Jakarta – Anggota DPD RI Abdul Hakim asal Lampung berjanji akan mengawasi implementasi dana desa. Demikian dikatakannya saat menemui puluhan aparat, tokoh dan masyarakat Desa Purwodadi Simpang Tanjung Bintang Lampung Selatan, di Balai Desa, Sabtu (29/2) di Lampung Selatan.
Menurutnya dalam pertemuan itu, fungsi dan tugas DPD RI menyampaikan kehadirannya adalah dalam rangka menjalankan tugas untuk berdialog dan menyerap aspirasi masyarakat di masa reses ini.
Diantaranya sensus penduduk online, terkait pelaksanaannya sudah berjalan seperti apa, selanjutnya tentang UU No 6 Tahun 2014 terkait anggaran dana desa. “Kami ingin mendengar bagaimana gambaran pelaksanaannya dan seperti apa proses desa mengelolanya, serta hal lain yang masih relevan dengan tugas Komite IV yaitu UMKM, lembaga jasa keuangan, dan isu-isu penting yang berkembang di masyarakat,” tutur Abdul Hakim.
Sementara itu Ketua pemekaran Lampung Selatan Puji Sartono mengatakan secara sekilas proses pemekaran Lampung Selatan yang meliputi Merbau Mataram, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Natar. “Pemekaran Kabupaten Lampung Selatan sudah direncanakan sekitar 10 tahun lalu, setelah konsultasi dengan Mendagri harus dilakukan secara tertib dan sesuai aturan, pertama harus menyampaikan informasi ke masyarakat, harus benar-benar melalui studi kelayakan, proses pemekaran studi kelayakan sudah dilakukan kerjasama dengan Unila, hasil studi dinyatakan layak mekar, dengan melihat jumlah penduduk 400.000 ada 86 desa dinilai sudah layak, ujarnya.
Sedangkan Sekretaris salah satu desa, Catur Andoko, mengatakan Musrenbang desa, penyusunan APBDES, digunakan untuk bidang pemerintahan, kader posyandu, pembangunan/infrastuktur, bidang pembinaan (pelatihan kewirausahaan) dan bidang pemberdayaan (penanaman pohon). “Program-program pemberdayaan mohon dibantu untuk mengaksesnya seperti UMKM supaya bisa mengurangi pengangguran di desa,” jelas Catur.
Dalam kesempatan ini Kepala Desa Purwodadi Simpang Lamidi mengaku senang dengan kehadiran senator Lampung tersebut. Untuk itu anggota DPD RI Abdul Hakim mengatakan pihaknya akan terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah pusat maupun daerah, tegasnya.
Dihari yang sama anggota DPD RI Abdul Hakim bersilaturahmi dengan jajaran pengurus BKPRMI di rumah salah satu pengurusnya, Anang Ahmad Mahdi. Senator Abdul Hakim mencatat aspirasi yang masuk. “Semua aspirasi ini akan kami sampaikan dan sinergikan ke pihak-pihak terkait, dan mendorong pemerintah agar memberikan perhatian yang lebih serius terhadap persoalan masyarakat, terutama UMKM, karena menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional,” tutur Abdul Hakim. (ZAR)