KONTRAK & ITIKAD BAIK

Selasa, 11 Februari 2020 | 22:12 WIB

Oleh: M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S,H., M.Kn

(Dosen, Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan UMSU)

Pasal 1313 KUHPer (BW) menegaskan bahwa Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Timbulnya suatu hubungan hukum  antara dua orang atau lebih adalah hubungan hukum Perikatan yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.  Dengan arti kata lain perjanjian merupakan sumber perikatan. Banyak para ahli merumuskan mengenai perjanjian maupun kontrak dengan penggunaan kalimat yang berbeda-beda.

Namun demikian pada prinsipnya pemaknaan antara perjanjian dengan kontrak mengandung unsur yang sama yaitu antara lain; Pihak-pihak, sebagai subyek perjanjian dimana sedikitnya terdiri dari dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang; Persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan;  Tujuan yang akan dicapai (tujuan yang sah menurut UU); Prestasi yang akan dilaksanakan, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian; Bentuk tertentu, lisan atau tulisan (Damang dalam http://www.negarahukum.com).

Bentuk tertentu sebagaimana disebutkan di atas kemudian yang menjadi pembeda secara formil antara perjanjian dengan kontrak. Perjanjian selain dibuat secara tertulis dapat pula dilakukan secara lisan. Tidak demikian dengan kontrak. Kontrak merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis, sehingga secara formil lazim disebut dengan kontrak perjanjian tertulis. Sedangkan secara materilnya kontrak berisikan hal ikhwal kesepakatan-kesepakatan para pihak yang berkontrak berkaitan dengan apa yang telah diperjanjikan. Salim H.S dalam buku yang berjudul “Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)” menegaskan bahwa pada dasarnya “suatu perikatan terdapat beberapa unsur pokok, antara lain: adanya hubungan hukum, adanya subjek hukum, adanya hak dan kewajiban, adanya prestasi (objek perikatan), dan dalam bidang hukum harta kekayaan” (2008:174).

Selain beberapa unsur tersebut masih ada lagi hal lain yang tidak kalah penting untuk dikaji yaitu yang berkaitan dengan itikad baik sebagai esensi dari suatu perjanjian yang tertuang dalam sebuah kontrak. Fondasi itikad baik itu sendiri di letakan pada Pasal 1338 ayat (3) BW, yang mengatur bahwa: “Persetujuan-persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan itikad baik.” itikad baik dalam perspektif hukum perdata menurut para pakar dipandang dalam dua arti, yaitu dalam arti subjektif dan dalam arti objektif.

Pertama, itikad baik dalam arti subjektif; iktiad baik dikenal dengan sebutan kejujuran. Djaja S. Meliala, dalam bukunya yang berjudul “Masalah Itikad Baik dalam KUHPerdata”, berpendapat bahwa itikad baik memiliki peranan yang amat penting dalam hukum perdata, baik terkait dengan hak kebendaan (zakenrecht) sebagaimana diatur dalam Buku II BW, maupun hak perorangan (persoonlijkrecht) sebagaimana diatur dalam Buku III BW; bahkan, tidak dapat pula diabaikan arti pentingnya dalam bidang hukum perorangan dan keluarga dalam Buku I BW, menurutnya pengertian itikad baik dalam artian subyektif/kejujuran terdapat dalam Pasal 530 BW dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (bezit); Itikad baik dalam arti subyektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa (1987:6).

Kedua, itikad baik dalam arti objektif; dalam Bahasa Indonesia pengertian itikad baik dalam artian obyektif itu disebut juga dengan istilah kepatutan. Rumusannya tertulis dalam ayat (3) Pasal 1338 ayat (3) BW yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Wiryono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa Kejujuran (itikad baik) dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini bersifat dinamis, kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakekatya tidak diperbolehkan kepentingan orang lain sama sekali terdesak atau diabaikan. Masyarakat harus merupakan sesuatu neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang (2006: 87).***