Konsumen, Barang Bekas & Aspek Hukumnya

Senin, 3 Februari 2020 | 15:51 WIB

Oleh: IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H

(Dosen FH UMSU, Direktur LAPK)

Pengertian konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis menguraikan bahwa konsumen, pembeli, customer, user, adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut pihak pembeli suatu barang atau jasa, dimana istilah customer digunakan untuk menyebut pembeli yang sudah berlangganan, istilah user sering digunkan untuk menyebut pengguna fasilitas jasa yang disediakan oleh pelaku usaha baik secara komersial maupun cuma-cuma atau bahkan user juga sering digunakan untuk menyebut badan usaha pengguna jasa dari perusahaan lain (2014: 12).

Kata barang yang akan dipakai, digunakan atau dibeli oleh konsumen ternyata tidak selamanya harus baru. Keberadaan perdagangan yang menjajakan barang bekas dengan harga yang relatif murah, seakan menjadi solusi alternatif tersendiri bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan akan suatu jenis barang tertentu. Barang bekas adalah barang setengah pakai atau barang yang sudah pernah dipakai baik sekali maupun lebih dari satu kali (Khusnul Khotimah, 2015: 21).

Terdapat beberapa jenis barang bekas yang beredar dipasaran yang diperjual belikan kembali oleh pedagang, baik itu untuk digunakan langsung maupun di daur ulang kembali, antara lain (sumber: http://jabar.tribunnews.com); Peralatan elektronik (kipas angin, gadget, TV, radio, VCD player), Onderdil kendaraan bermotor yang masih berfungsi baik (spion, shock breaker, rem tangan, kopling dan lainnya), Pakaian bekas (seperti jaket, baju kaos, kemeja, dan celana), Mur dan baut, Kardus dengan berbagai macam bentuk, Kertas koran, majalah dan buku, Botol Kaca, Kaleng, Alumunium, Drum atau tong, Tembaga, Alat perkakas, Stainless Steel, Ban dan roda kendaraan.

Tingginya minat pasar terhadap transaksi barang bekas seakan menjadi peluang tersendiri bagi pedagang untuk meningkatkan ketersediaan barang-barang bekas yang diminati pembeli terutama untuk barang-barang inferior atau barang bekas yang berkualitas rendah dan tentu saja memiliki harga yang rendah. Contohnya barang-barang inferior dimaksud adalah barang-barang seperti sepatu, tas dan baju yang berkualitas rendah yang dijual dengan harga murah.

Peluang bisnis barang bekas yang semakin meningkat ternyata turut membuka celah terjadinya tindakan pidana terutama yang berkaitan dengan barang bekas ilegal. Barang bekas ilegal pada dasarnya dilihat sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang menitik beratkan pada sumber diperolehnya barang tersebut. Transaksi terhadap barang bekas ilegal tentunya akan menimbulkan akibat hukum bagi penjual dan juga bagi pembeli barang tersebut.

Berdasarkan sumber diperolehnya barang, maka yang dapat dikatakan sebagai barang bekas ilegal adalah; Pertama, barang bekas yang diperoleh dari hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti hasil pencurian, perampokan, begal, penipuan, penggelapan dan seterusnya. Keberadaan barang tersebut tentunya dikuasai dan dipedagangkan tanpa hak dan tidak memiliki legalitas yang sah secara hukum.

Kedua, barang bekas dari luar negeri yang masuk ke pasar Indonesia secara gelap tanpa melalui proses impor yang legal. Lazim pula secara hukum tindakan ini disebut dengan penyeludupan. Menurut Amir (1986: 54), penyelundupan secara garis besar dimaknai sebagai tindakan “yang seluruhnya dilakukan secara illegal maupun penyelundupan administratif yang dilakukan dengan cara membonceng pada prosedur yang legal.”

Barang bekas yang diimpor dari luar negeri dan dipasarkan di Indonesia didominasi oleh barang inferior. Selain merendahkan derajat dan martabat bangsa, merebaknya perdagangan barang-barang bekas ilegal dari luar negeri seperti sepatu, pakaian, baju, celana hingga pakaian juga menghilangkan pendapatan negara, sehingga tidak heran jika penyelundupan barang bekas ini mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia.***