BULD DPD RI Cari Solusi Implementasi UU HKPD Bagi Pemda

Kamis, 24 November 2022 | 09:22 WIB

Jakarta, MPOL: Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI cari solusi implomentasi UU HKPD bagi Pemda demikian Rakernas membahas kebijakan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah pasca berlakunya UU No. 1/2022 tentang hubungan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang dibuka Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, Rabu (23/110 di DPD RI Jakarta.

Menurut Mahyudin Rakernas diselenggarakan untuk mencari solusi atas permasalahan terkait perumusan peraturan daerah dalam menyikapi UU HKPD terkait pajak dan retribusi daerah. “Peran DPD RI sangat penting untuk melakukan sinkronisasi aspirasi dari masing-masing daerah sehingga dapat menjadi artikulasi yang kuat di tingkat negara dan pemerintah pusat secara tepat dan proporsional,” tuturnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan, dalam pembahasan RUU HKPD, DPD RI telah memperjuangkan aspirasi daerah, terutama terkait dana transfer ke daerah. Seperti alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang harus berasaskan keadilan bagi daerah penghasil, kepastian dana alokasi umum (DAU) sesuai dengan kebutuhan daerah, ataupun dana insentif daerah (DID) yang harus tetap dipertahankan dalam RUU HKPD karena memacu peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. “Aspirasi daerah sudah kami sampaikan, walaupun belum semua pandangan dan pendapat DPD RI diakomodir saat disahkan menjadi UU HKPD,” tuturnya.

Sementara itu Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow ketika membuka diskusi dalam Rakernas mengatakan bahwa saat ini pemerintah daerah sedang mengalami kegalauan. UU HKPD mengharuskan Pemda untuk membentuk peraturan daerah terkait pajak dan retribusi. Di mana dalam peraturan-peraturan daerah tersebut, setidaknya ada 30 item pajak dan retribusi daerah yang harus diatur. Daerah hanya mempunyai waktu maksimal 2 tahun dan beberapa di antaranya maksimal 3 tahun untuk melakukan penyesuaian.”

Dengan Rakernas dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada Pemda dalam menyikapi UU HKPD terkait Perda pajak dan retribusi daerah. “Apakah daerah menghadapi kendala dan persoalan, sejauh apa persoalan tersebut mempengaruhi kemampuan fiskal daerah, bagaimana upaya yang akan ditempuh, dan apakah ada kendala dalam melakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah,” tutur Stefanus.

Begitu juga dengan Plh Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Budi Ermawan menjelaskan, pengaturan PDRD paska ditetapkannya UU HKPD harus ditetapkan dalam 1 Perda. Perda tersebut harus memuat semua objek pajak dan retribusi daerah. Sebelum UU HKPD disahkan, Budi mengatakan bahwa objek pajak dan retribusi diatur dalam masing-masing Perda. “Dengan dijadikan menjadi 1 Perda, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) langsung berkoordinasi dengan Bappeda sebagai pengampu pajak dan koordinator retribusi daerah, baru dengan Bagian Hukum. Secara SOP dan tuntutan pun berbeda.”

Terkait penyusunan Ranperda PDRD, Kementerian Dalam Negeri meminta Pemda untuk segera menyusun naskah akademis sebagai dasar penyusunan Ranperda PDRD sesuai dengan UU HKPD. Naskah akademis ini harus sudah memprediksi semua perhitungan potensi yang diperlukan ketika pembahasan Ranperda. “Karena pasti nanti akan dipertanyakan kenapa ini ditetapkan terkait tarifnya sekian dan seterusnya. Hal ini perlu dilakukan karena waktunya sudah makin dekat. Kami juga mendorng pengajuan Ranperda RPDR semester pertama TA 2023. Kami mohon bantuan Bapak dan Ibu di Pemda, karena kalau misalnya diajukan di akhir 2023, antriannya sudah sampai keluar gedung ini (Nusantara V),” tutur Budi.***