Mendagri Wajibkan Pemda Buat Program PPA

Senin, 3 Februari 2020 | 14:14 WIB

Medanposonline.com – Menteri Dalam Negeri Prof. H. M. Tito Karnavian Ph.D., mewajibkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Hal itu dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Nomor 460/813/SJ yang ditujukan kepada Gubernur dan SE Nomor 460/812/SJ tanggal 28 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar di Jakarta, Minggu (2/02/20).
“Ini bentuk dukungan Kemendagri terhadap upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPA,” kata Bahtiar.
Bahtiar menambahkan, upaya tersebut harus didukung secara nasional termasuk Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Kemendagri sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator dalam pembinaaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah mendukung penuh usaha tersebut.
“Agar Pemda menyiapkan program kegiatan dan pembiayaan dari APBD. Di daerah juga harus dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan tugas tersebut. Hal itu dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak,” kata Bahtiar.
Di samping itu, SE tersebut, kata Bahtiar, juga sebagai bentuk respon cepat Kemendagri dalam melaksanakan arahan Presiden dan mendukung upaya Kementerian PPA.
Mendagri mengatakan, sesuai tugas Kemendagri dalam melakukan Binwas (pembinaan dan pengawasan) kepada Pemda, maka Kemendagri supaya mengarahkan Pemda agar ada unit kerja SKPD yang melayani hal tersebut, ada program Pemda terkait program tersebut, supaya menyiapkan anggaran di tingkat Pemda dan seluruh aparat Pemda diminta untuk mendukung upaya PPA tersebut.

“SDM perempuan dan anak harus dilindungi, selain bentuk perlindungan hukum dan HAM kepada perempuan dan anak, juga sebagai bentuk proteksi terhadap perempuan dan anak sebagai aset utama dan sumber daya utama menjadi kekuatan untuk membangun bangsa dan negara,” pungkas Bahtiar. (rel/jos)