Ini Catatan dari Seminar Nasional Kecerdasan Artifisial dan Tantangannya Terhadap Pengaturan HKI di Indobesia di UGM

Jumat, 15 Oktober 2021 | 00:03 WIB

Yogyakarta, MPOL : Tepat Pukul 08.00 WIB, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D membuka seminar nasional yang diseleggarakan oleh  Departemen Hukum Bisnis & Center for Intellectual Property, Competition, and Dispute Settlement Mechanism Studies (CICODS) di bawah naungan  Fakultas Hukum Univeritas Gadjah Mada bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (APHKI), melalui daring dengan menggunakan platform Zoom.

Acara diawali dengan do’a bersama yang kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan yang disampaikan. Oleh Prof. Dr. OK. Saidin, SH.M.Hum sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (APHKI). Dalam sambutannya OK. Saidin menyampaikan bahwa seminar ini dilakukan pada waktu yang tepat, ketika masyarakat dunia sedang masuki era revolusi industri 5.0. Jika bangsa Indonesia ingin eksis maka, masyarakat Indonesia harus adaptif dengan tuntutan ditawarkan pada Era Revolusi Indutri 5.0  sebagai capaian dari kemajuan Information Technology yang dihubungkan dengan  platform digital yang menghasilkan Artificial In telligence. Tidak itu saja Indonesia juga dituntut untuk segera bergegas mengambil peluang ini karena jika tidak Indonesia akan kalah dalam pertarungan yang menuntut kecepatan. Pada saat bersamaan Indonesia juga harus menyesuaikan kembali aturan-aturan HKI-nya dengan perkembangan itu.

Dekan dalam sambutannya mengatakan seminar ini sangat menarik, karena Artificial Intelligence sangat menarik untuk diangkat dalam perspektif hukum, dan itu akan banyak tantangannya. Isu-isu terkait Artificial Intelligence akan  terus menjadi aktual jika dihubungkan dengan perkembangan pembangunan dunia hukum. Beliau juga berharap akan ada kerjasama lanjutan  dengan APHKI yang tidak hanya terbatas kegiatan  webinar tapi mungkin juga bisa dalam bentuk penelitian dan pengabdian pada masyarkat. Beliau juga berharap ke depan dapat kerjasamam ini ditingkatkan lagi dengan menghadirkan berbagai tema kajian dalam bidang HKI dalam bentuk webinar  series.

Seminar ini dipandu oleh Lourensia “Ririn” Andrini Dosen Muda pada Fak.Hukum UGM dan juga sebagai Mahasiswa Program Doctoral S3 pada Queensland University Austaralia. Dalam pengantar diskusinya, Ririn mengatakan, “Di Australia Artificial Intelligence sudah diakui sebagai invenstor dalam bidang Paten, walaupun masih dalam proses di peradilan”.

Prof.Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai pembicara pertama mengatakan Kekayaan Intelektual lahir atas dasar olah pikir manusia. Akan tetapi saat ini HKI dapat dihasilkan tanpa campur tangan manusia, tanpa keterlibatan olah pikir manusia, tapi melalui Artificial Intelligence. Walaupun yang mengoperasikannya adalah manusia. Artificial Intelligence sudah bisa mmenghasilkan hak cipta lainnya campur tangan manusia. Artificial Intelligence sudah dapat menciptakan karya seni musik, lukisan, puisi, berita dan karya seni kreatif lainnya dan bahkan hasilnya melebihi hasil yang dibuat oleh manusia. Artificial Intelligence dapat t membuat keputusan yang kreatif.

Ketika Artificial Intelligence menghasilkan karya yang lebih baik dari kreasi yang dihasilkan manusia, maka akan memunculkan  pertanyaan; siapakah yang menjadi subyek Hak Cipta atas hasil kreasi itu?  Di Inggeris bahwa yang diberikan hak cipta adalah orang yang mengoperasikan Artificial Intelligence. Bagaimana dengan undang-undang Hak Cipta Indonesia? Apakah Artificial Intelligence dapat menjadi subyek hukum? Inilah yang menjadi tantangan Indonesia dalam penyempurnaan UU Hak Cipta ke depan. Artificial Intelligence menurut Prof. Edy tidak dapat dipersonifikasikan sebagai subyek hukum. Artificial Intelligence bukanlah sebagai pendukung hak dan kewajiban. Artificial Intelligence dapat menjalankan fungsinya karena digerakkan oleh manusia. Jadi subyek hukum yang sesungguhnya adalah manusia. Begitupun menurut Prof. Edy, di satu sisi Artificial Intelligence memegang peranan strategis dalam pengembangan hak cipta, namun di sisi lain Artificial Intelligence juga bisa menjadi alat pelanggaran Hak Cipta. Di sinilah perlu pengkajian agar dampak negatif dapat diminimalkan dan dampak positifnya dapat dioptimalkan.

