Hak-Hak Atas Tanah Tempo Dulu

Senin, 3 Februari 2020 | 15:53 WIB

OLEH: RAHMAT RAMADHANI

(Dosen Hukum Agraria FH UMSU)

Pembahasan tentang hak atas tanah tempo dulu pada dasarnya mengulas tentang jenis-jenis hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Rumusan tentang pengertian hak atas tanah itu sendiri tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA, menyebutkan bahwa “hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.

Hak atas tanah pada dasarnya adalah hak yang berisikan wewenang bagi subjek hak (orang maupun badan bukum) untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang di atas bidang tanahnya melekat hak tersebut. Menurut Boedi Harsono hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah (2008:24).

Hukum pertanahan di Indonesia yang berlaku saat ini mengenal beberapa jenis hak atas tanah yang ada di jaman pemerintahahan Hindia Belanda pada masa sebelum kemerdekaan atau lebih tepatnya sebelum berlakunya UUPA, yaitu antara lain (sumber: https://rifqiharrys.wordpress.com); Hak eigendom; eigendom recht atau right of property diterjemahkan sebagai hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 570 buku II BW (burgerlijke wetboek) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per) yang merupakan hak kepemilikan keper-dataan  atas tanah yang terpenuh, tertinggi yang dapat dipunyai oleh seseorang;

Hak erfpacht; hak benda yang paling luas yang dapat dibebankan atas benda kepada orang lain. Hak ini bersifat turun-temurun, banyak diminta untuk keperluan pertanian. Di Jawa dan Madura, hak erfpacht diberikan untuk pertanian besar, tempat-tempat kediaman di pedalaman, perkebunan, dan pertanian kecil. Sedangkan di daerah luar Jawa hanya untuk pertanian besar, perkebunan, dan pertanian kecil; Hak opstal; adalah hak untuk mempunyai rumah, bangunan, atau tanam-tanaman di atas tanah orang lain. Menurut ketentuan Pasal 711 KUH Perdata, hak numpang karang (hak opstal) adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan, dan penanaman di atas pekarangan orang lain.

Hak gebruik; adalah suatu hak kebendaan atas benda orang lain bagi seseorang tertentu untuk mengambil benda sendiri dan memakai apabila ada hasilnya sekedar buat keperluannya sendiri beserta keluarganya. Hak gebruik   memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk dapat memakai tanah eigendom orang lain guna diusahakan dan diambil hasilnya bagi diri dan keluarganya saja. Di samping itu, pemegang hak gebruik ini boleh pula tinggal di atas tanah tersebut selama jangka waktu berlaku haknya itu.

Selanjutnya ada beberapa hak adat dengan penyebutan istilah yang berbeda-beda, diantaranya (sumber: http://suflasaint.blogspot.co.id): Hak Gogol; ialah hak seorang Gogol, atas apa yang ada dalam perundang-undangan agraria di jaman Hindia Belanda dahulu, atau juga disebut komunal desa; Hak Grant adalah  hak atas tanah atas pemberian Hak raja-raja kepada bangsa asing. Hak Grant dapat disebut juga Grant Sultan, Geran Datuk atau Geran Raja; Hak ulayat, adalah kewenangan yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.

Sejak diberlakukannya UUPA pada tanggal 24 September 1960, maka pengaturan tentang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Buku ke-II KUH Perdata kemudian dinyatakan dicabut. Kemudian terhadap seluruh hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA sebagaimana disebutkan di atas akan dikonversi menjadi hak-hak atas tanah sebagaimana yang berlaku menurut UUPA. Ketentuan tentang konversi hak atas tanah juga telah diakomodir dalam UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ulasannya akan dibahas pada artikel selanjutnya.***