Jangan Berspekulasi Dengan Situasi Politik

Kamis, 29 September 2022 | 19:25 WIB

Jakarta, MPOL: Jangan berspekulasi dengan situasi politik, demikian Ketua DPP Partai Demokrat Herman Haeron mengatakan dalam Dialektika Demokrasi “Benarkah Pemilu 2024 Akan Curang? bersama anggota DPR RI Fraksi PDI.P Masinton Pasaribu dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, Kamis (29/9) di DPR RI Jakarta.

Menurut Herman Haeron jangan berspekulasi dengan situasi politik, karena sesuatu yang jauh dari kebenarannnya, nanti akan membuat situasi menjadi gaduh. Saya ingin meluruskan saja bahwa apa yang disampaikan oleh Pak SBY sebetulnya dalam ruang yang tertutup, internal, tanpa media meski pada akhirnya bocor dan menjadi konsumsi publik dan sebetulnya ya tidak perlu ada yang merasa kemudian harus pasang badan, harus kita berdebat dengan itu, tinggal maknai saja ucapan itu, karena ucapan yang disampaikan pernyataan Pak SBY itu adalah pernyataan sebagai pendiri, penggagas, Ketua Majelis tinggi partai Demokrat, orang tua kami bersama berbicara kepada anak-anaknya, ini perlu perlu dimaknai di situ dulu.

Kedua, pernyataannya berisi ya bahwa ada informasi dan Pak SBY termasuk orang yang tidak menyampaikan informasi asal-asalan, pasti informasi itu valid dan terkonfirmasi atau diklarifikasi, oleh karenanya menyampaikan ada informasi, namanya informasi, ada informasi yang memiliki indikasi bahwa Pemilu presiden bukan pemilu curang, bukan Pemilu presiden akan disetting hanya dua calon oleh pihak mereka, tidak menyebutkan nama.

Tapi ya kalau yang bisa melakukan itu, semua pasti tahu siapa yang bisa melakukan itu. Ketiga, bisa saja, bisa itu kan bisa terjadi, bisa tidak terjadi, sama dengan kata dapat terjadi atau dapat tidak terjadi, bisa menimbulkan Pemilu tahun 2024 itu tidak jujur dan tidak adil. Karena prinsip dalam Pemilu itu kan Luber-Jurdil, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil, justru yang sekarang lebih langsung lagi dibandingkan dengan orde baru, karena langsungnya hanya untuk pemilu legislatif.

Oleh karena itu ini harus dipahami betul pernyataan ini dan kalaupun kemudian bocor, ayo mari kita menjadi gerakan moral untuk sipil society siapapun, termasuk bang Masintonsebagai aktivis dulunya, untuk sama-sama ayo menjaga supaya 2024 betul-betul terwujud sebuah proses demokrasi yang sehat, yang bisa menjadi pestanya rakyat.
Oleh karenanya tidak pula kita memperdebatkan, ada juga, dua calon juga kan Demokratis, betul dua calon juga demokratis tapi ada indikasi, ada potensi yang memang ini digiring ya berbagai cara, untuk menjadikan dua calon tuh ya bagaimana caranya tentu ada cara-cara, ya kita semua tidak perlu terlalu vulgar menurut saya sudah memahaminya. Oleh karena itu mari kita jadikan pernyataan bapak SBY ini menjadi gerakan moral kita di dalam mengawal pemilu 2024 yang sehat, yang demokratis dan menjadi pestanya rakyat.
.

Oleh karenanya tidak ada satupun kalimat yang menyatakan penyelenggara pemilu itu akan curang, potensi untuk kesana dalam rangka menyeting supaya dua kandidat, dua kandidat itu dari pihak mereka, pihak mereka siapa? Saya tidak punya kewajiban untuk menjabarkan di sini, Saya kira gitu ya, tutur Herman Haeron.

