Penyalahgunaan Data Pribadi Bisa Dikenai Sanksi Hukum Berdasarkan RUU PDP

Selasa, 4 Agustus 2020 | 19:41 WIB
Jakarta, MPOL : Penyalahgunaan data pribadi bisa dikenai sanksi hukum berdasarkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), demikian Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo RI, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan dalam forum Legislasi “RUU Perlindungan Data Pribadi, Dapatkah Data Warga Terlindungi?” bersama anggota Badan Legislasi DPR RI/Anggota Komisi I DPR Christina Aryani (F-Golkar), Syaifullah Tamliha (F-PPP), dan Sukamta (F-PKS), Selasa (4/8/20) di DPR RI Jakarta.
Menurut Semuel Abrijani Pangerapan, data setiap warga negara Indonesia (WNI) sudah tersebar di mana-mana, baik di data kependudukan, kesehatan, perbankan, bahkan media sosial seperti facebook, instagran, twitter, email, dan lain-lain, maka data pribadi tersebut harus dilindungi oleh negara melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Karena itu, jika terjadi penyalahgunaan data pribadi tersebut, maka bisa dikenai sanksi hukum berdasarkan RUU PDP ini. “Itulah pentingnya RUU PDP yang kita ajukan ke DPR RI ini.”

Jika RUU PDP itu sama dengan CCTV dimana rekaman CCTV tersebut tidak boleh disalahgunakan oleh siapapun, kecuali untuk kepentningan penegakan hukum. “Jadi, hanya para penegak hukum yang boleh memanfaatkan isi rekaman CCTV tersebut bagi penegakan hukum itu sendiri.”

Diakuinya jika data pribadi tersebut bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja, namun peruntukannya harus sesuai aturan perundang-undangan. “Sehingga kalau ada oknum, lembaga, perusahaan dan organisasi yang menyalahgunaan, bisa djatuhi sanksi hukum yang berlaku,” tutur Semuel Abrijani.

Sedangkan Christina Aryani mengakui memang ada UU ITE, UU Perbankan, dan UU data pribadi terkait lainnya. Namun, yang belum optimal diterapkan adalah penegakan hukumnya. Karena itu, Komisi I DPR RI sepakat untuk mensosialiasikan RUU PDIP dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik kalangan akademisi, masyarakat, dan para ahli untuk memberi masukan terhadap RUU PDP ini. “DPR menargetkan Oktober 2020 nanti sudah selesai.”

Tapi, Christina belum mengetahui adanya kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan dan Perancis. Untuk itu, DPR akan minta Kominfo RI menjelaskan kepada DPR terkait latarbelakang dan alasan kerjasama teknologi dengan kedua negara tersebut.

“Tapi, data infrastruktur data center yang strategis itu memang wewenangnya pemerintah. Soal kebocoran siapa yang akan bertanggungjawab, maka akan diatur dalam RUU PDP ini,” tutur Christina Aryani.

Sementara itu, Sukamta mengatakan persoalan perlindungan data pribadi adalah yang perlu dipertimbangkan. “Presiden sudah berkali-kali bicara soal pentingnya data, data adalah kekayaan baru dan hari ini data ini juga sudah menjadi properti, sebagaimana kendaraan dan rumah, tetapi perlindungan terhadap data, walaupun kita punya 32 undang-undang dan peraturan yang menyebar ke mana-mana, tetapi secara komperhensip yang mengatur ini belum cukup,” tutur Sukamta. **