Program Pendidikan Harus Disesuaikan Agar Adaptif terhadap Kebijakan saat Pandemi

Senin, 3 Mei 2021 | 20:50 WIB

Jakarta, MPOL: Sejumlah progrsm pendidikan harus disesuaikan agar Adaptif terhadap kebijakan saat Pandemi demikian Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam diskusi Empat Pilar “Hardiknas dan Tantangan Merdeka Belajar di Tengah Pandemi, bersama Syaiful Huda (PKS), pengamat Pendidikan Indra Charismiaji, Senin (3/5) di DPR RI Jakarta.

Menurut Lestari Moerdijat “Program Merdeka Belajar memang harus kita gaungkan, namun harus dilakukan juga sejumlah penyesuaian dengan perkembangan kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini.

Harus segera dilakukan asesmen menyeluruh terhadap sejumlah program Pendidikan Nasional agar terjadi penyesuaian terhadap kondisi aktual masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini.

Gagasan dan gerakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek sebaiknya melakukan refocusing terhadap beberapa isu antara lain infrastruktur dan teknologi; Kebijakan, prosedur dan pendanaan; Kepemimpinan, masyarakat dan budaya; serta Kurikulum, pedagogi dan asesmen.

Refocusing sejumlah isu itu, dimaksudkan untuk melihat kebutuhan masing-masing ranah yang harus disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya bisa ditangani.

Empat fokus program Merdeka Belajar, harus segera mendapat prioritas, terutama dalam mendorong proses belajar yang produktif dan berkesinambungan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), ujar Rerie, harus secepatnya membuat katagori proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan beberapa klasifikasi, seperti daerah mana saja yang memiliki infrastruktur dan teknologi paling kuat, sedang dan lemah dalam hal jaringan.

Secara umum, masalah yang dihadapi sektor pendidikan nasional saat ini terkait faktor geografis, tata kelola dan regulasi di masa pandemi ini.

Sehingga, kita harus menemukan cara-cara baru untuk menentukan proses pembelajaran yang tepat dalam kondisi pandemi ini. Karena sektor pendidikan, jelasnya, termasuk sektor yang paling terdampak saat ini, sekitar 60 juta pelajar terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh.

Kondisi tersebut, sudah berjalan lebih dari satu tahun dan kita menghadapi ancaman learning loss, karena pengetahuan yang sudah dikuasai para pelajar hilang karena pola belajar yang berubah, tutur Lestari Moerdijat.

Sedangkan Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda berpendapat, pandemi Covid-19 ini membuka mata setiap orang bahwa dunia pendidikan kita masih banyak menghadapi masalah.

Sekolah di tanah air, masih menghadapi soal sanitasi, akses internet, akses siaran TV dan kelengkapan sarana. Dengan sejumlah kondisi riil sektor pendidikan nasional kita, para pemangku kepentingan seharusnga bisa membuat program yang lebih tepat sasaran, tuturnya.

Sementara itu Indra Charismiadji mengatakan, learning loss sebenarnya sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19.

Mengutip Bank Dunia, bahwa anak Indonesia dinilai buta huruf secara fungsional, artinya bisa membaca tetapi tidak memahami apa yang dibacanya. “Kemampuan membaca anak Indonesia terbilang rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara di dunia.”

Ia berharap, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dari komunitas digital itu mampu membawa generasi penerus bangsa melek literasi digital, budaya dan ilmu pengetahuan, tutur Indra.