Globalisasi Menurunnya Indeks Demokrasi di Banyak Negara

Kamis, 22 September 2022 | 17:21 WIB

Jakarta, MPOL: Globalisasi menurunnya indeks Demokrasi di banyak negara, demikian
dialektuka demokrasi “Melalui P20, Pertegas Peran Parlemen Mengatasi Persoalan Global” bersama anggota BKSAP Dyah Roro Esty dan anggota BKSAP DPR RI Puteri Komarudin, Kamis (22/9) di DPR RI Jakarta.

Menurut Fadli Zon dengan alasan Pandemi kemudian peran parlemen di bypass kira-kira demikianlah atau dikurangi atau dipotong, itu tidak hanya terjadi di Indonesia, di Indonesia juga saya kira terjadi kita sama-sama tahu ada perpu Corona yang membuat menjadi undang-undang yang membuat termasuk penganggaran bisa melampaui batas, kemudian bisa tanpa persetujuan DPR, jadi itu kan juga mengurangi demokrasi kita di samping karena keterbatasan fisik dan pertemuan-pertemuan, akhirnya eksekutif bisa mengambil jalannya sendiri.

Inklusi sosial, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, ini adalah isu strategis yang akan dibahas juga mengenai kesetaraan gender dalam hal ini saya kira orientasi kita soal perempuan bukan yang lain. Pada tanggal 5 Oktober kita juga akan mengangkat tema di dalam sebuah diskusi pendahuluan, mengundang seluruh anggota parlemen, itu temanya adalah soal claime chine dan dan satunya tentang multiratelarisme.

Ini adalah inisisasi murni dari kita untuk menyediakan forum termasuk tidak hanya anggota parlemen tapi juga pemerintah, untuk meningkatkan tentang pemahaman kita terhadap isu-isu prioritas tadi. Masukkan konkret dari Indonesia nih biar kita coverage dulu ya, ini soalnya informasi-informasi yang saya kira sangat penting, kalau tema dari acara kita Saya kira kita sudah tahu juga Stronger Parliament for Sustainable Recovery’ kira-kira gitu ya ini mirip-mirip lah dengan tema yang diusung oleh pemerintah di cover together, recover stronger.

Jadi tujuannya adalah kita ingin mendiskusikan sejumlah hal yang tadi disampaikan isu-isu strategis tadi menjadi join statement dan join statement ini yang akan dibawa di dalam KTT G20 di Bali bulan November. Jadi peran parlemen di sini Saya kira sangat penting, karena banyak negara ee juga sistemnya itu sistem parlementer, sehingga mereka juga satu sisi menjadi menjalankan pemerintahan.

Kalau kita lihat masukkan-masukan dari Indonesia, delegasi Indonesia nanti di dalam join statement itu adalah menyuarakan komitmen negara maju terkait pendanaan perubahan iklim, kita tahu bahwa negara-negara maju ini menjanjikan sampai 100 miliar dolar ya, tetapi kita tidak melihat komitmen itu dijalankan, mereka hanya bicara soal deforestasi harus dihentikan dan target emisi sampai 2050, tapi banyak negara berkembang itu memerlukan bantuan dukungan untuk switch ke energi terbarukan dan biayanya sangat mahal.

Jadi yang merupakan paru-paru dunia seperti Indonesia seperti Brazil dan lain-lain juga diharapkan begitu, padahal negara-negara maju ini yang sudah memotong hutan duluan ratusan, kemudian mendorong WTO untuk melakukan negosiasi memperbaiki sistem perdagangan global dalam rangka menciptakan sistem perdagangan yang adil, untuk fair trade Jadi bukan hanya free trade tapi very trade.

Mendukung pembentukan financial intermediary fun FIF for pandemic sebagai wadah kerjasama finansial mendukung pemulihan pasca pandemi, kemudian menyerukan penguatan peran parlemen pemulihan pasca pandemi, lalu dukungan penggunaan mekanisme pembiayaan inovatif, mengusulkan memperkuat sinergi parlemen dengan lembaga audit tingkat nasional untuk memastikan pengeluaran publik tepat sasaran, tutur Fadli Zon.

