Mega Proyek di Atas Lahan Eks Konsesi Kesultanan Deli

Selasa, 13 April 2021 | 17:29 WIB

Oleh: Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum
Kepala Urusan Pertanahan Kesultanan Deli

Memasuki awal tahun 2021 ini Kesultanan Deli kembali dikejutkan oleh beredarnya Master Plan Layout pengembangan wilayah pemukiman dan kawasan bisnis yang dikelola oleh Manajemen Ciputra Group yang diberi nama PROYEK KOTA DELI MEGAPOLITAN di atas lahan HGU dan Eks HGU PTPN2 yang berasal dari Tanah Konsesi Perkebunan Belanda, MIlik Kesultanan Deli.

Ini adalah sebuah tindakan yang lagi-lagi membuat Puak Melayu, khususnya Melayu Deli merasa dihinakan. Dihinakan karena sejak bertahun-tahun pasca Nasionalisasi Perkebunan Belanda itu menjadi perkebunan Milik Negara, melalui UU No.86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda pihak Kesultanan Deli dan kaula masyarakat adatnya tidak lagi mendapat hak-hak apapun.

Tragis memang, sebuah negeri yang kaya, negeri Deli yang dijuluki Parisj van Java, tak memperlihatkan lagi tanda-tanda keagungannya. Sisa sejarah berupa bangunan Istana Maimoon dan Mesjid Raya Al Mashun adalah bukti-bukti kejayaan Kesultanan Deli masa lalu yang dapat membangun peradabannya melalui kompensasi uang penyewaan lahan-lahan itu sejak kedatangan Neuen Huis membuka lahan-lahan perkebunan tembakau. Kini kedua bangunan tua itu terutama Istana Maimoon kian hari kian renta dan ringkih menunggu kepunahannya. Pihak perkebunan Negara yang “mengambil alih” hak-hak Kesultanan Deli dengan cara Melawan Hukum tak lagi memberikan kompensasi apa-apa terhadap Kesultanan Deli.

Padahal, dalam Kongres Pemangku Adat Se-Sumatera, tanggal 21-23 Desember 1945 di Padang Panjang, yang dihadiri ribuan orang lengkap dengan pakaian adat dan kebesarannya yang menyatakan dukungan terhadap Republik Indonesia yang baru 3 (tiga) bulan berdiri, dalam pidatonya Sultan Deli menyatakan dukungannya yang tulus ikhlas terhadap Negara yang baru berdiri ini, agar republik ini berdiri kokoh. Pernyataan Sultan Deli ini kemudian didukung oleh seluruh peserta kongres dan kemudian menjadi Keputusan Kongres (Kongres MTKAAM ke 3, 21-23 Desember 1945, Pustaka Merdeka Pandang Panjang, hlm. 22).

Sangat disayangkan di kemudian hari dukungan Sultan Deli terhadap Republik ini tidak setara dengan apa yang ia terima. Kesultanan Deli dikucilkan seolah-olah tak pernah berbuat di Negeri ini. Hak-ahak atas tanah Kesultanan Deli dijarah dengan cara Melawan Hukum. Sultan Deli yang meninggalkan kebun-kebun yang luas yang dikonsesikan kepada Ondernemnig Belanda (Deli Maatschappij, Deli Rubber Maatschappij, Arensburg Maatschappij, Verenigde Deli Maatschappij, dll), Perusahaan Kereta Api (Deli Spoorweg Maatschappij), Perusahaan Telephone (Televonken Maatschappij), Perusahaan Air Bersih (Ajer Bersih Maatschappij), Pelabuhan laut (Belawan), Pelabuhan udara (Polonia) ternyata tak mendapatkan pengahrgaan sedikitpun pasca kemerdekaan.

Perjalanan kesultanan Deli tidak seindah masa lalunya, padahal generasi Sultan Deli yang ada sekarang adalah generasi yang merupakan ahli waris yang sah tidak hanya atas kejayaan masa lalunya, tetapi ahli waris ang sah atas asset-assetnya yang kemudian “diambil alih” oleh Negara dengan cara melawan hak.

Salah satu di antaranya adalah hak-hak keperdataan Kesultanan Deli di atas tanah-tanah yang dokonsesikan kepada pihak Onderneming (Perkebunan Belanda) yang kemudian dinasionalisasi menjadi milik Perkebunan Negara, yang hari ini tidak hanya dikuasai oleh PTPN II, akan tetapi juga oleh pihak PTPN III dan PTPN IV (lihat dokumen akta konsesi Pabatu, Bajalingge, Dolok Masihul, dll).

Kalau itu murni dilaksanakan untuk sumber pendapatan Negara, artinya masih dikelola oleh Negara, mungkin pihak Kesultanan Deli tidak merasa berkecil hati, tapi kini di atas lahan-lahan itu telah berdiri berbagai centar-centra pemukiman dan centra bisnis yang kebanyakan beralih atas tindakan sepihak dari para penjarah dan juga tindakan sepihak oleh PTPN II yang mengalihkannya atas nama devestasi dan kerjasama. Luas lahan yang tadinya dikonsesikan oleh Sultan Deli seluas 250.000 Ha, kini tinggal 49.000 Ha.

Di atas lahan yang tersisa ini pun kemudian pihak PTPN II kembali membangun kerjasama bisnis dengan para pengembang tanpa melibatkan Kesultanan Deli. Mungkin pertanyaanya adalah, mengapa harus melibatkan Kesultanan Deli?

