Pinjol Marak Karena Kurangnya Alternatif Masyarakat dalam Mendapatkan Pinjaman

Selasa, 19 Oktober 2021 | 18:49 WIB

Jakarta, MPOL: Pinjol (pinjaman online) marak karena kurangnya alternatif masyarakat dalam mendapatkan pinjaman, demikian anggota Komisi XI DPR RI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan dalam forum diskusi Legislasi “Beantas Pinjol Ilegal, Seberapa Kuat Aturan OJK”? bersama juru bicara OJK Sekar Putih Djarot dan Head of center Innovation and Digital Ekonomi INEF Nailul Huda, Selasa (19/10) di DPR RI Jakarta.

Menurutnya kondisi kebutuhan masyarakat yang begitu besar dan tidak diimbangi dengan suplai ketersediaan dana telah menyebabkan biaya meminjam (borrowing costs) cenderung tinggi. Berbagai layanan pinjaman online (pinjol) menjamur, termasuk yang ilegal. Keadaan seperti itu juga diperparah dengan kurangnya alternatif bagi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi ke bawah, mendapatkan pinjaman uang.

“Masalah masyarakat kita itu selain terdampak kemiskinan tidak ada pula alternatif, maka kita perlu menyediakan alternatif itu.” Jika melihat problem pinjol ilegal dari perspektif suplai, maka salah satu solusinya ialah dengan memperbanyak suplai dana segar dengan menurunkan suku bunga pinjaman. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas juga harus mampu berperan lebih dalam mengatasi problem pinjol ilegal di tengah masyarakat ini.

“Kenapa tidak OJK membuat unit pelayanan persis di tengah-tengah pasar,” sebut Hendrawan. Sehingga, para pedagang kecil dan masyarakat banyak dapat terbantu dengan informasi dari pengawas lembaga keuangan tersebut. Peran literasi dengan OJK turun langsung ke tengah masyarakat tersebut dinilai sangat diperlukan saat ini.

OJK juga dapat lebih mendorong perannya mengingat regulasi yang mengatur wewenang dan kuasa lembaga itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam beleid itu OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh sektor keuangan termasuk lembaga pembiayaan seperti pinjol.

Dalam situasi digitalisasi yang masif di tengah masyarakat saat ini menyebabkan berbagai kebutuhan hadir secara instan, begitupula terkait utang alias pinjaman. Namun politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mewanti-wanti, di kala keinginan memperoleh pinjaman cepat tersebut juga hadir pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi digital agar juga cepat menjadi kaya, tutur Hendrawan Supratikno.

Sedangkan Sekar Putih Djarot pemberantasan pinjol ilegal ini sangat membutuhkan sinergi lintas kementerian dan juga lembaga
sudah ada komitmen bersama yang sudah ditandatangani sebagai nota kesepahaman dan komitmen bersama antara OJK, kepolisian republik Indonesia, Kemen UKM dsn juga Bank Indonesia untuk bersama-sama kami memberantas pinjol ilegal sampai ke akar-akarnya.

Hal ini dilakukan secara bersama karena emang dari sisi OJK transaksi dana yang dilakukan itu ada yang melalui bank sehingga emang harus ada pembinaan terutama tidak memperbolehkan Bang untuk melapis fasilitasi hal tersebut. Median dari Bank Indonesia ini merupakan sebagai jantungnya karena banyak perusahaan tranfer dana yang digunakan untuk mentransfer dana pinjol ilegal ini.

Sehingga perlu pembinaan dan juga kewaisi yang sangat kuat untuk memutus aksesnya tersebut. Dari sisi kemenkop banyak memang pinjaman online ini basisnya seperti menggunakan dalam hal ini seperti koperasi.Untuk kemenkominfo penawarannya ini dilakukan melalui web aplikasi atau SMS dan media sosial lainnya sehingga ini perlu dilakukan pemblokiran oleh kominfo secara dini.

Lalu dari kepolisian republik Indonesia karena ini adalah tindak kejahatan, di sana ada penipuan, perasaan, pemalsuan, teror dan intimidasi, ini merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan dan masyarakat dirugikan dan dilaporkan polisi untuk melakukan proses penegakan hukum. OJK sendiri, kami secara aturan maupun regulasi bisa dikatakan bahwa pinjaman online legal itu adalah pinjaman yang memang terdaftar di OJK dan ini merujuk kepada peraturan OJK 77 / 2016, kami menyadari bahwa kami harus terus meningkatkan atau menata ekosistem daripada industri yaitu sendiri salah satu strategi untuk mencegah maraknya pinjol ilegal itu OJK melakukan moratorium pendaftaran yang sudah kami lakukan sejak tahun 2020 bulan Februari, untuk memastikan kesiapan para pelaku industri yaitu sendiri untuk menjaga kualitas pelayanan, dikelola secara profesional dan ini memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa memenuhi ketentuan dari perlindungan pada masyarakat, tutur Sekar Putih.

Sementara itu Nailul Huda mengatakan alangkah baiknya ketika OJK bisa mengatur Toh API sudah melakukan himbauan bahwa untuk para pelaku pinjaman legal yang terdaftar di API itu suku bunga 0,08 % perhari kalau bisa kita diturunkan, sehingga tidak terlalu membebankan masyarakat, sehingga kemarin juga ada cerita pinjam 10 juta bunganya 20 juta, jadi hal hal seperti itu yang harus kita perbaiki sebenarnya.

Kemudian masalah TKB 90, memang kalau kita lihat sudah membaik pada pertengahan tahun ini sempet drop diangka 91, saat ini sudah balik lagi keangka 4,98 %, yang harus diantisipasi juga sebenarnya, jangan sampai itu kalau perbankan kan 5% batasannya mungkin untuk TKB 90 kalau bisa ada batasnya, jangan sampai karena ini berhubungan sama lender di berikan sebuah kepastian .
Kemudian ada satu lagi yaitu keterlibatan perempuan bahwa ada data menarik dimana perempuan itu dia lebih banyak nunggak nya ketimbang laki laki. Ini harus diperhatikan juga bahwa memang finansial literasi dan sebagainya itu untuk perempuan itu relatif masih rendah dan menjadi sasaran empuk untuk pinjol online ilegal untuk bisa menarik keuntungan dari sana, tutur Nailul Huda.