Pentingnya PPHN yang Tidak Bisa Digugurkan Oleh Judicial Review Ataupun Perppu

Selasa, 2 Agustus 2022 | 21:57 WIB

Jakarta, MPOL: Pentingnya PPHN yang tidak bisa digugurkan oleh Judicial review ataupun Perppu demikian Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan saat peluncuran dan bedah buku ‘Memperadabkan Bangsa. Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia,’ Selasa (2/8) di DPR/MPR RI Jakarta.

Ketua MPR RI mengapresiasi lahirnya buku ‘Memperadabkan Bangsa. Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia’ yang disusun oleh berbagai pakar dari Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Tim Penulis antara lain terdiri dari Ahmad Zacky Siradj, Indri Ayu, Wisnubroto, Mayjen TNI (purn) I Dewa Putu Rai, Manuel Kaisiepo, Bambang Pharma Setiawan, Prasetijono Widjojo, Ansel Da Lopez, Susetya Herawaty, Novia Fitri, dan Halili Hasan.

Selain membumikan Pancasila, berbagai organisasi intelektual tersebut juga konsisten memperjuangkan agar Indonesia memiliki Haluan Negara, atau yang kini dikenal dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Saat ini, berbagai fraksi dan kelompok DPD di MPR RI telah memiliki kesamaan pandangan tentang pentingnya menghadirkan PPHN. MPR RI juga telah memiliki terobosan hukum agar PPHN bisa dihadirkan melalui Konvensi Ketatanegaraan, sehingga tidak perlu melakukan amandemen terhadap konstitusi.

“Hadirnya PPHN sebagai peta jalan pembangunan yang memberi arah pencapaian tujuan negara dengan mempertemukan nilai-nilai Pancasila dengan aturan dasar yang diatur dalam konstitusi, dapat memberikan jaminan kesinambungan pembangunan antara satu periode pemerintahan dengan penggantinya, serta antara pembangunan pusat dengan daerah. Sehingga tidak ada lagi pembangunan mangkrak yang menyebabkan uang rakyat terbuang sia-sia. Itulah urgensi kita memiliki PPHN yang Tidak Bisa Digugurkan melalui Judicial Review ataupun Perppu siapun rezim yang sedang berkuasa.”

Turut hadir antara lain, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi mewakili Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad, Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, Ketua Forum Rektor Indonesia Panut Mulyono, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Alfitra Salam, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Sofian Effendi, Ketua Bidang IX Ketenagakerjaan, Vokasi dan Kesehatan BPP HIPMI Sari W. Pramono dan Pakar Aliansi Kebangsaan Yudi Latif.

Buku ‘Memperadabkan Bangsa. Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia’ sangat penting untuk dibaca oleh berbagai pejabat publik dan masyarakat umum. Sehingga keberadaban bangsa yang selama ini sudah berproses dengan baik, bisa lebih ditingkatkan lagi. Mengingat di dalam buku menekankan bahwa Pancasila harus menjadi ideologi yang bekerja, sebagai rujukan nilai yang memandu gerak langkah pembangunan, menjadi sumber inspirasi norma dan nilai sosial, serta memberikan motivasi untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional.

“Pancasila harus menjadi nyata. Pancasila tidak boleh diucapkan tanpa pemaknaan yang tulus, hanya agar terlihat nasionalis, empatis dan populis di hadapan publik. Menghadirkan paradigma Pancasila dalam konsepsi membangun peradaban bangsa, sebagaimana diuraikan dalam buku ini, harus menyentuh tiga ranah kehidupan bangsa. Pertama, ranah mental spiritual (tata nilai), yang menegaskan pentingnya penguatan visi spiritual peradaban, dan menjaga terpeliharanya etos, etika, dan mindset sebagai jiwa budaya peradaban.”

Kedua, ranah institutional-political (tata kelola), yang mengamanatkan pentingnya pengelolaan manajerial pemerintahan dan ketepatan desain kelembagaan institusi negara, agar tidak terjadi salah urus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, ranah material-teknologikal (tata sejahtera) yang menempatkan keadilan material dan kesejahteraan umum sebagai landasan fundamental dalam membangun ketahanan dan kebajikan sosial.

“Landscape ideologi, politik, dan ekonomi global yang dinamis telah membuat ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi bersifat kasat mata dan konvensional, melainkan bersifat kompleks, multidimensional, serta berdimensi ideologis. Ancaman yang bersifat ideologis terlihat dari berbagai hasil survei. Misalnya, survei LSI Tahun 2018 mencatat adanya tren penurunan dukungan masyarakat terhadap Pancasila, dari 85,2 persen pada tahun 2005, menjadi 75,3 persen pada tahun 2018,” tutur Bamsoet.