Regulasi di Bidang Pertanian Harus Mampu Lindungi Daerah Lumbung Pangan Nasional

Selasa, 11 Februari 2020 | 23:39 WIB

Jakarta (medanposonline.com) – Regulasi di bidang pertanian harus mampu lindungi daerah lumbung pangan nasional. Demikian Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dalam pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Selasa, (11/2) di Surabaya.

Menurutnya pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Komite II DPD RI berharap agar UU tersebut mampu mendorong kebijakan pemerintah untuk peningkatan produksi pertanian, terutama di daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan nasional.

Diharapkan implementasi UU tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dapat berjalan dengan baik di Jawa Timur dan menjadi pendorong meningkatnya produksi pertanian yang akan mesejahterakan petani. “Sistem budi daya tanaman perlu memberikan kontribusi pada pembangunan pertanian yang mensyaratkan peningkatan produktivitas dan efisiensi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Yorrys Raweyai.

Sementara itu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Jawa Timur, Ardo Sahak, mengatakan jika Jawa Timur disebut lumbung pangan nasional karena produksi pertanian dan peternakannya mengalami surplus, dan itu bisa menopang kebutuhan pangan di Provinsi lain di Indonesia. “Jawa Timur banyak menyuplai hasil pertanian dan peternakan ke Provinsi lainnya,” kata Ardo.

Sedangkan Kadis Pertanian Pemprov Jatim, Hadi Sulistyo, mengatakan produksi pertanian di Jawa Timur didominasi oleh padi, jagung, dan kedelai. Pada tahun 2019 mengalami surplus sebesar 2,3 juta ton dan jagung mengalami surplus sebesar 4,3 juta ton. “Kontribusi tanaman pangan di Jawa Timur, untuk tahun 2018, padi menyumbang 18,6 persen, jagung 21,8 persen. Untuk 2019, padi 19,27 persen, jagung 22,46 persen, kedelai 33,83 persen. Jadi ada kenaikan di tiap tahunnya,” katanya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pertanian di Jawa Timur pada tahun 2020 ini. Yaitu menurunnya alokasi pupuk bersubsidi dan permasalahan alih fungsi lahan pertanian yang produktif menjadi lahan lain. Untuk pupuk bersubsidi, dirinya mengungkapkan pada 2019, Jawa Timur mendapat alokasi 2,6 juta ton pupuk, dan 2020, dari usulan 4,9 juta, disetujui 1,3 juta ton. Terkait pencegahan alih fungsi lahan, Hadi mengatakan Pemprov Jatim sudah mengeluarkan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), namun saat ini baru 14 dari 29 Kabupaten/kota yang telah membuat perdanya.

Senator dari Jawa Timur yang hadir dalam pertemuan tersebut, Adilla Azis, berharap kepada Pemprov untuk memberikan pelatihan keahlian di Desa Sumberejo, Malang. Tujuannya agar masyarakat di desa tersebut dapat sejahtera seiring dengan adanya peningkatan produksi pertanian di bidang holtikultura. Sementara itu senator dari Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi, Senator dari Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni, dan Senator dari Kalimantan Tengah Yustina Ismiati, meminta agar Pemprov Jatim benar-benar berupaya untuk mencegah adanya alih funsi lahan pertanian.

Begitu juga Senator dari Provinsi Jambi, Ria Mayang Sari, meminta agar Pemprov Jatim juga bekerjasama dengan pemerintah desa dalam peningkatan produktivitas pertanian. Apalagi desa telah memiliki dana desa yang bisa digunakan untuk mengembangkan pertanian dan menyejahterakan masyarakat petani di desa tersebut. Karena selama ini, salah satu masalah yang dihadapi petani di desa adalah masalah permodalan dan pemasaran hasil pertanian.  (ZAR)