DPP LIRA Soroti Tren Vonis Bebas Koruptor di Tipidkor Banda Aceh

Selasa, 26 Juli 2022 | 16:22 WIB

Jakarta, MPOL; Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), menyoroti tren vonis ringan hingga bebas pelaku koruptor di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipidkor) Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Presiden LIRA Andi Syafrani didampingi Dewan Pengurus Daerah (DPD) LIRA Aceh Tenggara Muhammad Saleh Selian mengatakan berdasarkan pengamatan mereka tren ini sangat dominan terjadi rasio 2022.

Karena itu pihaknya meminta Mahkamah Agung untuk mengevaluasi para hakim didaerah.

“Mahkamah agung (MA) harus mencermati tren hukuman ringan kepada pelaku korupsi. Dan perlu mengidentifikasi hakim-hakim yang kerap melakukan hal tersebut,” kata Presiden LIRA Andi Syafrani, dalam keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (26/7/22).

Berdasarkan pengamatan pihaknya, sejumlah terdakwa Tipidkor yang di Vonis bebas seperti dua terdakwa korupsi pembangunan jetty Kuala Krueng Pudeng, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar senilai Rp13,3 miliar. Vonis dibacakan majelis hakim Deni Syahputra.

Begitu juga pembacaan vonis bebas empat terdakwa dugaan korupsi pengadaan sapi pada Dinas Peternakan Provinsi Aceh dengan nilai Rp 3,4 miliar, vonis dibacakan majelis hakim Nani Sukmawati.

Adapun kasus mendapat Vonis ringan lanjutnya, kasus Pembangunan Gedung Mobil, Terminal Nagan Raya, dimana majelis hakim memutuskan 2 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurangan.

Padahal jaksa penuntut umum (JPU) saat itu menuntut mantan Kepala perhubungan daerah itu 7,6 tahun penjara denda Rp 500 juta subsidar 1 tahun kurungan dan uang pengganti Rp 1,5 miliar.

“Selain tiga kasus yang kita sebutkan diatas, juga masih ada beberapa kasus lain yang mendapat Vonis ringan hingga bebas baik itu terjadi dikabupaten maupun kota di Provinsi Aceh, dan sangat wajar wajar publik bertanya – tanya apa sebenarnya yang terjadi dilingkungan pengadilan Tipidkor Banda Aceh,” ungkapnya dengan nada bertanya.

Merebaknya tren itu menjadi bias bagi aparat penegak hukum, terlebih para anggotanya
Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin selaku kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, seakan
tidak profesional melakukan penanganan kasus korupsi.

Namun yang lebih parah terhadap tren ini dapat melukai rasa keadilan ditengah masyarakat, terutama terhadap kepemimpinan Mahkamah Agung, HM Syarifuddin yang begitu gencar melakukan pemberantasan korupsi namun Ironis kenapa pihak hakim Tipidkor Aceh dengan Gamblang memvonis bebas dan memvonis ringan kasus korupsi .

“Tidak hanya Mahkamah Agung, kita Juga menilai Komisi Yudisial Perlu turun ke Aceh, untuk mengevaluasi para hakim yang menanganani perkara korupsi di Provinsi Aceh,” harapnya.(*)