Kehadiran Tokoh Papua di MPR RI Menunjukkan Semua Masih NKRI

Kamis, 10 Juni 2021 | 19:31 WIB
Jakarta, MPOL: Kehadiran tokoh Papua di MPR RI menunjukkan semua masih NKRI, demikian Wakil Ketua MPR RI  Syarief Hasan mengatakan dalam pertemuan para tokoh Papua terdiri dari anggota Majelis Rakyat Papua, pejabat Pemerintahan Provinsi Papua, dan wakil rakyat dari DPR dan DPD asal Papua itu difasilitas oleh MPR For Papua di bawah kepemimpinan anggota DPD dari Papua, Yorrys Raweyai, Kamis (10/6) di DPR/MPR RI Jakarta.
Menurut Syarief Hasan  mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tokoh Papua untuk menyampaikan berbagai permasalahan terkait rencana revisi Undang-Undang No 21 Tahun Otonomi Khusus Papua. Kehadiran para tokoh  Papua di MPR menunjukan bahwa semua masih NKRI.
Menyalurkan aspirasi ke MPR sebagai sebuah langkah yang tepat sebab lembaga ini merupakan pemegangan kedaulatan rakyat. “Menyampaikan aspirasi kepada MPR dilindungi oleh undang-undang.” Harus duduk bersama untuk membangun bangsa. “Ini adalah hakikat daripada kedaulatan rakyat.”
 
Terkait otonomi khusus, sebagai politisi dari Partai Demokrat, masalah ini sudah banyak dibahas pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hasil revisi dari undang-undang yang ada dikatakan kelak akan menjadi payung hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah pertama dalam pembangunan di Papua menurut Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah  mendengar aspirasi masyarakat Papua.
 
Pembangunan Papua disebut harus dikawal sesuai dengan sistem ketatanegaraan. Dana otonomi khusus yang diberikan harus dilihat bagaimana dampaknya terhadap pembangunan. Untuk itu kehadiran para tokoh Papua di MPR diharap membawa aspirasi dan evaluasi. Masalah-masalah yang ada selanjutnya bisa dimasukan dalam daftar invetaris masalah. 
 
Revisi yang ada disebut sebaiknya menyeluruh sehingga semua permasalahan yang ada bisa diselesaikan. “Tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah terciptanya masyarakat sehat dan sejahtera.” Kemiskinan dan pengangguran juga berkurang.
 
Apa yang disampaikan oleh para tokoh Papua sebagai wakil masyarakat di sana patut didengar dan selanjutnya disalurkan kepada DPR dan pemerintah. “Sebagai wakil rakyat kita harus menyampaikan apa yang dibawa oleh para tokoh Papua.”
 
Proses aspirasi yang ada harus dilakukan lewat dua arah, yakni dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Sebagai NKRI, keputusan dan kebijakannya yang ada harus betul-betul mengayomi seluruh warga negara.
 
Masalah otonomi khusus tidak hanya memberikan dana otonomi khusus namun banyak hal yang menjadi prioritas. Untuk itu revisi undang-undang yang ada harus mampu menyelesaikan seluruh aspek. “Bukan hanya tentang bagaimana mengantarkan anggaran ke Papua.”
 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam revisi undang-undang itu, yakni menyangkut masalah otonomi khusus, kewenangan, sistem kelembagaan di Papua, masalah sosial, politik, dan budaya, tutur Syarief Hasan.