Wakil Ketua Komisi VIII DPR FPKB, Marwan Dasopang Desak Data Kemiskinan Mestinya Berada di Kementerian Sosial

Kamis, 19 November 2020 | 20:28 WIB
Jakarta, MPOL: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mendesak data kemiskinan mestinya berada di Kementerian Sosial, demikian Marwan Dasopang mengatakan dalam diskusi dengan tema “Bantuan Sosial Sudahkah Tepat Sasaran”, bersama Menteri Sosial Juliari P. Batubara (virtual) dan anggota Komisi VIII Iskan Qolba Lubis, pakar Komunikasi Emrus Sihombing, Kamis (19/11) di DPR RI Jakarta.
 
Menurut Marwan Dasopang, namanya data kemiskinan itu mestinya berada di kementerian sosial yang menentukan itu menjadi pegangan kita DTKS itu ada di kementerian sosial bukan BPS.
 
Kedua mengenai bantuan sosial masa pandemi covid dengan normal itu berbeda 
masa Pandemi, saya harus acungi jempol terhadap menteri kita ini  memang dalam bayangan kita semerautnya luar biasa, karena memang tiba-tiba terjadi,  ada orang yang merasa tidak dapat, ada orang yang merasa dia juga miskin, ada orang yang tidak berbuat apa-apa tidak dapat,  itu patut kita percayai bahwa data itu tidak tepat sasaran dan banyak yang terlewatkan, itu di awal-awal.
 
Tetapi kemudian  setelah disisir,  kalau masih ada ya tentu masih ada,  tapi bagian dari perencanaannya sudah berjalan dengan baik, itu satu.
Kedua, diawal-awal Pak Yuliari  menjadi Menteri sosial,  saya sudah mengajak beliau, apa mungkin masyarakat kita berharap tetap menerima bantuan,  ini barat ibarat bahasa sosial agama, apakah ada orang yang merasa ingin tetap disedekahi, tidak ingin bergeser menjadi orang yang bersedekah, pasti orang akan mau bersedekah.
 
Karena itu data penerima BPNT, waktu itu 15 juta keluarga, menurut saya kebanyakan,  tidak ketemu orangnya, kalian tahu, saya minta Menteri Sosial mari kita mengurangi,  mengurangi bantuan sosial itu tidak mudah, ada  resikonya,  itu bisa dia digempur materi sosialnya, tapi menteri sosialnya berani, kita berani itu, kalau nggak salah menjadi 12,3 juta  kita kurangi.
 
Anggaran yang ada itu lebih baik kita berikan untuk bantuan stimulan bagi masyarakat yang berkemampuan untuk bergerak menjadi orang bersedekah, beliau  siap, saya bilang top,  karena sebelum-sebelumnya saya meminta tidak ada yang berani.
 
Tetapi Panemi kembali muncul, malah menjadi 20 juta. 15 juta bergeser menjadi 12,3 juta  ini menjadi 20 juta. Karena  saya ingin mengajak kita semua itu untuk memberikan kesempatan kepada Kemensos yang namanya data  kemiskinan kita letakkan di Kementerian Sosial
 
Kalau kita melihat sekarang,  bantuan sosial pemerintah jangan kita melihat hanya di kementerian sosial, diseluruh kementerian itu ada bantuan sosial, kalau kita gabung semua itu Pak, rasanya sudah kaya itu semua.
 
Karena itu mari kita bersama kita desak pemerintah, kita yakinkan bahwa DTKS itu harus ada di Kemensos. Akhirnya orang tidak bisa  membuat program sendiri, sasaran saya untuk listrik harus sekian, sasaran saya untuk kesehatan sekian, sudah diaudit itu, ternyata setelah dikumpulkan orang bisa menjadi kaya, cukup pinjaman modal hanya 20 juta Pak, ternyata setelah kita kumpul bantuan sosial dari semua jenis, itu yang bisa 30 jutapersatu keluarga.
 
Karena itu komisi VIII sudah  mendesak dan kita memberikan anggaran untuk pusdatin sebagai pusat pendataan yang akan melakukan perubahan perbaikan data, memang ada  kendala  tentang undang-undang otonomi daerah, sehingga pendataan  harus ikut pemerintah kabupaten dan kota, karena itu ya kita perbaiki.
 
Memang terkadang agak lambat waktunya menunggu data itu, sehingga orang keburu meninggal baru datanya sampai, data miskin, kita bantulah dia, eh ternyata oranganya sudah meninggal, inikan kelamaan.
 
Itulah persoalan yang kita hadapi, mudah-mudahan ini menjadi semangat buat bapak menteri untuk meyakini kementerian ini sebetulnya bisa menjadi  data terpadu untuk kemiskinan  sehingga pemerintah bisa meletakkan program pembangunan nya lewat data kemiskinan itu, tutur Marwan Dasopang.