Johan Rosihan: Desak Pemerintah Bersikap Tegas terhadap Perilaku Perusahaan Ancam Kerusakan Hutan

Sabtu, 14 November 2020 | 20:43 WIB

Jakarta, MPOL: Anggota Komisi IV DPR RI, desak pemerintah bersikap tegas terhadap perilaku perusahaan yang mengancam kerusakan hutan, demikian H Johan Rosihan, ST mengatakan pada wartawan, Sabtu, (14/11) di Jakarta.

Menurutnya adanya investigasi yang telah mengungkap perilaku perusahaan yang membakar lahan untuk perluasan lahan sawit yang mengakibatkan kerusakan hutan di Papua dan hilangnya hutan adat beralih fungsi menjadi hamparan kebun kelapa sawit.

Investigasi ini telah memberikan fakta tentang situasi sawit dalam Kawasan hutan kita sehingga pemerintah tidak boleh menutup mata dan harus bersikap tegas terhadap berbagai perilaku perusahaan yang telah mengancam kerusakan hutan dan lingkungan kita.

Politikus PKS ini menegaskan bahwa praktik pembakaran untuk pembukaan lahan adalah tindakan yang melanggar hukum dan pemerintah harus segera melakukan penataan terhadap keterlanjuran sawit di dalam Kawasan hutan. Johan menyebutkan saat ini tutupan kelapa sawit di dalam Kawasan hutan, total luasnya telah mencapai 3.408.639 Ha sehingga pemerintah harus tegas melakukan penataan yang sesuai dengan fungsi Kawasan, contohnya untuk Kawasan konservasi harus dilakukan upaya menuju restorasi ekosistem.

Legislator dari dapil NTB 1 ini menyampaikan bahwa laju deforestasi atau kerusakan hutan kita mencapai 462,4 Hektare per tahun dan terdapat 3,43 juta hectare perkebunan sawit di Kawasan hutan. Atas dasar ini. Ia berpendapat agar penetapan luas dan fungsi hutan tidak menggunakan mekanisme pasar karena akan mendorong konversi untuk keperluan lain. Saya mendesak pemerintah untuk segera mengatasi dampak buruk dari perubahan Kawasan hutan untuk pembangunan di luar sector kehutanan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini berharap agar pemerintah segera memperkuat Lembaga yang berwenang mencegah dan memberantas perusakan hutan karena hasil investigasi terhadap kondisi kerusakan hutan papua harus jadi peringatan bagi kita sebab seringkali pemilik usaha dari korporasi raksasa berpeluang tak terjerat hukum karena bukan pelaku lapangan.

Ia mengingatkan pemerintah agar tegas dan adil dalam penegakan hukum di sector kehutanan ini, jangan sampai hanya berani menyentuh perkebunan rakyat kecil yang di bawah 5 hektar namun seringkali tidak mampu menyentuh korporasi besar atau perusahaan asing seperti yang terjadi di hutan Papua, tutur Johan.