Pembicara kedua dalam seminar ini Dr. Dipl. Ing. Asril Jarin, M.Sc. dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT, yang sekarang sudah melebur dalam satu kembaga yang disebut dengan Badan Riset Nasional (BRIN) dengan topik: “Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial di Indonesia” menyampaikan bahwa Kecerdasan Artifisial sudah menjadi isu global. Karena itu Indonesia perlu starategi nasional  untuk mengantisipasi perkembangan isu ini. Dengan mengutip, lembaga Standarisasi Elektornik China, Jarin mengemukakan tentang definisi Artificial Intelligence yaitu,  teori, metode, teknologi dan sisitem aplikasi yang menggunakan komputer digital atau mesin yang dikendalikan komputer untuk mensimulasikan memperluas dan mengembangkan kecerdasan manusia, memahami lingkungan, memperoleh pengetahuaan dan menggunakakan pengetahuan untuk mendapatkan hasil-hasil terbaik.

Secara sederhana Artificial Intelligence menurutnya adalah,”Kecerdasasan yang ditunjukkan oleh mesin.” Software yang dapat memberikan respon yang rasional seperti manusia. Artificial Intelligence juga dapat terhubung dengan hardware sebagai penerima sensor atau sebagai actuator. Mempunyai kemampuan yang baik untuk domein spesifik. Saat ini Artificial Intelligence menggunakan algoritma machine learning data dalam jumlah besar dan sensor yang akurat dan murah. Dengan mengutip Vladimir Putin, Jarin mengatakan, “Negara yang menguasai Artificial Intelligence akan menguasai dunia”. Indonesia memiliki peluang yang besar untuk untuk meningkatkan kemampuan Artificial Intelligence sekaligus memanfaatkan Artificial Intelligence dalam pengelolaaan potensi kekayaan alam Indonesia. Saat ini Indonesia sedang menyusun Strategi Nasional untuk pengemnbangan Artificial Intelligence. Intinya adalah bagaimanan Artificial Intelligence yang dikembangkan sesuai dengan Etika Kebangsaan yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila.

Pembicara ketiga Panji Wasmana,menyampaikan ttopik bahasan “Responsible AI: Opportunity and Responsibility in the Era of Artificial Intelligence. Panji dalam paparannya menyampaikan pokok pikirannya terkait dengan dampak penggunaan teknologi terhadap kehidupan manusia. Ia juga memaparkan perkembangan luar biasa dari Artificial Intelligence mulai dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Artificial Intelligence ini pada awalnya hanya dianggap sebagai blackbox magic system, tapi ke mudian muncul beberapa pemikiran sepertinya industri membutuhkan transparancy, sehingga penggunaannya tidak menimbulkan persepsi yang bias. Ada tiga pendekatan terhadap responsible Artificial Intelligence yakni; Innovating rensponsible, Empowering others dan Postring positive impact yang intinya adalah pemanfaatan Artificial Intelligence itu dapat digunakan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik bagi manusia dan lingkungan. Penggunaan Artificial Intelligence itu harus fairness, safety, realiability, tidak melanggar privacy dan inclusiveness. Inilah yang perlu direspons dan diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan HKI Indonesia.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Prof. Dr. Ahmad Ramli, SH, M.H. FCBArb, yang mengangkat topik tentang “Pengaturan HKI Terkait Kecerdasan Artifisial di Indonesia”. Revolusi industri itu selalu diawali oleh teknologi. Mulai Revolusi industri 1.0 sampai dengan Revolusi Industri 4.0 semuanya diawali dengan teknologi. Pada Revolusi Industri 1.0 muncul pelindungan Paten. Selanjutnya pada Revolusi Industri 2.0 muncul Paten dan Copyright. Kemudian pada revolusi Industri 3.0 muncul pelindungan Paten, Copyright dan Trade Secret. Puncaknya adalah pada revolusi Industri 4.0 ketika telekomunikasi dihubungkan dengan sistem digital dalam bentuk jaringan 4 G yang dihubungkan dengan Artificial Intelligence. Saat ini dunia sudah memasuki Revolusi Industri 5.0. ketika ditemukannya jaringan 5 G yang kecepatannya lebih dari 200 kali dari jaringan 4 G.

