Pemerintah Agar Mengantisipasi Kebijakan Larangan Mudik Lebaran

Selasa, 4 Mei 2021 | 19:21 WIB

Jakarta, MPOL: Pemerintah agar mengsntisipasi kebijakan larangan mudik Lebaran, demikianWakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid (Gus Jazil) mengatakan dalam diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema ‘Antisipasi Klaster Baru Covid-19 Jelang Lebaran’ bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, Selasa (4/5) di DPR RI Jakarta.

Menurut Gus Jazil mewanti-wanti pemerintah agar dapat mengantisipasi adanya gejolak di masyarakat dari kebijakan larangan mudik Lebaran, seperti kericuhan, pelanggaran ketentuan perundangan atau aksi nekat yang dapat membahayakan pemudik maupun orang lain.

Kebijakan pemerintah terkait dengan larangan mudik ini sudah benar dalam konteks antisipasi. Cuma jangan sampai menjadi gejolak dalam kontek penanganannya.

“Namanya kangen, cinta, itu udah nggak ada aturan. Nanti pasti ada yang melanggar karena saking rindunya. Yang kayak begitu gimana cara pemaklumannya? Bagaimana cara memberikan sanksinya supaya terasa adil? Karena lebaran itu ada kaitannya dengan rasa rindu. Mengatur rasa rindu itu memang sulit,” tutur Gus Jazil.

Sedangkan Charles Honoris mengatakan pada dasarnya mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan mudik. Diakui kemungkinan adanya gejolak larangan mudik. Bahkan, Presiden Joko Widodo sendiri sudah menyampaikan akan ada sekitar 89 juta orang yang mudik tanpa ada larangan.

“Ini dengan dilarang saja estimasi dari Kementerian Perhubungan akan ada 27 juta orang yang akan mudik.”

Dari asumsi sekitar 27 juta pemudik yang mengabaikan larangan pemerintah itu. Mungkin saja sebagiannya akan terinfeksi virus corona atau Covid-19. Apalagi, menurutnya dengan varian-varian baru Covid-19 dari India dan Afrika Selatan yang memang lebih menular.

Apabila para pemudik yang melanggar aturan itu terinfeksi, maka akan menjadi persoalan baru.
“Maka ini bisa jadi mimpi buruk yang sangat menakutkan bagi Indonesia.”

Untuk itu, Ia mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menaati disiplin protokol kesehatan dari pemerintah. Seperti hal yang terjadi di Tanah Abang tak jauh berbeda alias bisa dikatakan dengan istilah 11-12 dengan kondisi yang terjadi di India di mana masyarakat terlihat sangat percaya diri COVID-19 sudah mereda dan lalu abai dengan protokol kesehatan.

Kondisi seperti ini harus bisa dicegah jangan sampai terulang. Sebab jika terus-menerus ada kerumunan massa dan masyarakat abai dengan protokol kesehatan, bukan tak mungkin angka penularan COVID-19 akan semakin melonjak, tutur Charles Honoris.