Komisi II DPR RI Sudah Menetapkan Pemilu Serentak Baik Pilpres, Pileg dan Pilkada

Kamis, 23 Juni 2022 | 20:41 WIB

Jakarta, MPOL: Komisi II DPR RI sudah menetapkan Pemilu serentak Baik Pilpres, Pileg dan Pilkada, demikian anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan dalam diskusi Dialektika Demokrasi “Membedah Aturan Pengangkatan Pj Kepala Daerah” bersama anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid dan Direktur FKDH Kemendagri Andi Batarlifu, serta Direktur Eksekutif KPPOD Herman Nurcahyadi Suparman, Kamis (23/6) di DPR RI Jakarta.

Menurut Guspardi Gaus pertama adalah pilpres dilaksanakan 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada sesuai ketentuan undang-undang yang sudah ditetapkan, yaitu di bulan November, tanggalnya belum ditetapkan sehingga kami sudah memutuskan kita bahwa pelaksanaan Pilkada serentak itu adalah tanggal 27 November 2024.

Insya Allah, antara Pileg dan Pilkada tidak beririsan dan itu bahagian dari skenario yang kami lakukan, supaya tidak beririsan kapan waktu yang tepat pelaksanaan Pileg itu. Kalau Pilkada sudah ada undang-undang yang mengatur, sedangkan Pileg ini belum karena ranahnya PKPU. itu yang pertama

Lalu kita masuk kepada kebijakan, karena sudah merupakan komitmen antara pemerintah bersama DPR, pelaksanaan Pilkada itu, bahwa memang dilakukan keserentakan pada tanggal 27 November, sehingga pelaksanaan Pilkada-pilkada yang sudah habis masa waktunya, tidak ada Pilkada yang dilaksanakan ketika itu.

Kalau tidak ada, tentu harus ada kebijakan apa yang mengisi terhadap jabatan kepala daerah, sesuai dengan undang-undang nomor 10/ 2016 dan juga undang-undang nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah, maka dilakukan pengisiannya lewat pejabat sementara.

PJ biasanya diisi rentang waktu 3-6 bulan,ini saya perlu jelaskan gunanya untuk menghantarkan pelaksanaan Pilkada, berbeda ranahnya dengan kebijakan Pilkada serentak, di mana waktu PJnya itu berbeda dari biasanya, sehingga apa, norma hukum terhadap pelaksanaan pembentukan PJ ini tentu menimbulkan dinamika. Kalau ini hanya 3 sampai 6 bulan, kalau ini bisa lebih dari 2 tahun, karena pelaksanaan Pilkadanya saja 27, saya yakinkan pengisian jabatan kepala daerah itu, saya pastikan di 2025.Karena ada mekanisme yang harus dilakukan.

Sekarang ini 2022 sudah ada Pejabat sementaranya, berarti masalah waktu PJ itu nggak ada yang 3 bulan atau 6 bulan, dipastikan melebihi dari satu tahun dan 2 tahun.

Lalu bagaimana tentang pengisian ini, memang ada beberapa persoalan yang disampaikan juga, apa yang diamanahkan oleh keputusan mahkamah konstitusi, dimana elemen masyarakat melakukan Yudicial review terhadap persoalan tentang PJ ini. Dikeputusan Mahkamah Konstitusi, memang terjadi juga debatable tentang pejabat yang diisi oleh TNI/Polri aktif, yang tidak boleh itu adalah TNI/Polri aktif.

Apa yang dimaksud TNI/Polri aktif, ini juga menimbulkan ranah perbedaan pendapat, pihak pemerintah mengatakan bahwa aktif yang dimaksudkan itu adalah TNI/Polri aktif di didalam struktural di institusinya, artinya kalau dia menjabat sebagai apakah kodim, Kodam dan sebagainya, itu tidak dibenarkan,itu yang dikatakan oleh pemerintah. Sedangkan kalau TNI/Polri yang ditugaskan kepada 10 institusi, dia sudah sama dengan jabatan ASN lainnya, berita saya ini sangat viral dan ini yang paling banyak juga di samping rendang Ambo, jadi rendang ambo itu lebih dari 40 sumber berita yang mengekpos berita saya.