Sedangkan Masinton Pasaribu mengatakan kalau tadi ditanyakan siapa yang jahat, bapak Herman saja sebagai kader Demokrat, beliau juga ga tahu, apalagi kami, yang tahu hanya bapak SBY dan Tuhan. Kalau kita bicara tentang kecurangan, tentu apalagi itu dikaitkan dengan agenda Pemilu, menurut saya tudingannya kan harus berdasar juga, nggak boleh yang katanya konon, kalau konon kan harus sebuah informasi yang perlu dikonfirmasi kembali.

Kalau dikatakan dua pasang sebagai kecurangan, menurut saya yang menjadi sangat tidak relevan, karena presidential threshold diatur oleh undang-undang, apalagi undang-undang 20% itu, dibuat dan dibahas di DPR RI, partai-partai politik dan pemerintah, di mana pada saat itu undang-undang 42/2008 Kalau tidak salah, yang membuat presidential threshold 20% kursi di DPR 25% perolehan suara secara nasional.

Artinya apa, ayo dong kalau kita pengen mencalonkan, ayo raih dukungan rakyat dukungan rakyat, bekerja keraslah meraih dukungan rakyat, sehingga kita tidak menyalahkan produk yang kita buat sendiri, yang kalau kita tidak mampu memenuhinya, memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang kemudian kita katakan itu berpotensi curang, ini kan undang-undang, maka berbenahlah, rebutlah kepercayaan rakyat dalam pemilu, agar apa, agar partainya bisa memperoleh syarat mengajukan calon, itu dulu.

Nah kalau kemudian, partai politiknya tidak bisa memenuhi syarat, kan diatur dalam undang-undang itu koalisi, bisa gabungan partai politik, dibangun dong komunikasi. Yakinkan dong partai-partai lain agar bisa mencalonkan sama-sama, kan undang-undangnya begitu, kalau kemudian disetting dua pasang, terus curang, curangnya di mana? Inikan kita belum masuk ke bicara teknis pelaksanaan Pemilunya, baru ngomong pasangan calon, yang itu diatur oleh undang-undang pemilihan presiden dan UU Pemilu, dua pasang calon masak curang, di mana curangnya, undang-undang yang mengatur begitu kok, tutur Masinton Pasaribu.

Sementara itu Rahmat Bagja mengatakan Saya kira perdebatan ini wajar saja antara partai yang berkuasa dengan partai oposisi, kemudian, apakah ada indikasi kecurangan, hadirnya Bawaslu itu untuk meredusir kecurangan, tidak mungkin juga dihilangkan, itu hal yang mustahil dan hal yang mustahil, pasti ada, karena kompetisinya begitu kompetitif di situ, nah kita menjaga semua agar on the track.

Sekarang kan tahapan sekarang belum tahapan pencalonan presiden, tahapan sekarang adalah tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu, tahapan perbaikan pada saat ini nanti bulan depan sudah ada hasil perbaikan nanti sk-nya belum keluar, berita acaranya belum keluar dan kemudian bulan Oktober juga akan ada mutarlih, pemutakhiran data pemilih.

Nah ini sekarang rupanya sudah mulai ada warming up lah, ini juga hal yang biasa, makanya pilihan pemerintah dulu 20 bulan sebelum, sebelum pemungutan suara, padahal 20 bulan, bisa juga 25 bulan bisa 30 bulan sebelumnya bisa dibuat, bisa dibuat tahapan sudah bisa dimulai, akan tetapi ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah dan DPR, karena begitu mulai tahapan langsung warning up, kemudian dan inilah yang biasa menuju kompetisi nanti di 2023, karena penetapan calon Presiden di tahun 2023.

Apakah kemudian kompetisi akan melahirkan calon, bisa saja Oleh sebab itu nanti kita lihat, prosesnya belum dimulai, tadi apa yang disebut dengan proses penetapan calon Presiden, tapi apakah sudah ada pengenalan calon presiden, sudah ada.

