Terkait Pembekuan DPD BKPRMI Labuhan Batu

DPW BKPRMI Sumut Kena SP-2, DPP Segera Bentuk Karetaker

Kamis, 14 Oktober 2021 | 22:37 WIB

Jakarta, MPOL | DPP BKPRMI memberikan Surat Peringatan (SP) 2 kepada DPW BKPRMI Sumut dan segara dibentuk carateker apabila tidak melakukan tabayun dengan DPP terkait permasalahan yang terjadi di DPD BKPRMI se Sumut.

Penegasan itu disampaikan Wakil Sekjen DPP BKPRMI Andanu Ibrahim usai rapat pleno DPP dan lembaga-lembaga di BKPRMI, Kamis (14/10/2021) di Aula Matraman Hotel Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP BKPRMI Said Aldi Al Idrus menyayangkan sikap DPW BKPRMI Sumut dibawah kepemimpinan Zulchairi Pahlawan yang terkesan bersikap sesuka hatinya saja dalam mengambil kebijakan penting, seperti mengangkat dan membekukan DPD Kabupaten/ Kota, sepeti yang terjadi pada DPD Labuhan Batu, yang selama ini aktif dan sudah dilantik, malah dibekukan sekenanya.

Sebaliknya, banyak DPD-DPD yang terkesan vakum, malah tidak diambil tindakan seperti pembekuan itu. Ini jelas mengundang tanya kita selaku pimpinan BKPRMI di tingkat pusat,” tegas Said Aldi dihadapan pengurus DPP dan Lembaga BKPRMI, pada rapat pleno yang digelar Kamis kemarin.

“Hari ini, kami sepakat mengeluarkan surat Surat Peringatan ke 2 kepada DPW BKPRMI Sumut, apabila dalam 14 hari sejak surat dikeluarkan tak ada tabayun kepada DPD yang terzholimi di Sumut maka kami tidak akan segan-segan membekukan DPW BKPRMI Sumatera Utara,” tandas Said Aldi.

Said juga menghimbau kepada seluruh kader BKPRMI di Sumut khususnya di DPD Kabupaten Labuhan Batu untuk terus beraktivitas dalam membina generasi Qurani, karena kami menilai DPD BKPRMI Labuhan Batu sebagai salah satu DPD yang sangat aktif di Sumatera Utara,” tegas Said Aldi pada rapat pleno yang juga dihadiri Wadirnas LPPDSDM Nanang Jahidin.

Nanang mengingatkan kepada seluruh kader BKPRMI untuk selalu menjaga Kekompakan.

Sementara mengenai lembaga yang kurang aktif, Nanang juga mengusulkan agar seluruh dirnas yang lembaganya tidak aktif, seperti LBH BKPRMI, LPPKM BKPRMI, LPPEKOP agar segera direstrukturisasi, atau bila perlu segera diganti.

Yang jelas, dalam rapat pleno ini telah diputuskan bahwa DPW BKPRMI SUmut segera diberikan surat SP 2 dan segera dibuat caretaker bagi DPW yang tidak menjalankan amanah,” usul Nanang. (bp)