Kekayaan dan Aset Derah

Jumat, 14 Februari 2020 | 18:25 WIB

Oleh: FAISAL, S.H., M.Hum

(Dosen & Wakil Dekan I FH UMSU)

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian yang dianggap harus merata dan berimbang antara pusat dan daerah.

Suparmoko dalam buku yang berjudul Ekonomi Publik menegaskan bahwa otonomi daerah juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangga sendiri secara profesional, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif (2002:16).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Butir 2 menyebutkan bahwa yang disebut Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pada Butir 5 juga menyebutkan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas maka daerah diberikan wewenang secara otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya, baik berupa keuangan maupun aset daerah tersebut. Mahmudi dalam bukunya yang berjudul managemen keuangan daerah menjelaskan aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli maupun diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan lain sebagainya. Selain itu aset atau barang daerah merupakan salah satu potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada subsidi dari pemerintah pusat (2010:146).

Aset dapat diartikan juga sebagai benda, seperti yang diketahui bahwa dalam KUHPerdata mengenal 2 (dua) jenis benda, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, contohnya menurut Subekti dalam artikel “mengenai benda bergerak dan tidak bergerak” bahwa adapun benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang lama. Pada sisi lain suatu benda dihitung termasuk benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dalam tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, misalnya barang perabot rumah tangga dan lain-lain (https://www.hukumonline.com/).

Aset/barang milik daerah merupakan salah satu alat penyelenggaraan roda pemerintahan guna mendukung pelayanan masyarakat. Ironisnya, walaupun memegang peranan penting, seringkali aset belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Padahal pelaporan aset sangat berarti bagi kewajaran laporan keuangan daerah. Kesalahan dalam melakukan penilaian aset/barang dapat mengakibatkan kesalahan dan tentunya kerugian materiil.

Menurut Dwi Ratnasari dalam Jurnalnya yang berjudul “manajemen aset daerah melalui pengamanan barang milik daerah pada aset tidak bergerak” bahwa Jika dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah ini tidak berjalan dengan maksimal, tidak ditangani oleh sumber daya manusia yang berkompeten serta apabila aset/barang milik daerah ini rusak karena faktor alam atau oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga memungkinkan akan timbulnya permasalahan seperti aset/barang milik daerah menjadi terbengkalai. Terbengkalainya aset/barang milik daerah tersebut mengakibatkan berkurangnya kekayaan yang dimiliki daerah karena fasilitas yang ada tidak dipertanggungjawabkan dengan baik (Jurnal Publika Vol. 3 No. 5 Tahun 2015).***