Jaziul Fawaid: Calon Kapolri Hak Proregatif Presiden dan Persetujuan DPR RI

Kamis, 26 November 2020 | 23:20 WIB
Jakarta, MPOL: Calon Kapolri hak prerogatif presiden dan persetujuan DPR RI demikian Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid dalam diskusi  Dialektika Demokrasi “Siapa calon Kapolri Pilihan Jokowi”? bersama Kompolnas Yusuf Warsyim, Kamis (26/11) di DPR RI Jakarta.
 
Menurut Jazilul Fawaid  yang tepenting calon Kapolri itu harus selesai dengan dirinya; baik secara mental, finansial, spiritual, empat pilar kebangsaan dan jejak rekamnya yang baik. Sehingga bisa bekerja dengan profesional.

“Pemberhentian dan pengangkatan Kapolri itu hak prerogatif presiden, dan hanya mendapat persetujuan DPR RI. Sebagaimana diatur dalam UU No.2 tahun 2002 tentang kepolisian, bahwa Kompolnas yang mengajukan kepada Presiden, sesuai syarat dan ketentuan menurut UU. Yang terpenting harus selesai dengan dirinya.”

Gus Jazil memprediksi calon Kapolri tersebut akan diajukan Presiden pasca pilkada 9 Desember 2020 atau di awal Januari 2021. Tapi, UU kepolisian itu tidak menyebutkan satu, dua, atau tiga orang calon Kapolri. “Presiden berwenang full untuk mengajukan nama-nama tersebut, dan selama dua hari kalau tidak ada penolakan atau penerimaan otomatis sudah disetujui oleh DPR RI.”

Hanya saja nama-nama yang diusulkan itu harus perwira tinggi, bintang tiga dan masih aktif. Calon Kapolri itu harus memiliki kedekatan, harmoni dengan presiden. “Sekarang ini dibutuhkan Kapolri yang bijak, cepat bertindak untuk mengatasi segala kemungkinan terkait dengan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan pengayoman masyarakat,” tutur Jazilul Fawaid.


Sedangkan Yusuf Warsyim mengatakan Kompolnas akan mengusulkan yang terbaik. Baik kinerja, integritas, kualitas, jenjang karir yang profesional, preetasi,  dan seluruh jejak rekamnya sejak menjadi aparat kepolisian. “Kompolnas ingin calon kapolri yang diajukan 90 persen diterima presiden dan disetujui DPR RI.”

Apalagi setiap Kapolri memiliki tantangan dan zaman yang berbeda-beda. Dimana Polri memasuki era industri sehingga grand strateginya sejalan dengan tantangan yang dihadapi. Selain integritas, sinergitas, mampu kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, keunggulan dalam pelayanan, dan harus bersikap cepat dan tepat dalam memutuskan tindakan. “Jadi, Kapolri itu jangan takut berkomunikasi,” tutur Yusuf Warsyim