Perlu Wajib Pandu Untuk Keselamatan Kapal Bernavigasi Di Selat Malaka dan Selat Singapore 

Selasa, 19 Mei 2020 | 20:50 WIB
Medan, MPOL.Com : Indonesian Maritime Pilots’ Association (Inampa) mendesak pemerintah agar meningkatkan keamanan dan keselamatan maritim bagi kapal-kapal yang bernavigasi di Selat Malaka dan Selat Singapore, melalui pemanduan kapal.
Desakan itu karena Inampa melihat beberapa hari belakangan ini banyak  kejadian kandasnya kapal di perairan strategis tersebut, salah satunya Kapal MV. Shahraz berbendera Iran, IMO No. 9349576, di atas karang berakit di dekat jalur Traffic Separation Scheme (TSS) East Bound pada posisi 0111283’N 10352876’E.
Lalu, MV Samudera Sakti 1 berbendera Indonesia IMO No. 9238258 juga kandas di atas karang batu berakit pada posisi sekitar 300 yard sebelah Selatan MV.Shahraz, di dekat jalur Traffic Separation Scheme (TSS) East Bound Selat Singapore pada posisi 0111116’N 10352950’N.
Keduanya terjadi pada tanggal 10 dan 11 Mei 2020. “Kejadian itu sangat kami sayangkan, padahal lokasi tersebut padat traffic dan tersedia layanan pandu, baik dari Pelindo 1 yang menyelenggarakan pemandu di Selat Malaka, dan badan usaha pemerintah (BUP) lainnya yang telah mendapat pelimpahan dari pemerintah,” kata President Inampa, Pasoroan Herman Harianja, didampingi Vice President Bidang Hubungan Antar Lembaga/Hubungan Internasional Capt. Syamsul Bahri Kautjil, M.Mar, Pandu Selat Malaka Capt. Apri Hutagalung, M.Mar, dan Biro Legal/Hukum Sihar HP. Sihite, SH,MM, dan pengurus lainnya di Medan, Selasa sore (19/5/2020).
Herman menyatakan bahwa asosiasinya mendesak pemerintah agar pada jalur tersebut dijadikan perairan wajib pandu guna meningkatkan keselamatan berlayar bagi kapal-kapal yang sedang bernavigasi.
“Seperti diketahui bahwa jalur Selat Malaka dan Selat Singapore dilalui hampir 200 kapal setiap hari dari berbagai ukuran dan jenis kapal yang sangat rentan terhadap kecelakaan maupun kandas ataupun jenis kecelakaan lainnya yang membawa efek negatif terhadap lingkungan, orang, perdagangan dan kapal itu sendiri dan banyak lagi persoalan yang akan timbul,” ujarnya.
Menurut Herman, pihaknya juga mengharapkan Pemerintah melakukan penertiban para oknum aparat hukum yang sering merazia kapal tanpa prosedur yang jelas.
“Di saat ekonomi bangsa sedang melesu karena Covid-19 dan pihak swasta sektor maritim pelayaran, jasa STS dan turunannya, tengah berusaha untuk meningkatkan devisa bagi negara dan pekerjaan bagi warga, ini justru ada ulah oknum yang sering kali tidak prosedural dan mengada-ngada yang akibatnya membawa konsekuensi sangat fatal
terhadap kerugian ekonomi, politik, sosial, terutama image kepada pihak luar negeri tentang kepastian hukum berbisnis di Indonesia,” ungkap Herman.
 Kata Herman, Inampa  bersama Indonesian National Shipowners’ Association (Insa) dan asosiasi maritim lainnya berharap agar Presiden Joko Widodo segera menuntaskan keamanan dan keselamatan di dua selat yang disebutkan rawan.
“Kita terlalu banyak instansi yang mengurusi dan campur tangan di laut. Seyogianya Coast Guard RI sebagaimana diamanatkan UU No.17 Tahun 2008, harusnya tampil sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk keamanan dan keselamatan kapal saat berlayar,” tambahnya lagi.
Sebagai organisasi profesi, Inampa selalu menyuarakan perlunya pemahaman komprensif dari aparat penegak hukum agar lebih koordinatif seperti, di pelabuhan ada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
(KSOP).yang bertanggung jawab tentang urusan keselamatan/keamanan kapal-kapal niaga yang melakukan aktivitasnya.
“Hilangkan ego sektoral, bangsa ini perlu kepastian hukum dalam melakukan bisnis maritim,” serunya.
Perlu diketahui bahwa kontribusi maritim terhadap produk domestik bruto (PDB) kita masih kecil, masih pada kisaran 4-5 persen per tahun. Bandingkan dengan Singapore, Malaysia, Thailand dan Vietnam sudah dua digit. Hal itu dikarenakan antara lain akibat birokrasi yang bertele-tele di sektor kemaritiman, dan itu membuat
pihak luar enggan masuk Indonesia,  padahal potensi negeri ini sangat luar biasa.
“Inampa juga telah berkontribusi besar di sektor kemaritiman, baik itu secara global, regional, maupun nasional. Bahkan sampai pada skala lokal dalam perspektif maritime safety, security, environmental protection, dan maritime sustainability untuk kemaslahatan umat manusia,” jelasnya.
Sebagai World Class Maritime Pilot, maka Inampa  juga menerapkan standard pelayanan sesuai protokol di masa Covid-19 di berbagai pelabuhan, seperti di Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar, serta pelabuhan lainnya, agar tetap bisa melayani kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan.
Pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapore terus didorong penerapannya termasuk di Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki)  I, II, dan III untuk meningkatkan keselamatan bernavigasi di perairan juridiksi Indonesia. Karena 40 persen perdagangan maritim dunia melalui perairan Indonesia.
“Dengan demikian, peranan maritime pilot menjadi sangat vital untuk meningkatkan aspek keselamatan, security, sosial, politik, ekonomi dan lingkungan,” pungkasnya.