Bicara Otsus Papua, Bupati Merauke Canangkan Klaster Pertanian Nasional

Rabu, 9 Juni 2021 | 21:22 WIB
Jakarta, MPOL: Bicara Otsus Papua, Bupati Merauke canangkan klaster pertanian Nasional, dimana revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua sedang berjalan di DPR, berbagai tokoh Papua ikut menyampaikan masukan berbagai pendekatan untuk kemajuan Bumi cenderawasih, demikian Bupati Merauke Romanus Mbaraka, mengatakan saat Dialog Kenegaraan “RUU Otsus Papua Apakah Menyejahterakan Rakyat?”, Rabu (9/6) di DPR RI Jakarta.
Menurutnya Ia menilai stigma yang selama ini dialamatkan kepada Papua yang identik dengan chaos (kerusuhan) tak tepat. “Jangan dibuat stigma chaos melulu. Mari kita membuat papua ini menjadi bagian integral dari Indonesia.”
 
Orang Papua tidak memikirkan merdeka, ia menggaransi prinsip itu sebab kini, yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah kesejahteraan, dan sudah dibuktikannya selama memimpin Merauke.
“Sehingga kebijakan saya menyekolahkan anak-anak Merauke di dunia saya sedang dorong contoh di bidang IT kedokteran engginering saya harus dorong. Isu begini harus didorong pada orang Papua, jadi dia akan mendunia.”
 
Kebijakan pemerintah pusat selama ini, memiliki catatan khusus, ia menekankan setiap kebijakan harus dikontrol dari atas sampai ke bawah. Ia lalu menyinggung program lumbung pangan nasional yang sebenarnya layak dibangun di Papua. 
 
Untuk diketahui, lumbung Pangan nasional baru difokuskan pemerintah di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Sementara Papua NTT Sumsel masih sebatas rencana. 
 
“Dari Presiden masuk ke Kementerian Lembaga sampai ke eksekutor Bupati hingga kelembagaan daerah ini memang harus satu irama seperti Paskibraka, ini baru bisa. Dan yang paling penting adalah pendekatan kesejahteraan.”
 
“Kita gali untuk pengembangan pertanian, tetapi hari ini kebijakan Presiden sudah ada tetapi actionnya menjadi cadangan lumbung pangan nasional sampai hari ini juga nol. Ini yang harus diclearance dengan baik.” 
 
Lebih lanjut, bagaimana dengan pendekatan keamanan yang selama ini digaungkan pemerintah? Romanus berpendapat, semua pejabat harus melihat Papua secara utuh. Jika menggeneralisir masalah di Papua, sangatlah tidak rasional.
 
“Saya diskusi dengan Pangdam, Kapolda, kita ini kirim pasukan gede padahal untuk melawan warga negara, kita mengirim serdadu kita yang terlatih ini dunia menertawakan kita, kita harus melihat secara utuh, sehingga penanganan lebih baik.” 
 
“Dan Papua itu orang Timur itu mulai dari NTT ke sana, Saya pikir seluruh Indonesia, orang Indonesia itu ramah, orang Papua itu ramah. Kalau mau pendekatan, pendekatan kemanusiaan, suruh gereja duluan, masjid duluan. Insyaallah puji Tuhan negeri ini damai,” tegas Romanus.
 
Sedangkan Yorrys Raweyai mengatakan harapan kami di pansus,  bagaimana ini kanalisasi, dipersempit kemudian dirubah dalam 2 pasal itu, dengan harapan, pertama,  undang-undang ini memiliki Lex spesialis sehingga tidak bisa diintervensi oleh undang-undang lain, kecuali undang-undang dasar  dan semangatnya bagaimana untuk mengafirmasi dan memproteksi orang asli Papua selama 20 tahun ke depan dengan dana otsus itu.
Jadi teman-teman sekalian,  saya kepingin,  pertama kita sudah sepakat dari awal proses ini menyamakan persepsi tentang pansus ini, agar ditempat yang sama lahirnya UU 20 tahun yang lalu dan kami yang ada ini, akan tercatat  punya semangat yang sama untuk 20 tahun kedepan,  bersama-sama dengan pemerintah untuk mencari satu konsep komprehensif tentang penyelesaian Papua ke depan inilah  momentum bagi kita semua, tutur Yorrys Raweyai.