Yang paling viral lagi yang termasuk juga adalah tentang PJ ini, saya ketika itu mengkritisi kebijakan pemerintah, karena apa, karena MK memerintahkan untuk membuat aturan main, memerintahkan, taruhlah MK dalam hal ini setuju dengan dari jabatan yang 10 itu, tetapi harus ada, untuk melakukan penunjukan PJ ini, pemerintah harus membuat aturan-aturan main yang berkaitan dengan itu, awalnya pemerintah mengatakan, atur lagi sudah ada yang lama itu, padahal kondisinya berbeda dengan PJ-PJ sebelumnya, inipun juga saya pernah diskusikan dengan bapak Tito dan pak Tito merasa kewalahan tentang untuk menyamakan visi dan persepsi terhadap persoalan ini.

Akhirnya ketika kami ada RDP dengan beliau, saya sempat berdialog juga dengan bapak Tito sebagai menteri dalam negeri, ada gagasan dan rencana untuk membuat aturan-aturan teknis sebagaimana yang di amanahkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Inilah rencana yang akan kita bahas dan diskusikan itu, saya sudah mendapatkan informasi, tetapi belum merupakan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, beliau sedang mencari formula-formula yang tepat, untuk merumuskan daripada aturan-aturan main terhadap hal itu, kenapa, karena jabatan ini adalah jabatan politik bukan jabatan karir. Jabatan karir bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penugasan, namanya adalah PJ, tutur Guspardi Gaus.

Sedangkan Herman Nurcahyadi Suparman mengatakan pertama, mengapa kita membutuhkan regulasi teknis itu, kedua apa yang kami bayangkan isi dari regulasi teknis itu.
ada dua hal yang kami catat selama ini, jika teman-teman jurnalis mengikuti catatan kami sejak akhir tahun kemarin, akhir tahun 2021, Kami sebenarnya sudah sering menyampaikan ini kepada kementerian dalam negeri, bahwa regulasi teknis segera dikeluarkan, sejak November, desember tahun lalu.

Konteks tertentu yang kita hadapi 2 tahun ke depan teman-teman, konteks itu apa, yang pertama seluruh pemerintah provinsi, kabupaten kota, itu harus menindaklanjuti sejumlah kebijakan, terutama dua undang-undang yang disahkan oleh DPR dalam dua tahun terakhir, pertama itu adalah undang-undang cipta kerja yang kedua adalah undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. Soal mekanisme kita baca di UU 10/2016, itu sebenarnya persyaratan umum, bahwa pejabat Gubernur itu akan diisi oleh para pejabat yang menepati posisi JPT Madya atau pejabat eselon satu dan untuk pejabat Bupati, walikota itu akan disisi oleh pejabat eselon dua dan prosesnya seperti kita ketahui bahwa kemendagri atau mendagri akan menyaring 3 nama dan itu diberikan kepresiden untuk pejabat gubernur dan untuk pejabat bupati, walikota itu akan di saring oleh gubernur dan disampaikan kepada kemendagri.

Tetapi tampaknya mekanisme ini sekali lagi mengikuti Permendagri 1/2018, di mana untuk konteks penyaringan penjabat kepala daerah, terutama Bupati walikota, Gubernur itu hanya mengusulkan 3 nama, tetapi Menteri dalam negeri bisa menentukan nama lain di luar 3 nama usulan itu, itu jelas di situ. Hal ini membuat tidak ada ruang bagi pemerintah daerah, terutama Gubernur untuk memproses sebenarnya, karena ada ruang tadi kenapa kami melihat kementerian dalam negeri kekeh dengan beberapa persoalan yang selama ini karena mereka bersandar pada permendagri ini, yang menurut kami ini ada persoalan-soal akuntabilitas, transparansi dan juga mungkin partisipasi dalam proses penentuan ini, itu pertama soal mekanisme, itu di regulasi teknis.

Yang kedua adalah soal kewenangan pejabat, kalau kita membaca di media atau dalam diskusi dengan pemerintah, pemerintah selalu menegaskan bahwa kewenangan pejabat itu sama seperti kewenangan kepala daerah defenitif, tetapi kalau bersandar ke Permendagri tadi, karena dia adalah penunjukan langsung, dia tidak memiliki kewenangan penuh seperti pejabat defenitif, sehingga dia dilarang untuk melakukan mutasi, membatalkan perizinan atau mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kepala daerah sebelumnya,tapi itu kan bersandar ke permenagri 1/2018, padahal konteks yang kita hadapkan ke depan 2 tahun ini, itu membutuhkan sebuah tata kelola yang baik, interaksi yang baik antara DPRD dengan kepala daerah, sehingga kewenangan meski diperjelas.

