Label Teroris Terhadap KKB di Papua Tidak Akan Menyelesaikan Masalah

Kamis, 23 September 2021 | 19:42 WIB

Jakarta, MPOL: Label teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua tidak akan menyelesaikan masalah, dmikian anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon (F.PDI.P) mengatakan dalam diskusi Dialektika Demokrasi “Jalan Terjal Pemberantasan Demokrasi” bersama anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono (F.P.Golkar) dan pengamat Intelijen UI Ridwan Habib, Kamis (23/9) di DPR RI Jakarta.

Menurut Effendi Simbolon warga Papua bukan terorisme, tapi yang diperjuangkan oleh mereka adalah Kemerdekasn melalui Referendum. Label teroris, mestinya disematkan kepada Kelompok Poso, gerbong Ali Kalora Cs. Sementara, salah satu program utama yang akhirnya menggerakkan masyarakat Papua melakukan perlawanan yaitu munculnya stigma negatif yang selalu dilekatkan terhadap Orang Asli Papua (OAP).

“Jangan stigma dengan kelompok Poso Ali Kalora Cs yang kegiatan meneror. Beda dengan masyarakat di Papua ya. Saya kira agak keliru menurut saya. Jadi gak mudah lah selesaikan Papua, kalau belum mampu selesaikan Teroris di Poso.”

Pada dasarnya kalau kita melihat dari strategi kita saat ini, memang jujur saya lihat kita agak tertinggal tertinggal dari dinamika kemajuan dari gerakan mereka itu sendiri, jadi semakin kita kerdilkan mereka seperti terosris sebenarnya merekan bukan seperti teroris, jadi jangan kita kemudian mudah mentermologikan mudah menstigmakan sama seperti kelompok yang ada di katakanlah di Poso dan dimana, yang memang aksinya dalam rangka teror.

Tetapi kalau ini mereka untuk melakukan gerakan -gerakan itu sangat terpadu, bahkan minggu ini, hari ini kita sangat mewaspadai kembali muncul adanya suara-suara yang didengungkan di PBB yang ada sidang umum PBB saat ini yang cukup kuat mereka berupaya untuk I*menjadikan PBB menjadi ajang untuk mereka meminta dan melaksanakan reperendum lagi* itu poinnya, tutur Effendi Simbolon.

Sedangkan Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan di Komisi I DPR RI terus mendukung semua usaha-usaha untuk memberangus atau menghancurkan pergerakan-pergerakan kelompok teroris ini, tapi yang harus diutamakan adalah Pendekatan-pendekatan humanisme mendorong pendekatan secara kebudayaaan, sosial, ekonomi dan terus mengingatkan dan menanamkan bahwa Papua adalah bagian Indonesia dan Indonesia adalah Papua dan keberagaman kita adalah pemersatu kita.

Jaringan Intelejen juga tetap harus di utamakan juga untuk terus dengan proaktif mencari dan memantau informasi sebanyak-banyaknya, untuk kepentingan secara kebersamaan juga dengan kita, berhasil mendapatkan informasi secara maksimal, sehingga segala macam hal ataupun niatan niatan dapat digagalkan sebelum itu dijalankan.

Untuk operasi intelijen ini kita sudah tahu juga, terakhir itu memakan korban juga, kepala BINDA di Papua akhirnya tewas di tangan OPM ataupun kelompok teroris ini dan ini menunjukkan bahwa semakin beringas dan juga mereka pun itu semakin terorganisir dan juga semakin tahu, sispa figur-figur yang berada disana.

Maka itu kehadiran militer dan polisi tetap perlu ditingkatkan dan kehadiran mereka Yang tersebut itu jangan hanya di BKO kan saja, jangan hanya dipindahkan saja baik dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan tetapi perlu kehadiran mereka yang permanen, tutur Dave Akbarshah.

Semetara itu Ridwan Habib mengatakan pertama sebenarnya wewenang siapa pergerakan pasukan itu sampai ke ranah terdepan, memberantas KKB, teroris ini pertanyaan penting, karena kalau kemudian KKB sudah menjadi teroris, maka kalau kita menggerakkan TNI harus ada payung hukumnya saat ini peraturan presiden, TNI mengatasi terorisme itu belum ditandatangani bapak presiden sampai hari ini dan belum di keluarkan perpresnya, sehingga kemudian mekanisme pergerakan pasukan ini nggak bisa leluasa.

Nanti kalau salah salah bertindak , komisi I bisa manggil, bisa memanggil panglima TNI bahkan bisa manggil presiden karena pergerakan pasukan militer, itu adalah keputusan politik pemerintah, keputusan politik presiden, inilah yang saya kira untuk menghadapi kelompok-kelompok. Mereka sebenarnya kecil, seperti Lekagak Telenggen di kabupaten puncak itu estimasi kita sekitar 100 sampai 150 personil, tetapi mereka punya kemampuan bertahan hidup di vegetasi yang sangat dalam, vegetasi lebat hutan-hutan Papua karena mereka sejak sejak kecil di situ, kalau kemudian dihadapi oleh pasukan yang didatangkan dari Jember, didatangkan dari Malang, didatangkan dari Bandung, ya tentu akan ada akan ada adaptasi ya dengan suhu dan sebagainya, tutur Ridwan Habib. (ZAR) — Zainul Azhar