Keberadaan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sangat Dinantikan Masyarakat

Selasa, 23 November 2021 | 22:56 WIB

Jakarta, MPOL: Keberadaan Undang-undang masyarakat Hukum Adat sangat dinantikan masyarakat dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan melestarikan masyarakat dari hukum dari berbagai daerah, demikian pakar hukum Universitas Kristen Indonesia Dr Aartje Tehupeiory SH MH mengatakan dalam Diskusi Forum Legislasi “Urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat” bersama Ketua Panja RUU MHA Willy Aditya SFil MDM dan Deputi Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Erasmus Cahyadi, Selasa (23/11) di DPR RI Jakarta..

Menurut Aartje Tehupelory “harta benda yang ada di sekitar mereka (masyarakat ada; red) itu termasuk bagian dari hak wilayah yang harus dilestarikan, oleh karena itu harus ada jaminan dari aspek hukum.” Untuk menggolkan RUU MHA menjadi Undang-Undang diperlukan strong politicall will baik dari Pemerintah maupun DPR RI. Apabila Pemerintah dan DPR terbentur berbagai kepentingan yang melingkupinya, ia menyarankan Pemerintah Daerah mengambil inisiatif dengan menerbitkan regulasi yang mengatur masyarakat adat sesuai karakteristik daerahnya. “Kita perlu memang investasi, tetapi juga harus ada keseimbangan-keseimbangan yang tidak merugikan masyarakat adat itu sendiri.”

Pendekatan antropologi perlu ditekankan dalam pembahasan RUU MHA. Bagaimana pola penerapan hukum adat akan diberlakukan, hingga penyelesaian konflik-konflik terkait masyarakat ada, penting menggunakan pendekatan antropologi. Bagaimana masyarakat adat di suatu daerah yang mempunyai hak-hak tanah secara wilayah, karena lahir turun-temurun sampai mencari nafkah disitu. Akan tetapi, atas nama pembangunan tiba-tiba mereka terusir karena kepentingan pembangunan. Tragisnya, diantaranya harus dipaksa pergi karena ulah mafia tanah. “Dia dilahirkan dari situ, keturunannya disitu, mencari nafkah disitu, lalu kemudian dia tidak tahu-menahu tiba-tiba dikatakan telah merampok, merampas.”

“Sekali lagi, memamg ini diperlukan strong political will. Hukum adat ini kan merupakan amanat konstitusi. Di situlah ada yang namanya azas keseimbangan, azas keadilan.” Secara keseluruhan, Ia mendukung penuh DPR dan Pemerintah agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) dilanjutkan untuk kemudian diketok menjadi Undang-Undang. Degan begitu masyarakat akan mendapatkan perlindungan dari Negara.

Sedangkan Willy Aditya mengatakan menganalogikan pembahasan RUU MHA di DPR seperti mobil tanpa kunci/kontak. Barangnya ada tetapi tidak bisa dijalankan. “Saya flashback dulu, kendalanya dimana? Dan DPR periode kemarin kan Surpres sudah turun, Surpres turun, tapi DIM-nya ga ada. Jadi mobil ada, tapi kunci nggak ada.”

Sebagai pengantar, Politisi NasDem itu menyinggung kehadiran Presiden Joko Widodo ke agenda Sidang Tahunan MPR 2021 pada 16 Agustus 2021 lalu. Saat itu, Presiden Jokowi tampak bersahaja mengenakan pakaian adat suku Baduy, suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi dan budaya. Pakaian adat suku Baduy itu merupakan politik simbol.

“Presiden Jokowi datang memakai baju ala Baduy itu, itu momen paling tepat. Karena politik selalu memberi representatif icon atau politik simbol, jadi kalau dahulu Bapak Soeharto senyum, itu artinya apa atau bapak Hamzah Haz pakai peci ke kiri atau ke kanan, itu artinya apa. Politik simbol itu kan yang memainkan sebuah pengaruh yang luar biasa.”

“Bisa dibayangkan, Surpres turun, DIM enggak ada, itu cek kosong. Bagaimana cara melanjutkan? Artinya ada pertanyaan disana, waktu itu ini diusulkan oleh Fraksi Partai Nasdem, oleh dua orang yang memiliki konstituen adat yang luar biasa, pertama Lutfi Mufti yang kedua Sulaiman Hamzah. Yang satu basis adatnya Sulawesi Selatan, yang kedua Sulaiman Hamzah Dapil Papua,” sambungnya.

Di penghujung jabatan DPR RI 2014-2019 atau masa injury time, RUU MHA sempat mendapatkan perhatian dengan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun justru mandeg dan tidak ada kelanjutannya. Akhirnya, kata Willay, bubar jalan sejalan dengan habisnya masa jabatan DPR RI waktu itu.

Problem utama kenapa ini tidak disahkan, karena ada narasi negatif yang selalu mendiskreditkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ini untuk bisa disahkan. Apa yang paling menjadi ketakutan? Vish a vish undang-undang ini dengan pembangunan dan investasi atau konkrit manivesnya, korporasi-korporasi besar. Karena dihadapkan dengan semangat pembangunan yang digalakkan pemerintah, RUU MHA menjadi jalan ditempat. Padahal, ketiadaan payung hukum bagi masyarakat adat menyebabkan dua bahasa daerah setiap tahunnya hilang. Dan, tidak pernah ada kebijakan untuk melindungi bagian besar dari kekayaan Indonesia tersebut.

“Bahasa daerah kita secara gradual hilang setiap tahun, dua bahasa daerah, kekayaan yang menjadi modal dasar. Bagaimana kemudian kita merawat ini, membuat, mengesahkan, undang-undang masyarakat hukum adat itu sama saja dengan merawat modal dasar ke-Indonesiaan, itu yang paling penting.” “Mari kita sudahi proses ini, kita bangun sebuah pendekatan yang benar-benar ini merawati. Kalau bahasa Jawanya Merti, Merti itu ya merawat, menjaga, memelihara. Merti ini modal republik, itu hal yang fundamental dari kehadiran undang-undang ini,” tutur Willy Aditya.