Wakil Ketua MPR RI Menyayangkan Jika Dari MUI dan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia Terpapar Dugaan Radikalisme

Selasa, 23 November 2021 | 11:17 WIB

Jakarta, MPOL: Wakil Ketua MPR RI menyayangkan jika dari Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Umum partai Dakwah Rakyat Indonesia terpapar dugaan Radikalisme atau terorisme, demikian Jazilul Fawaid mengatakan dalam diskusi Empat Pilar ” Pancasila Sebagai Tameng Ideologi Radikalisme dan Ekstremisme, Senin (22/11) bersama anggota Fraksi Nasdem Syarief ulah Alkadrie dan dosen Sidratahta Mukhtar, di DPR RI Jakarta.

Menurut Jazilul Fawaid seharusnya, MUI bertugas melakukan deradikalisasi bukan justru sebaliknya, kejadian penangkapan terhadap Anggota Fatwa MUI Zain An Najah dan Ketum PDRI Farid Okbah menunjukan radikalisme bisa menyusup ke semua elemen termasuk lembaga agama. “Bisa juga ke lembaga lembaga yang lain dan radikalisme itu tidak hanya atas nama agama, bisa dalam bentuk-bentuk yang lain, kegiatan-kegiatan radikal kan banyak sekarang, kemarin ada polisi ditabrak sama bandar narkoba, itu juga radikal juga, pornografi sekarang ini radikal juga. Sebab, pornogafi penyebarannya radikal juga menurut saya.”

Kejadian tersebut sangat disayangkan. Terlebih aktornya diduga merupakan bagian dari MUI dan partai politik yang mempunyai ideologi Islam. “Makanya sangat disayangkan kalau ternyata dari kalangan majlis ulama begitu, pengurusnya ada yang terpapar, ada juga ketua Partai Dakwah Republik Indonesia, itu juga terpapar.”

Soal penyebabnya, harus sama-sama dicari. Apalagi, sudah ada undang-undang yang mengatur soal pencegahan dan deradikalisasi. Apa yang terjadi kekinian justru malah sebaliknya. MUI, kata dia, seharusnya melakukan deradikalisasi bukan justru tersusupi. “Mestinya MUI berfungsi sebagai institusi yang melakukan deradikalisasi, tersusupi radikal, ini kebalik-balik.” “Oleh sebab itu, soal paham ini soal perasaan, keterasingan, soal ketidakadilan, soal tidak mendapatkan tempat itu, ya harus diatasi soal rasa juga yang namanya cinta tanah air atau Hubbul Wathon Minal Imaan,” tutur Jazilul Fawaid.

Sedangkan Syarief Abdullah mengatakan Saya kira kaitan dengan ini, tentu pemahaman itu harus selalu Masiflah.
Kita dukung lah Mas Jazil berkaitan dengan salah satunya mungkin Indonesia raya ada lagunya ya mungkin juga ada bau bau keagamaan, Hubbul Waton Minal Iman, ada juga Muhammadiyah punya lagu sang Surya, itu juga memberikan semangat kepada memudahkan pemahaman mainset terhadap generasi muda itu arti pentingnya kita hidup harus damai. Karena Islam itu mengajarkan hablumina Allah wa habluminannaas, ada hubungan ke pada Allah dan ada hubungan kepada sang pencipta atau Allah.

Kemudian dijadikan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan berkelahi tetapi untuk saling mengenal dan mengenali itu ada nilai yang terkandung di dalamnya, maka ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta, artinya itu kita selaku umat manusia saling menyayangi. Di dalam lima sila itu terkandung ajaran-ajaran agama tak ada yang bertentangan. Jadi sampai akhir kiamat kita harus tetap pertahankan ideologi Pancasila ini, tutur Syarief Abdullah Alkadrie.

Sementara itu Sidratahta Mukhtar mengatakan Saya mendorong adanya kebijakan pemerintah yang lebih holistik dengan melibatkan berbagai unsur sekarang ini kan yang lebih menonjol ada pendektan hak power artinya penggunaan densus 88 ya, kemudian penggunaan Brimob atau unsur-unsur kepolisian lain dalam rangka penanggulangan terorisme*

Kalau kita mengacu kepada kebijakan pemerintah, baik undang-undang nomor 5 tahun 2018 maupun terhadap sekitar 7 produk kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir yang terkait dengan penanggulangan radikalisme, intoleransi dan terorisme serta extrimisme berkekerasan, maka yang menjadi problem adalah bagaimana sinergis kebijakan pemerintah ini dengan kebijakan MPR

Jadi perlu ada peningkatan sinergisitas, sinergi antara MPR dengan unsur-unsur pemerintahan dalam rangka penanggulangan terorisme ya kita tahu MPR menggunakan kampus dan masyarakat sebagai sarana atau sebagai tameng untuk melakukan deradikalisasi terhadap kelompok radikal atau ekstrimisme berkekerasan ini, tutur Sidratahta.