CAMAT DAN KEWENANGANNYA

Minggu, 2 Februari 2020 | 12:02 WIB

Oleh: FAJARUDDIN, S.H., M.H

(Dosen FH UMSU & Kabag. HAN/HTN)

Keberadaan kecamatan dan tugas serta wewenang camat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Keberadaan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah setidaknya telah membawa perubahan terhadap kedudukan kecamatan, perubahanya mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Camat sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintah yang menjadi wewenang urusan Bupati atau Walikota.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara meluas di tingkat provinsi dan secara terbatas di tingkat Kabupaten/Kota, terutama untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kedudukan kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota (vide; Pasal 66 ayat (1)), dan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian dilanjutkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/Walikota.

Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”. Pasal tersebut menunjukkan adanya tiga perubahan penting yaitu: pertama, Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan;

Kedua, Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja; dan ketiga Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota (Yudianto, 2014: 51).

Pada dasarnya Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, maka pendelegasian kewenangan Bupati/Walikota kepada camat dinilai sangat beralasan dilaksanakan, karena dengan adanya tanggung jawab yang luas dan besar diemban oleh Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tidak mungkin Bupati/Walikota mampu melaksanakan berbagai urusannya di kecamatan sehingga memerlukan peran camat untuk melaksanakan kebijakan dan program-programnya.***