Inilah alasannya;
Bahwa lahan-lahan yang digunakan oleh pihak Developer PROYEK KOTA DELI MEGAPOLITAN adalah lahan milik Kesultanan Deli yang dikonsesikan kepada Ondernemnig Belanda (Deli Maatschappij, Deli Rubber Maatschappij, Arensburg Maatschappij, Verenigde Deli Maatschappij, dll) yang dituangkan dalam Akte Consesie Mabar Deli – Toewa Contract Tahun 1874 dan berbagai-bagai Akte Konsesi turunannya, seperti Akte Konsesi Sempali, Akte Konsesi Sei Sikambing, Akte Konsesi Soenggal A&B, Akte Konsesi Helvetia, dan lain-lain sesuai Kaart der Tabaksondernemingen ter Ooskust van Sumatra, Uitgevenen door J.H. de Bussy, Amsterdam, 1910;

Bahwa Konsesi antara Sultan Deli dengan Pihak Perkebunan Belanda, adalah perikatan perdata yang tidak dapat dicabut dan dihilangkan dengan cara apapun, termasuk melalui undang-undang, sebab hak keperdataan Kesultanan Deli melekat pada obyek tanah yang dikonsesikan tersebut berdasarkan prinsip hukum dan prinsisip-prinsip hak kebendaan yang bersifat mutlak.

Bahwa Nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah melalui UU No. 86 Tahun 1958, tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, hanya ditujukan kepada asset-asset milik Perusahaan Belanda dan tidak ditujukan kepada Asset-asset Milik Kesultan Deli selaku warga Negara Indonesia, Penduduk Pribumi Asli rakyat Indonesia, yang tak pada tempatnya untuk dilekatkan embel-embel “Nasionalisasi” karena ia adalah bahagian dari harta kekayaan milik warga Negara yang nasionalis;

Bahwa Tanah-tanah yang menjadi obyek Nasionalisasi itu adalah tanah milik Sultan Deli selaku anak negeri yang padanya tak dapat diberlakukan UU No.86 Tahun 1958 tersebut, karena Sultan Deli bersama orang-orang Besar Bergelar serta kaula masyarakat adatnya bukanlah warga negara asing atau Warga Negara Belanda.

Bahwa yang dapat dinasionalisasikan adalah asset milik Belanda seperti, tanam-tanaman, pabrik-pabrik, kantor-kantor, rumah-rumah  staf dan karyawan, dan seluruh asset yang melekat di atas tanah obyek konsesi tersebut;
Bahwa setelah masa konsesi itu berakhir, maka obyek tanah itu harus dikembalikan kepada pihak Kesultanan Deli;

Bahwa sebelum masa Konsesi itu berakhir terjadi kebijakan politik Nasionalisasi, dan kebijakan itu tidaklah menghilangkan hak keperdataan Kesultanan Deli. Hak-hak itu harus diteruskan berdasarkan asas vested right yang dianut oleh hukum perdata dan asas-asas hak kebendaan lainnya seperti; droit de suite (Zaaggevold), di mana hak itu akan terus mengikuti di tangan siapapun benda itu berada;

Bahwa saat ini Sultan Deli memiliki hak atas obyek tanah itu sebagai pemegang alas hak (rechts titel) yang menunjukkan bahwa Kesultanan Deli adalah pemilik yang syah atas obyek tanah itu dan pengalihan yang berlangsung selama ini adalah termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Undang-undang.

Bahwa saat ini pihak PTPN2 Tanjung Morawa telah mengikat Kerjasama dengan pihak Ciputra Group yang akan membangun Maha Karya Kota Deli Megapolitan, yang merubah 2.418 Ha Hak Guna Usaha PTPN2 di Wilayah Perkebunan Helvetia menjadi HGU Murni atas persetujuan Kementerian BUMN dan Kementerian Agraria/BPN RI, tanpa melibatkan kami, selaku pemegang alas hak (Rechts Titel). Rencananya tidak hanya seluas itu, tapi akan mencapai luasan 8.000 Ha.

Tentu saja hal ini akan terbuka peluang lebar kepada pihak Kesultanan Deli untuk melakukan gugatan.
Karenanya perlu kewaspadaan kepada para konsumen untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar di kemudian hari, atas perbuatan hukum yang berakibat beralihnya hak-hak Kesultanan Deli itu kepada pihak ketiga.

Oleh karena itu perlulah ada penyelesaian yang lebih arif yang dapat menjembatani kepentingan pihak pengembang dengan pihak Kesultanan Deli. Pihak Kesultanan Deli selaku pemegang alas hak mestilah dapat dilibatkan guna penyelesaian yang menyeluruh, agar rencana pembangunan Maha Karya yang dapat mengubah wajah kota di Sumatera Utara ini dapat segera terwujud tanpa suatu rintangan.

Tentu saja pembangunan ini akan menyerap tenaga kerja dan investasi yang besar di Sumatera Utara yang menghubungkan Kota Medan, Binjai dan Deli Serdang. Oleh karenanya rencana ini patut diberi apresiasi dan perlu didukung. Hanya saja aspek legal dan aspek sosial budaya lainnya perlu dipertimbangkan. Ada hak-hak Kesultanan Deli yang dilanggar dalam pembangunan mega proyek ini.

Betapapun banyak pihak yang mendukung keberadaan proyek ini, tapi hendaklah kita memiliki akhlak dalam menjalankan usaha. Di bumi Melayu ini ada pepatah, “Di mana bumi diinjak di situ langit dijunjung”. Patah rantingnya minum airnya, tapi jangan sampai menyisakan kepedihan. **