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ini adalah sistem  dan aplikasi yang di-insert atau diinjek  ke dalam satu platform yang bisa berpikir seperti layaknya manusia. Artificial Intelligence bisa jauh lebih cerdas dari manusia, akan tetapi bisa lebih bodoh dari manusia. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa Artificial Intelligence bisa digantikan oleh manusia itu tak selamanya demikian. Di Jepang dan di Eropa, Industry Revolution 4.0 sudah dikoreksi oleh Revolusi Industri 5.0 yang kemudian dikembalikan dan terpusat kepada manusia.

Artificial Intelligence sebenarnya sudah dikembangakan sejak tahun 1940, tapi puncaknya adalah pada era Revolusi Industri 4.0. Artificial Intelligence adalah sistem kecerdasan yang berbasis aplikasi dan data. Jika Artificial Intelligence disuntikkan ke robot maka robot itu akan memiliki kecerdasan. Harus ada pengaturan yang baik antara ketiga unsur ini yakni; Artificial Intelligence, Platform dan Big data. Pendukungnya semua adalah jaringan telekomunikasi. Menurut Prof.Ahmad Ramli Artificial Intelligence, dengan merujuk pada kasus  Thaler Dabus Cases in Australia.

Ketika Steven Thaler mendaftarkan Dabus, maka Thaler diterima sebagai inventor. Tetapi ketika Dabus menghasilkan invensi yang baru, lalu mendaftarkan invensinya, ternyata diterima oleh lembaga pendaftaran di Australia. Artinya Artificial Intelligence diterima sebagai subyek paten. Persoalannya adalah ketika invensi berikutnya yang dihasilkan oleh Dabus didaftarkan lagi, maka akan ada invensi baru lagi, demikian seterusnya Dabus yang bisa menghasilkan produk baru lagi akan ada invensi yang baru lagi, yang semula ditemukan oleh Dr. Steven Thaler. Walaupun keputusan tentang Dabus sebagi inventor ini masih berproses di Peradilan di Australia, demikian Prof. Ahmad Ramli.

Pembicara selanjutnya adalah Ir.Budhi Martono, ACC – Pendiri Skopie Indonesia – yang mewakili  Industri Kreatif, dengan topik bahasan, “Perspektif Praktisi Industri mengenai Hak Kekayaan Intelektual”. Budi memaparkan bahwa Artificial Intelligence telah diterapkan dalam industri untuk menciptakan “Intelligent Manufacturing Application” yang dapat mengoptimalkan produksi serta kepuasan konsumen. Perusahaan yang memiliki asset IP memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendanaan – baik melalui venture capital maupun dalam IPO – serta memperkecil kemungkinan pailit.

Sebagai Pembicara terakhir dalam seminar ini adalah Assistent Prof. Althaf Marsoof dari Nanyang Business School, Nanyang Technological University (NTU) – Singgapore, dengan topik bahasan “The Interface between AI and IP, Some Recent Developments in Singapore”. Dalam paparannya Marsoof mengatakan Artificial Intelligence telah digunakan di Singapura untuk membantu pengecekan pendaftaran Hak Merek. Pemerintah Singapura juga membuka kemungkinan untuk pendaftaran fast-track patent yang pemeriksaannya hanya membutuhkan waktu enam bulan. UU Hak Cipta Singapura yang baru telah menyadari adanya tantangan Artificial Intelligence, serta mengakomodir pengecualian khusus pelindungan hak cipta jika data digunakan untuk melatih sistem Artificial Intelligence. Undang-undang di Singapura belum mengakui Artificial Intelligence sebagai subyek hukum pencipta.

Demikian catatan dari seminar ini yang disampaikan oleh Prof.Dr.OK.Saidin,SH, M.Hum, Ketua Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia yang didampingi oleh Ibu Dina Widyaputri Kariodimedjo, SH,.LLM, Ph.D sebagai Sekjen APHKI yang juga sebagai panitia pelaksana dalam kegiatan ini. (rel)