Komisi X DPR RI: Belajar Tatap Muka Tidak Ada yang Disalahkan

Kamis, 3 Desember 2020 | 21:00 WIB
Jakarta, MPOL: Komisi X DPR RI belajar tatap muka tidak ada yang disalahkan yang akan dimulai awal Januari 2021 mendatang, demikian Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan alam Dialektika Demokrasi dengan tema “Pro-Kontra Sekolah Tatap Muka di Tengah Pandemi”  bersama Sekjen Mendikbud Prof.Ainun Na’im, Ketua PGRI DKI Dr. Adi Dasmin, Psikolog Erfianne Suryani, Kamis (3/12) di DPR RI Jakarta.
 
Menurut Syaiful Huda  belajar dalam jaringan (daring) selama pandemi virus corona atau Covid-19 ini, semuanya ada kekurangan dan kelebihannya masin-masing. “Untuk itu, kami (DPR) meminta tidak saling menyalahkan siapa pun, baik sekolah, guru, anak, orang tua, DPR maupun Kemendikbud RI.”

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PPB) ini mengatakan bahwa saat ini Indonesia memasuki darurat pendidikan, baik secara kualitas maupun kualitas, sehingga proses pendidikan tersebut tak bisa berjalan secara maksimal. Ditambah lagi kesulitan ekonomi, sehingga semuanya harus saling mengontrol dan bertanggungjawab. “Dan, ketika ada yang suspek di sekolah, maka saat itu pula sekolah harus dihentikan.”

Jika dalam situasi yang sulit saat ini dalam penanganan lonjakan Covid-19 itu sendiri, DPR dan Kemendikbud melalui SKB 4 Menteri (Kemendikbud, bersama Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri) sepakat membuka PTM di masa pandemi. “Itu keputusan yang sulit.”

Pemerintah pun, sudah memberikan subsidi kuota internet untuk siswa, guru termasuk mahasiswa dan dosen sebesar 37 juta peserta didik dimaksud. Hanya saja harus diakui subsidi itu belum memberi daya ungkit bagi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara maksimal. “Itu hanya menjangkau 50 persen dari kebutuhan.”

“Tak semua sekolah siap belajar tatap muka. Di sisi lain sudah banyak anak yang tak mau sekolah lagi, karena membantu orangtuanya bekerja. Kalau ini dibiarkan membahayakan masa depan mereka. Jadi, jangan sampai anak-anak menolak belajar dan memilih kerja, tutur Syaiful Huda.”
Sedangkan  Sekjen Kemendikbud mengatakan Kemendikbud yang menauangi langsung masalah pendidikan ternyata tidak memiliki wewenang mutlak untuk memastikan belajar tatap muka yang rencananya akan dimulai lagi awal tahun. Semua tergantung dari kepala daerah masing-masing dan kebersedian para orang tua wali murid.
“Sekolah tatap muka kembali di masa pandemi ini bukan suatu kewajiban. Tapi merupakan opsi, tentunya dengan mengacu berbagai persyaratan.” Kepala daerah masing-masing membolehkan. Karena sekolah sendiri tidak memiliki wewenang untuk membuka sekolah tatap muka kembali, tutur Ainun Na’im.