Sekarang saja sudah banyak seperti banyak calon presiden, tapi yang menarik ini ciri khas demokrasi kita, saling kemudian nyentil satu sama lain tapi dalam akhirnya tontosan juga, ya menurut saya ini yang di pertanda baik Masinton dan Herman Khaeron bahwa masih ada dinamika seperti ini, belum ini belum masuk pelanggaran, kita enggak kita enggak nakut-nakutin juga, ini kita jangan kemudian menganggap pemilu itu tanpa ada dinamika yang yang agak tegang-tegang, ini pasti ada, tapi kemudian pelanggaran misalnya, kampanye di tempat keagamaan, kampanye tempat pendidikan itu pelanggaran atau kemudian penyebaran politik uang sudah dimulai di tahun 2003, kalau penyebaran politik uang ditahun sekarang, kayaknya juga enggak mungkin, kalau bisa nunggu di akhir-akhir, tutur Rahmat Bagja.

Begitu juga Pangi Syarwi Chaniago mengatakan soal Pemilu curang tadi dan seterusnya ini, kalau bapak SBY ang ngomong memang efeknya sangat besar, ketimbang mungkin kalau saya lihat AHY yang ngomong, itu sebetulnya positif bagi Demokrat sehingga Demokrat menjadi santer di perbincangan publik, itu kan sama saja iklan gratis bagi Demokrat, artinya bagaimanapun hari ini, kita hadir hari ini pun akibat dari omongan Pak SBY, jadi itu efek, biaya partai ini kan besar, salah satu biaya untuk dibicarakan oleh publik, mungkin Pak SBY memahami atau ini otomaticly dia tidak paham juga akan begini, omongan beliau, tetapi ini positif juga bagi Demokrat sebetulnya nah itulah efeknya bapak SBY sebagai tokoh identity-nya tetap SBY dan AHY hari ini di demokrasi, itu adalah identity-nya partai Demokrat, itu yang saya sebut kampanye gratis itu, tutur Pangi Syarwi Chaniago.

Kondisi hari ini yang masuk 3 besar, misalnya Gnjar-Anis-AHY, kemudian calon wakil presiden yang potensial seperti Mas AHY, Ridwan Kamil ada Khofifah ada Airlangga ada kemudian apa banyaklah nama-nama yang cukup potensial untuk sebagai cawapres. Kemudian potensi curang ini, curang itu kalau saya potensikan mengatakan, kalau curang ini, memang ada masukan sebetulnya, yang harus diperbaiki ke depan itu satu adalah kotak suara itu dikembalikan saja kualitas sesama dengan gemboknya Ini masalah tras gitu, bukan kita enggak percaya kardusnya, tapi ini trasnya yang kita bangun.

Yang kedua yang harus diperbaiki esok itu adalah untuk meminimalisir potensi kecurangan itu, kalau kita mau memperbaiki Pemilu kita adalah ya pasti adalah keterlambatan surat suara, enggak mungkin kemudian telat Papua kok bisa telat berartikan itu penyelenggara Pemilu, berarti kan Kalau Bang Bagja ga membahas itu, berarti kan harus dikirim duluan yang arah Indonesia timur itu kan, supaya enggak telat lagi surat suaranya.

Kenapa harus 3 pasang, kenapa ga boleh 2, hasil survei pospol kemarin itu, 40,6 % itu menginginkan harus lebih dari dua calon presiden, Itu 40% loh dari responden kita, nah alasannya apa, kalau kita tanya alasannya kenapa harus lebih dari dua calon presiden,kita tanya alasannya kita kejar lagi, itu agar itu agar mendapatkan pemimpin alternatif 41,1%, kemudian ada 31% agar tidak terjadi konflik sosial dan perpecahan atau keterbelahan tadi. Nah ada kemudian 7,2% ada tidak ada eksploitasi politik identitas, ini clear, tutur Pangi Syarwi. (ZAR)