Jakarta, MPOL: Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung makelar kasus (markus) di DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Rabu (29/3) di DPR RI Jakarta.
Menurutnya Mahfud MD markus itu kerap berkamuflase seolah marah-marah namun di belakang layar justru menitip kasus. dimana saat mengklarifikasi oleh pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Saya kira sudah begitu aja. Karena sering di DPR ini aneh. Kadangkala marah-marah gitu, nggak tahunya “Markus” dia. Pernyataan Mahfud lantas membuat sejumlah anggota komisi hukum DPR yang mengikuti rapat naik pitam.
Salah satu anggota dewan yang marah adalah Habiburokhman, anggota DPR Fraksi Gerindra yang juga Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
“Pimpinan mohon dicatat! Saya kebetulan pimpinan MKD. Saya minta Pak Mahfud apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang!” tegas Mahfud MD.
Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga Menko Polhukam, Mahfud MD meminta DPR tidak seperti polisi memeriksa copet dalam rapat dengar pendapat umum. “Kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu kita harus bersama bersikap sejajar saling menerangkan, saling berargumen, tidak boleh yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet.”
Ia ingin menegaskan dua hal yakni kedudukan hukum (legal standing) dirinya mengungkap pencucian uang dan substansi dari transaksi mencurigakan. Dalam kesempatan tersebut dia mengingatkan pula bahwa pemerintah siap membuka data dan mempersilakan pula DPR membuka data. “Setara saja saling buka,” tuturnya.
Eks Ketua MK mengatakan dirinya hanya mengungkap agregat perputaran uang. Bukan menyebut nama seseorang dan akun tertentu. Dia menolak pula kalau ketika memberi penjelasan diinterupsi. Mahfud terlihat emosi ketika memberi penegasan ini. “Artinya kalau di sini ada yang berteriak saya keluar, saya keluar,” tutur Mahfud.***