RUU PDP Sangat Penting Mengingat Kebocoran Data

Rabu, 9 Juni 2021 | 13:59 WIB
Jakarta, MPOL: Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sangat penting mengingat kebocoran data yang terjadi, demikian anggota Komisi I DPR, Christina Aryani, mengatakan dalam forum legislasi “Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi” bersama Direktur Information and Commnication Technology Heru Sutadi, dan Ketua Umum Orbital Kesejahteraan Rakyat Poempida Hidayatullah, Selasa (8/6) di DPR RI Jakarta.
Menurut Christina keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) sangat urgen. Apalagi belakangan ini kasus kebocoran data kembali terjadi. Pembahasan RUU PDP saat ini masih dilakukan oleh DPR. Panitia kerja (Panja) RUU PDP juga sudah dibentuk pada 1 September 2020 lalu. “Tentunya Komisi I melakukan segala upaya banyak sekali RDP yang kami lakukan, kami mengundang pakar-pakar, kami mengundang asosiasi untuk mendapat masukan-masukan.”
Selain itu, Komisi I juga melakukan kunjungan ke sejumlah LSM, NGO untuk meminta masukan. Proses penyerapan aspirasi juga terus dilakukan DPR. “Jadi kami perlu menggali terlebih dahulu.”
RUU PDP saat ini sudah dibahas di dua kali masa sidang. Rencanannya akan diperpanjang kembali untuk masa sidang ketiga.
Saat ini kami sedang menunggu lampu hijau dari Bamus agar kami bisa mulai membahas itu sekilas dari perjalanan RUU PDP,” tutur Christina.
Sedangkan Heru Sutadi mengatakan kalau kita lihat memang kebetulan saya menjadi e-paeser di beberapa kementerian di Timur Tengah dan memang sekarang ini secara Internasional sedang terjadi perhatian terhadap data, sebab kalau kita bicara tentang ekonomi digital, salah satu komponennya adalah data.
Data majalahnya Digital Economyekonomi  mengatakan Data Is the New Oil ini juga yang  disampaikan Pak Jokowi ketika sidang dengan DPR di 2019, bahwa data ini adalah kekayaan baru. Sebab kalau kita bicara tentang data ini bisa digunakan macam-macam,  bayangkan saja kalau misalnya data itu bocor katakan misal sekarang ada data kesehatan kita bocor gitu ya,  mungkin kalau misalnya soal NIK, NPWP gitu ya,  itu mungkin masih data pribadi yang memang ini berbahaya,  tapi kalau misalnya dia sampai masuk katakanlah kondisi kesehatan kita gitu ya,  kita sakit apa,  kita minum obat apa,  segala macam tentu ini juga merugikan Indonesia secara general.
Kalau kita lihat memang Indonesianya agak terlambat dalam hal data jadi kalau kita lihat di India,  mereka dari 2014 kemudian juga terutama memang  dipicu oleh uni Eropa dengan  GDPR (general data protection regulation)  sehingga ini banyak ditiru oleh negara-negara untuk kemudian mengadopsi.
Jadi memang kita mendorong temen-temen DPR dan juga pemerintah untuk dapat segera menyelesaikan perlindungan data pribadi, tapi memang undang-undang itu kan ujungnya itu adalah tulisan, sehingga  bagaimana tulisan itu menjadi sesuatu yang bisa di enporce, kita ada di UU ITE, tapi kemudian juga masalah sanksinya misalnya kerugian yang diakibatkan dari kebocoran data,  ini kan agak repot, tutur Heru Sutadi.
 
Begitu juga Poempida Hidayatulloh mengatakan di era digital 40 ini yang dituju adalah mengimplementasikan revolusi Industri 40 ini, kita ingin yang mengejar namanya kesejahteraan berbasis digital.
Ini harus memang diupayakan,  musuhnya apa, musuhnya adalah satu, salah satunya yang paling penting adalah keamanan data, tadi  Pak Heru dah bilang bahwa data is the new oil,  kalau oilnya  bocor bisa dijual di pasaran bebas, ga ada pasarannya lagi, kita ga bisa jualan dengan harga premium lagi, nah ini jadi persoalan,  sehingga saya benar-benar mendukung temen temen di Komisi I,  UU PDP ini menjadi sangat sangat penting
Kebocoran dari suatu data itu, kalau kita mereferensi kepada basis perlindungannya ini  dilindungi oleh undang-undang dasar,  pasal 28(G) itu jelas tentang data pribadi itu,  sehingga kebocoran ini adalah sebenarnya merupakan pelanggaran yang inkonstitusional,  kalau sudah inkonstitusional mepet-mepet ke Makar dan hukumannya harus berat sekali.
Oleh karena itu dalam menjaga yang namanya data ini harus hukumannya seberat-beratnya  ya silahkan aja lah teman-teman di DPR mungkin dengan dari pemerintah formulasikannya,  tapi kalau saya melihat kalau di beri ruang selesai kita, tegas Poempida