan kecamatan dan tugas serta wewenang camat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Keberadaan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah setidaknya telah membawa perubahan terhadap kedudukan […]

Opini

Alasan PHK dan Ketentuan Haknya

Oleh: Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H(Dosen & Dekan FH UMSU)Hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dapat terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh (vide; Pasal 50 UU Ketenagakerjaan). Sedangkan jenis perjanjian kerja dalam konteks hubungan kerja terbagi dua, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT dan Pejanjian Kerja Waktu […]

Opini

Beberapa Upaya Mengantisipasi Begal

Oleh: Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum – Dosen FH UMSUSebagai negara hukum, tentunya hukum di Indonesia dijadikan sebagai landasan dalam menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Naifnya, walaupun sanksi dari hukum telah sedemikian keras, namun tampaknya belum […]

Opini

Antara Tahanan dengan Penjara

ANTARA TAHANAN DENGAN PENJARAOleh: ERWIN ASMADI, S.H., M.H – Dosen FH UMSUNegara Hukum seperti Indonesia sangat tegas dalam memberi hukuman kepada siapa saja yang terbukti telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan diproses dengan tahapan-tahapan pada proses pidana. Saat seseorang diduga melakukan tindak pidana maka statusnya akan menjadi terduga, lalu jika ia telah […]

Opini

TEGAKNYA HUKUM

TEGAKNYA HUKUMOleh: FAISAL, S.H., M.HumDosen & Wakil Dekan I FH UMSU Istilah tegaknya hukum merupakan bentuk tunggal dari istilah penegakan hukum dalam menerapkan seperangkat aturan yang berlaku. Seperangkat aturan hukum dimaksud merupakan penjabaran dari suatu kesatuan sistem hukum dalam tata hukum yang berlaku di Indonesia. Telah banyak pakar hukum berupaya menguraikan beberapa teori terkait penegakan […]

Opini

SANKSI BAGI NOTARIS ‘NAKAL’

SANKSI BAGI NOTARIS ‘NAKAL’Oleh: M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.KnDosen FH UMSU, Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan UMSU  Pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Di Indonesia Profesi sebagai Notaris cukup banyak diminati. Tetapi […]

  • 1
  • 2