Alasan PHK dan Ketentuan Haknya

Minggu, 2 Februari 2020 | 11:58 WIB

Oleh: Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

(Dosen & Dekan FH UMSU)

Hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dapat terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh (vide; Pasal 50 UU Ketenagakerjaan). Sedangkan jenis perjanjian kerja dalam konteks hubungan kerja terbagi dua, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT dan Pejanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT (vide; Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan). Dengan kata lain, status pekerja berdasarkan perjanjian kerja terdiri dari PKWT (lazim disebut karyawan tidak tetap) dan PKWTT (lazim disebut karyawan tetap).

Dalam kaitan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dapat terjadi dikarenakan hal-hal seperti: Pekerja meninggal dunia; Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Ketentuan Tentang PHK bagi karyawan tidak tetap sebelum masa berkahirnya kontrak atau bukan karena hal-hal yang diatur oleh Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan  oleh salah satu pihak maka PHK tersebut batal secara hukum. Sedangkan proses PHK yang masa kontrak bagi karyawan PKWT telah terpenuhi maka tidak harus melalui Lembaga Penyelesaian Hubungan Industriak (LPPHI).  Berbeda dengan PHK bagi karyawan tetap, Proses PHK bagi karyawan tetap dengan alasan tertentu maka wajib melibatkan LPPHI, dan terhadap karyawan PKWTT mendapatkan hak pesangong dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 156 UU Ketenagakerjaan, kecuali untuk alasan-alasan PHK tertentu.

Terkait dengan hak pasca PHK, Dalam hal terjadinya PHK bagi karyawan tidak tetap sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja, maka tidak ada kewajiban pelaku usaha untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Akan tetapi jika perusahaan melakukan PHK sebelum masa kontrak berkahir maka karyawan PKWT memperoleh ganti rugi demikian sebaliknya bila PHK terjadi baik karena kemauan si karyawan maupun kehendak perusahaan sebelum masa kontrak berkahir maka pihak yang berkehendak atas PHK tersebut wajib memberikan uang ganti rugi (vide; Pasal 62 UU Ketenagakerjaan).

Sedangkan ketentuan PHK bagi karyawan tetap berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, maka hak-hak yang diperoleh oleh karyawan tetap dalam hal terjadinya PHK adalah Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH). Namun demikian untuk PHK yang disebabkan oleh kemauan atau pengunduran diri si karyawan sendiri maka karyawan tidak mendapatkan hak pembayaran uang pesangon dan UPMK oleh perusahaan. Karyawan yang bersangkutan hanya akan mendapatkan hak uang penggantian hak (UPH) dan uang pisah (Jika karyawan tersebut termasuk dari non-management committee). Besaran dan pelaksanaan pembayaran uang pisah hendaknya diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sebagaimana merujuk pada Pasal 162 UU Ketenagakerjaan (sumber https://www.gadjian.com)

Penting untuk difahami bahwa dalam kaitan hak karyawan tetap pasca PHK sebagaimana di uraikan di atas adalah bahwa setiap masing-masing alasan terjadinya PHK akan menyebabkan perhitungan hak PHK yang berbeda bagi karyawan. Dengan kata lain, setiap kasus PHK yang terjadi berdasarkan perbedaan sebab musabab terjadinya PHK akan mengakibatkan perhitungan Hak PHK yang berbeda pula bagi masing-masing karyawan.***