Jadi menurut kami dalam regulasi definisi itu selain mekanisme pemilihan pejabat yang akuntabel tadi tetapi juga perlu dideskripsikan dengan jelas, eksplisit apa kewenangan para pejabat ini, untuk meminimasi meminimalisir persoalan-persoalan terutama dalam interaksi dengan DPRD karena 2 tahun ke depan ini dia selalu berinteraksi dengan DPRD, penyusunan APBD, kebijakan daerah dan segala macam gitu ya.

Ketiga dalam regulasi teknis yang kita bayangkan, pertama tadi soal mekanisme yang kedua adalah soal kewenangan yang ketiga adalah soal bagaimana monitoring dan evaluasi terhadap pejabat kepala daerah ini, karena dalam aturannya itu dia diberi kesempatan setahun dan bisa diperpanjang setahun lagi, jadi dua tahun, tetapi nanti dia akan dievaluasi setiap 3 bulan, yang kita bayangkan dalam proses monitornya evaluasi selama 3 bulan itu ada ruang dimana publik bisa melakukan monitor dan evaluasi dan mesin perantara dan mesti membuka akses pada semua kelompok untuk melakukan monitor dan evaluasi itu, beberapa hal yang mungkin menjadi pemantik dari kami, tutur Herman Nurcahyadi.

Sementara itu Anwar Hafid mengatakan sebetulnya hal in i sudah kita lakukan di beberapa puluh tahun yang lalu dan itu tidak problem dan itu tidak menjadi seksi, tapi ketika Tahun 2022 ini dilakukan pengangkatan, maka itu menjadi sebuah hal yang menjadi perhatian publik. Saya melihat ada beberapa hal kenapa ini menyita perhatian publik, pertama bahwa memang durasi waktu itu, kalau dulu itu kan kita short time waktu dulu dan saat ini long time, kira-kira begitu, makanya ini menjadi seksi, karena ini long time, prosedurnya masih biasa-biasa saja.

Undang-undang TNI/Polri harus mundur, Undang-undang Pilkada pun harus mundur, undang-undang administrasi pemerintahan juga begitu, undang-undang pemerintah daerah lebih-lebih lagi harus, satu-satunya yang memberi ruang itu adalah undang-undang ASN, yang memberi ruang kepada TNI/Polri untuk bisa bekerja di 10 kementerian yang disebutkan tadi. Ini harus dirubah memang, saya sepakat harus ada relaksasi aturan teknis soal pejabat di zaman sekarang menghadapi 2022-2023 ke depan ini, yang lebih banyak lagi.

Ada satu pemikiran, saya melihat begini, sebetulnya pemikiran para pembuat undang-undang ASN itu, yang masih melihat bahwa sistem pemerintahan di Indonesia ini, itu masih administratif, padahal kita sudah menganut sistem pemerintahan daerah itu adalah otonomi daerah, sekalipun di provinsi itu dikatakan bahwa Gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat, tetapi sesungguhnya Gubernur itu di dalam irisan di dalam itu adalah otonomi daerah, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya mereka dan salah satu ciri otonomi daerah itu adalah pemimpinnya dipilih baik langsung maupun tidak langsung oleh rakyat

Oleh karena itu saya tentu sangat mendorong menteri dalam negeri harus membuat segera aturan teknis itu, karena tidak bisa lagi dipakai yang lama itu, enggak boleh lagi dipakai yang dulu karena tadi itu yang paling sederhana itu short time dengan long time, tidak bisa lagi dipakai. Nah carut-marut ini harus segera dibenahi dengan cara membuat aturan teknis yang baru, belum lagi kita bicara soal reformasi, ini adalah amanah reformasi sebetulnya, amanah reformasi itu jelas mengamanatkan kepada TNI/Polri itu back to barac, kembali ke barak tak usah lagi ikut dalam jabatan politik kecuali syaratnya satu harus mengundurkan diri inilah sehingga kenapa kita harus mendorong, saya secara pribadi, secara partai, Demokrat untuk mendorong ini, untuk mendagri membuat aturan teknis itu, tutur Anwar Hafid.