RUU KIA (Kesejahteraan Ibu dan Anak) Sangat Menarik Tentang Cuti 6 Bulan Bagi Ibu Hamil

Selasa, 21 Juni 2022 | 19:21 WIB

Jakarta, MPOL: RUU Kesejahteran Ibu dan Anak (KIA) sangat menarik tentang cuti 6 bulan bagi ibu hamil, demikian Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya (F.Nasdem) mengatakan dalam Forum Diskusi Legislasi “RUU Kesejahteraa Ibu dan Anak Komitmen DPR RI Wujudkan SDM Unggul” bersama anggota Badan Legislasi (Baleg) Ledia Aditya (FPKS), anggota Baleg Hj.Luluk Nur Hamidah (virtual) dan Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Agustina Erni,serta Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, Selasa (21/6) di DPR RI Jakarta.

Menurut Willy Aditya ini satu lagi UU kalau saya bilang sesuatu yang luar biasa, ini menunjukan komitmen politik DPR terhadap, kalau di TPKS, anak, Perempuan, kaum disabilitas, kalau ini agak lebar sedikit, perempuan, anak, keluarga. Jadi suatu hal yang harus kita lihat kadang-kadang kita ini dibilang negara Liberal ya sangat bukan Liberal juga, sangat brutal, tidak ada formula untuk keluarga.

Kita lihat bagaimana ekstinitas antara Ruler dan dan Urban itu menjomplang sekali. Jadi undang-undang ini hadir untuk kemudian mengingatkan kita ini mau menjadi negara yang mana, Kalau kita berkaca di Jerman, CDU dan CSU partai yang selalu dominan, itu kampanyenya satu, fokus selalu berkampanye tentang beradaan keluarga, eksistensi keluarga. Kita bersyukur ini diinisiasi oleh partai kebangkitan bangsa, ada Mbak Lulu yang hebat, yang menginisiasi ini, tapi sebelumnya juga ada PKS yang negosiasi tentang ketahanan keluarga, tutur Willy Aditya.

Sedangkan Luluk Nur Hamidah mengatakan beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahka kita sangat prihatin, karena melihat penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak ini masih diselenggarakan,.. tetapi di sisi lain bahwa bangsa Indonesia memiliki semacam manusia yang sangat besar, katakanlah seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi berkali-kali kita ingin menjadi kekuatan ekonomi ke-4 dunia, kemudian juga 100 tahun Indonesia di 2045 kita ingin mewujudkan Indonesia emas, itu generasi yang berkualitas, yang unggul, yang punya daya saing yang kreatif, inovatif dan model yang mungkin sangat ideal.

Tetapi di sisi lain kita juga punya fakta-fakta yang yang kebalikan dari semua keinginan luhur itu, dimana angka stunting yang sangat tinggi ini kan tidak bisa kita anggap sebagai sekedar problem numbers atau angka karena memang dari sisi angka memang sudah sangat besar, kita ini masih 24% ledakan nasional tetapi di beberapa daerah provinsi, kabupaten bahkan di tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kabupaten tertentu bahkan namanya stunting itu bisa diatas 30% ,40% bahkan salah satu desa angka penting itu yang sampai 50% di salah satu desa.

Ini kondisi yang menurut saya pasti akan menjadi hambatan yang sangat serius, kalau kita bicara tentang daya saing kita sebagai sebuah bangsa, kemudian juga keinginan kita untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia dengan kondisi yang terbaik yang bisa kita hadirkan di mata dunia.

Kemudian yang kedua, bahwa undang-undang kesejahteraan anak misalnya, ini juga sudah sangat lama sekali karena disahkan tahun 79 dan sampai sekarang ini belum bisa ya untuk kita pakai lagi mengingat perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat, termasuk tentang nilai-nilai baru yang berkembang di keluarga, di di tengah-tengah kita yang mengalami perubahan yang sangat-sangat besar khususnya yang terkait dengan kesetaraan, yang terkait diskriminasi atau bahkan nilai-nilai baru di mana tanggung jawab keluarga dengan suami, perawatan kemudian pengasuhan yang terkait dengan anak, itu bukan lagi semata-mata menjadi domain yang perempuan, tetapi ini adalah kerja sama antara suami istri ayah atau Ibu atau bahkan keluarga dan juga melibatkan keluarga dan masyarakat secara umum, tutur Luluk Nur Hamidah.

Begitu juga Andy Yentriyani mengatakan hal lain karena kita mengenali bahwa ini masih sulit untuk diterapkan, bahkan dengan untuk yang 3 bulan, 6 bulan itu ideal, 6 bulan itu ada sejumlah negara yang sudah melakukan, India dengan populasi yang sebesar itu 6 bulan mereka, 24 Minggu cutinya.

Negara chechnya itu 28 minggu, jadi kita bukan negara-negara pertama sebetulnya, dan ada beberapa negara cutinya udah sampai panjang banget tuh setahun dan berbayar bahkan. Kita perlu memastikan bahwa ada juga kesempatan perusahaan-perusahaan atau tempat kerja yang ingin melakukan, tapi mungkin enggak cukup, kalau di India saya ingat sempat baca-baca tuh mereka mengandaikan perusahaan yang wajib memenuhi ini yang misalnya pekerjaannya di atas 10 orang, kalau saya enggak salah jadi dia udah punya kriterianya.

Lalu juga ada pengaturan tentang bagaimana negara bisa membantu untuk membayarkan dulu dana talangannya kalau kapasitas perusahaannya tidak memungkinkan untuk ini, karena kan cukup berat ya 100% 3 bulan pertama, 75% 3 bulan berikutnya gitu.

Satu lagi yang sangat penting adalah soal pengawasan harus tepat sekali karena pada titik ini kita lihat pengaduan pengaduannya kan juga masih membutuhkan ruang-ruang yang memungkinkan pengaduan itu tidak berakibat pada pemutusan hubungan kerja, nah gimana caranya, karena itu salah satu yang sangat penting ini kayak kita mainkan karambolan gitu, jadi rancangan undang-undang ini memaksa kita untuk melakukan juga di saat bersamaan nanti setelah undang-undang ini disahkan atau bisa berbarengan adalah melakukan proses harmonisasi dengan undang-undang lain misalnya tadi undang-undang ketenagakerjaan, karena kalau enggak nanti dia berkontraktori, tutur Andy Yentriyani.