DPR RI Bahas Terminasi Layanan Umroh Dengan Dubes Saudi

Rabu, 11 Maret 2020 | 12:11 WIB

Jakarta – Komisi VIII DPR RI bahas terminasi layanan Umroh dengan Duta besar Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed al-Thaqafi, demikian Wakil Ketua Komisi VIII Ihsan Yunus dan Marwan Dasoppang, mengatakan pada wartawan, Selasa (10/3) di Jakarta.
Menurutnya dalam pertemuannya pimpinan Komisi VIII DPR RI melakukan pertemuan terbatas dengan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed al-Thaqafi, pertemuan tersebut membahas isu terkini yakni terminasi layanan Umrah dikarenakan epidemi corona virus.
Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed al-Thaqafi menyampaikan pada Pimpinan Komisi VIII DPR bahwa Pemerintah Saudi Arabia sudah melakukan upaya maksimal untuk menangani wabah corona virus.
“Kami menyiapkan rumah sakit khusus, menseleksi akses masuk ke Masjidil Haram, membatasi umrah untuk warga lokal Arab, dll. Sangat menyedihkan memang, tapi ini harus kami lakukan” tutur Dubes Saudi Arabia pada Pimpinan Komisi VIII.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus memberikan tanggapannya.
“Kami mengapresiasi pertemuan ini. Namun kami sebagai corong suara dari masyarakat, dari umat Islam di Indonesia, sangat prihatin dengan kondisi ini. Kami sangat menghargai ikhtiar Pemerintah Saudi, sebagaimana kami juga mendorong penanganan cepat Pemerintah kami tentang corona.”
“Tapi kami minta kejelasan terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Dampak corona terhadap jamaah umrah kami kan sangat besar. Bukan hanya ekonomi saja, namun juga psikologis jamaah kami yang sangat terasa.”
Wakil Ketua Komisi VIII asal Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyebut bahwa kepastian haji sangat menentukan kehidupan jutaan umat di Indonesia. “Penyelenggaraan Haji ini kan momen yang sangat penting. Kebijakan Saudi kami apresiasi. Namun kami sangat harap jangan terkatung-katung keputusannya. Ada jutaan umat yang mengantri, dan dalam prosesnya penyelenggaraan haji juga melibatkan ribuan orang yang secara berantai menghasilkan rantai ekonomi dan sosial yang sangat kuat.”
“Untuk itu kami dari Komisi VIII DPR meminta Pemerintah Saudi Arabia untuk segera memberikan kepastian terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Agar kami bisa mengambil keputusan dan mengkalkulasi kemungkinan terburuk. Jangan sampai yang jadi korban adalah umat yang sudah lama menabung mendaftar urus ini itu.”
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan bahwa Komisi VIII intens membahas penyelenggaraan haji dengan Pemerintah kepada Dubes Saudi Arabia.
“Kami sudah rapat dengan Menteri Agama soal biaya ibadah haji (bagi calon jamaah). Kami juga kebut rapat terkait teknis penyelenggaraan hajinya, seperti penerbangan, penginapan, layanan catering, hingga layanan kesehatan. Maka dari itu urgensi keputusan dari Pemerintah Saudi sangat penting kami tunggu, tutur Ihsan Yunus.” (ZAR)