Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pilkada Desember 2020

Senin, 21 September 2020 | 21:17 WIB
Jakarta, MPOL: Pemerintah untuk mengkaji ulang Pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020, demikian anggota DPD RI, DR. Misharti pada wartawan, Senin (21/9) di Jakarta.
     Menurutnya melihat tren penyebaran dan penularan Covid-19 atau virus Corona yang semakin naik, “Saya berharap pemerintah kembali mengkaji ulang agar Pilkada Serentak ditunda atau diundur ke 2021.”
     Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus mengutamakan kesehatan dan keamanan rakyat yang saat ini sangat rentan terhadap penularan virus. Apalagi sekarang ini kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih sangat rendah.
     “Saya dengan tegas minta pemerintah melihat secara riil bahwa penularan Covid-19 ini belum terkendali dan lebih mengedepankan keselamatan jiwa masyarakat.”
     Jika tetap dilanjutkan,  pemerintah harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dan menerapkan standar yang sangat ketat. Karena standar teknis pencoblosan tentu harus diubah dan tidak bisa disamakan dengan situasi normal. Tentu hal ini menambah berat di segi anggaran maupun sumber daya.

“Selain itu banyak biaya yang harus di persiapkan baik itu terkait APD, sarana prasarana seperti paku, bantal pencoblos dan lain-lain yang harus diganti setiap orangnya dan masih banyak lagi yang harus diperhatikan terkait dengan protokol kesehatan.”

     Ia yakin Pilkada ini akan menimbulkan klaster baru penularan virus. Sebab, pihak penyelenggara tidak akan mampu mengontrol pergerakan orang dan memastikan calon pemilih akan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti yang digaungkan pemerintah.
     “Saya khawatir akan menimbulkan klaster baru Pilkada. Di awal pendaftaran saja kita lihat ada beberapa calon terkonfirmasi positif Covid-19,” tutur Misharti