Ketua MPR RI: Kondisi Global Saat Ini Tidak Menentu

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:32 WIB

Jakarta, MPOL: Kondisi global saat ini semakin tidak menentu demikian Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat membuka secara resmi Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI, Selasa (16/8) yang dihadiri Ketua DPR RI, Presiden RI Joko Widodo, Wapres Ma’ruf Amin, Menteri Kabinet Bersatu serta para mantan Kepala Negara, Megawati Soekarno Putri, mantan Wapres Tri Sutrisno, Hamzah Haz, Budiono dan para duta besar, di DPR/MPR/DPD RI Jakarta.

Dalam sambutannya Ketua MPR RI mengatakan semua negara sedang berupaya keras memulihkan ekonominya, pasca pandemi Covid-19. Namun, fase ini terganggu oleh dinamika global, seperti konflik Rusia- Ukraina, perang dagang dan teknologi Amerika Serikat- Tiongkok, ketegangan baru di Selat Taiwan, serta disrupsi rantai pasok yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi.
Kenegarawanan Presiden Jokowi kembali ditunjukkan, melalui pelaksanaan salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia, yaitu: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Misi perdamaian Presiden, dengan mengunjungi Ukraina dan Rusia beberapa waktu yang lalu, patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Perang dengan alasan apa pun, selalu membawa petaka, kehancuran, dan kesengsaraan. Menghancurkan peradaban, yang telah dibangun berabad-abad lamanya. Membawa krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi. Dimana Badan Pengungsi PBB, UNHCR, dalam kurun waktu kurang dari dua bulan sejak pasukan Rusia memulai perang di Ukraina, sebanyak 5 juta warga Ukraina telah meninggalkan negara mereka. Warga Ukraina kini merupakan kelompok pengungsi kedua terbesar di dunia, setelah pengungsi Suriah yang jumlahnya mencapai 6,8 juta.

Perang antara Rusia dan Ukraina, juga telah menyebabkan sekitar 7,1 juta warga Ukraina terpaksa kehilangan tempat tinggal mereka di negaranya. Jumlah tersebut merupakan jumlah populasi terbesar di dunia, yang harus kehilangan tempat tinggal mereka sendiri akibat konflik yang melanda. Perang di Ukraina telah memicu krisis pengungsi dan krisis kemanusiaan yang tumbuh paling cepat.

Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa ancaman krisis global kini ada di depan mata. Saat ini, sekitar 320 juta penduduk dunia berada dalam kondisi kelaparan akut. Menurut data IMF dan Bank Dunia, perekonomian 66 negara diprediksi akan bangkrut dan ambruk. Pelambatan dan kontraksi pertumbuhan ekonomi global, semakin diperburuk oleh tingginya kenaikan inflasi.

Berkat kesigapan Pemerintah dalam menyikapi ancaman krisis, dari hasil survey Bloomberg, Indonesia dinilai sebagai negara dengan resiko resesi yang kecil, hanya tiga persen, sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika dan Eropa, yang mencapai 40 hingga 55 persen, ataupun negara Asia Pasifik pada rentang antara 20 hingga 25 persen.

Namun demikian, kita tidak boleh lalai. Kenaikan inflasi dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik mencatat, bahwa per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94 persen, dan pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen. Bahkan pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiper-inflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10 hingga 12 persen. Laju kenaikan inflasi, disertai dengan lonjakan harga pangan dan energi, semakin membebani masyarakat, yang baru saja bangkit dari pademi Covid-19. Lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 diperkirakan mencapai 98 US dolar per barel. Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar 63 US dolar per barel. Di sisi lain, beban subsidi untuk BBM, Pertalite, Solar, dan LPG, sudah mencapai Rp. 502 triliun. Kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi, tentunya akan menyulitkan kita dalam mengupayakan tambahan subsidi, untuk meredam tekanan inflasi. Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu.

Kondisi fiskal dan moneter Indonesia juga perlu menjadi perhatian. guna menghadapi potensi krisis global. Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur. Dari segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Pengembangan kemampuan sektoral, terutama Konsolidasi Demokrasi, Ekonomi Hijau, Infrastruktur Digital, dan Pembangunan Ibu Kota Negara, keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang, dan sekaligus upaya me-mitigasi berbagai risiko yang dihadapi di masa depan.

Defisit anggaran yang harus kembali ke angka kurang dari 3 persen pada tahun 2023, menjadi tantangan utama, karena kondisi pemulihan yang tidak menentu. Selain itu, peningkatan utang yang signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan.

Sebagai strategi jangka pendek, penyusunan prioritas dan re-alokasi anggaran secara tepat diperlukan. Kebijakan burden sharing tidak hanya dengan moneter, tetapi juga dengan dunia usaha, dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang. Sementara itu, strategi jangka panjang membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun kedepan, dan pada saat yang bersamaan, memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga.

Di sisi lain, pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah, akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa. Berdasarkan data bulan Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia sebesar 21,6 miliar US dollar per bulan. Lebih lanjut, posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juli ini, masih senilai lebih dari dua kali lipat dari standar kecukupan internasional, tutur Bambang Soesatyo.

Sedangkan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya mengatakan “sejak kasus pertama kali Covid-19 di Indonesia diumumkan, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, hingga saat ini, kita telah berada selama 29 bulan dalam situasi Pandemi Covid-19. Dan kini kita mulai memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi, yang tetap perlu terus diwaspadai.” Ideologi Pancasila menjadi penuntun bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif dalam menghadapi Covid-19. Menurutnya, gotong royong yang masif menjadi salah satu kunci utama kekuatan pemulihan sosial dan ekonomi pasca-pandemi bangsa Indonesia. “Selama masa Pandemi Covid-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila telah bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia. Secara bergantian, dengan kesadarannya sendiri, warga masyarakat kita saling tolong-menolong. Dan gerakan itu terjadi hampir di seluruh penjuru negeri.”

Pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang cukup untuk mengambil tindakan cepat dan antisipatif demi keselamatan rakyat dan memastikan jalannya pemerintahan sejak awal Pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Ruang kewenangan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Kemudian juga melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Penanganan Pandemi Covid-19 yang diproses secara cepat dan cermat di DPR RI sehingga tidak terjadi kekosongan payung hukum untuk menangani pandemi yang melanda sebagian besar negara di dunia. Penanganan Indonesia yang baik menghadapi Pandemi Covid-19 mendapat pengakuan dunia.

“Alhamdulillah, berkat kerja bersama kita semua, gotong royong, Pandemi Covid-19 dapat ditangani dengan baik. Bahkan dalam rilis data Johns Hopkins University terkait penanganan Covid-19 pada tahun 2021, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara terbaik di dunia dalam menangani Pandemi Covid-19.” “Inilah hasil Kerja Bersama kita, gotong royong melawan Pandemi Covid-19,” tutur Puan Maharani.