Sedangkan Dyah Roro Esty mengatakan Jadi pilar pertama membahas mengenai kesehatan ya terkhusus Sekarang banyak sekali negara yang Alhamdulillah sudah mulai pulih gitu dari pandemi covid 19 lalu kemudian sustainable energy transition dan yang ketiga digital transformation, itu perlu kita garis bawahi bahwasanya negara Indonesia mendatangkan segitu banyak kepala negara untuk membahas isu-isu yang menurut saya sangat strategis.

Kita bisa menyaksikan sebetulnya ya kesimpulan-kesimpulan dengan harapan bahwasanya dapat diimplementasikan juga dengan baik, contoh kecil kita membahas mengenai sustainable development atau energi transisi, ini kan sesuatu hal yang tidak gampang untuk di lakukan, terkhusus negara-negara G20 itu dalam posisi yang berbeda-beda, ada yang sudah mengoptimalkan mungkin energi yang lebih ramah lingkungan, ada yang masih berbasis fosil, maka ee ini sebuah momentum di mana kita sedang menyongsong isu yang menurut saya sangat amat penting untuk kita perhatikan bersama.

Kedua negara Indonesia beberapa waktu yang lalu sebagai host country dari IPU, dan IPU ini mengangkat tema yang kurang lebih hampir sama gitu how to mobile parlementarian to art on clima change, bagaimana anggota parlemen di seluruh dunia ini bisa bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi krisis iklim yang saat ini kita rasakan.

Ketiga tadi sudah disampaikan juga bahwasanya kita sebagai house dari P20 Memang betul mendatangkan melibatkan 20 negara dengan tambahan beberapa negara lainnya tadi pak ketua pak fadilson juga sudah menyampaikan, dengan menyongsong beberapa tema utama, baik itu daeri segi ekonomi, ekonomi yang inklusif, lalu kemudian juga parlemen yang efektif dan demokrasi yang tentunya kuat, hingga kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan yang tidak kalah penting tentunya bagaimana kita juga dapat secara efektif gitu ya merealisasikan teh sustinable davelopmen.

Kita sedang diberi kepercayaan untuk bisa house gitu ya kegiatan-kegiatan yang sangat strategi seperti ini, diharapkan kita dapat menggunakan ini sebagai momentum, momentum kerjasama, momentum juga untuk belajar gitu karena negara Indonesia juga dalam posisi bisa belajar dari negara-negara yang sudah cukup maju dalam beberapa hal dan bagaimana kita dapat mengimplementasikan mungkin nanti konsensus-konsensus yang dicapai gitu ya melalui forum yang sangat berguna ini, tutur Dyah Roro Esty.

Sementara itu Puteri Komarudin, mengatakan terkait dengan P20 tentu posisi kepemimpinan DPR RI menjadi tuan rumah dari P20 ini menjadi sangat strategis, terutama karena memang p20 ini kan adalah kumpulan dari 20 kekuatan politik terbesar di dunia.

Tentunya nanti akan ada deklarasi atau pernyataan bersama dari P20 di mana deklarasi itu akan menjadi suatu konsensus politik yang akan menggambarkan arah kerjasama diplomasi 20 ekonomi terbesar dunia ke depannya dan nanti juga P20 ini akan membangun dukungan-dukungan ataupun komitmen politik terkait dengan apa yang akan disepakati dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan depannya lagi.

Jadi komitmen yang akan dicapai nanti pasti akan disampaikan kepada parlemen di negaranya masing-masing setelah para speaker ini bertemu dan tentu akan diimplementasikan menjadi kebijakan di negaranya masing-masing. Jadi kalau ada yang tanya memang implikasinya P20 ini pentingkah untuk negara-negara di G20 tentu menjadi sangat penting, terutama karena posisi parlemen yang memegang fungsi legislasi pengawasan dan juga anggaran, jadi pasti bisa didorong oleh masing-masing speaker di negaranya masing-masing dalam ketiga fungsi utama parlemen tersebut, tutur Puteri Komarudin. (ZAR)